ISLAM AGAMA SYUMUL

SAATNYA MILITER MEMIMPIN PERUBAHAN

2011-12-04T02:02:00.001+08:00

Saatnya Militer Memimpin Perubahan

Tahun 2011 adalah tahun buruk bagi para rezim tiran dan negara-negara kafir Barat yang menanamnya. Pasalnya, kaum Muslim Arab tiba-tiba melakukan revolusi terhadap kediktatoran para pemimpinnya. Sejauh ini umat telah sukses menumbangkan tiga pemimpin rezim tiran: Zainal Abidin ben Ali, Hosni Mobarak dan Muammar Gaddafi. Nasib tragis menimpa Ben Ali yang kini dalam suaka politik di Arab Saudi. Hosni Mobarak pun telah jadi pesakitan karena tuduhan korupsi dan pelanggaran HAM selama aksi protes berlangsung. Nasib Gaddafi jauh lebih tragis dan mengenaskan, ia ditangkap dan ditembak mati oleh rakyatnya sendiri di Sirte, kota kelahirannya. Masih ada dua penguasa tiran yang sekarang sedang digoyang rakyatnya untuk ditumbangkan, Ali Shalih yang tidak pernah shalih (baik) pada rakyatnya, dan Assad (pemberani) yang hanya berani membantai rakyatnya sendiri. Yang pasti bahwa nasib keduanya akan berakhir seperti para tiran yang lebih dulu mendapatkan balasan atas kekejaman dan kezaliman yang telah mereka lakukan terhadap rakyatnya.

Pelajaran dari Revolusi Umat

Revolusi yang mewarnai negeri-negeri Arab hingga saat ini menunjukkan kepada kita sejumlah fakta. Pertama: bangsa Arab adalah bagian dari umat Islam. Apa yang terjadi di suatu wilayah akan berpengaruh pada wilayah-wilayah umat Islam yang lain. Sekat-sekat wilayah yang dibuat oleh kaum kafir penjajah sangat lemah dan rapuh sehingga mustahil mampu menghentikan arus perasaan dan pemikiran yang mengalir dengan derasnya di dalam tubuh umat. Nu’man bin Basyir ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal mereka saling mencintai, menyayangi dan mengasihi, bagaikan satu tubuh, apabila ada bagian dari tubuh itu yang sakit, maka membuat bagian tubuh yang lain tidak bisa tidur dan demam.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kedua: umat Islam bukanlah mayat (kaum yang tidak berdaya), sebagaimana musuh-musuh umat senantiasa berusaha melekatkan dan bahkan menjadikan sifat itu tetap berada dalam diri umat. Umat Islam adalah umat yang memiliki ruh (spirit) jihad, keagungan, kekuatan dan pengorbanan. Lihatlah, bagaimana para kafilah syuhada berguguran setiap hari; kaum Muslim laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak begitu sabarnya menghadapi cobaan dan hantaman alat-alat kekejaman para penguasa tiran. Semua ini menunjukkan adanya tambang kemuliaan yang tersimpan dalam diri umat yang sangat besar ini, yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain.

Ketiga: berakhirnya kondisi kecemasan, ketakutan dan keputusasaan yang menyelimuti umat Islam; lalu beralih pada kondisi penentangan dan pencarian akan kedudukan yang seharusnya di antara semua umat; dan kemudian beralih pada pemberontakan terhadap perintah para tiran, penggulingan dan pembersihan terhadap semua pengaruhnya. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِى تَهَابُ أَنْ تَقُولَ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِم فَقَ د تُوُدِّعَ مِنْهُمْ

Jika kamu melihat umatku takut berkata kepada orang zalim, “Hei zalim!” maka tidak bisa diharap lagi kebaikan dari mereka (HR Hakim).

Faktanya, umat sekarang malah dengan suara lantang membelah awan di langit berteriak ingin menumbangkan rezim sehingga menciptakan mimpi buruk para rezim tiran. Artinya, dalam diri umat masih tersimpan kebaikan.

Keempat: tampak sekali bahwa umat percaya dan berpegang teguh dengan agamanya di setiap tempat; mulai dari Tunisia, kemudian bergulir ke Mesir, Libya, Yaman dan Suriah. Teriakan “Allâhu Akbar” dan seruan untuk “Menegakkan Khilafah” bergema di setiap tempat. Ketika Syaikh Zandani berorasi di “Taghyir Square” dan menyampaikan kabar gembira akan segera tegaknya kembali Khilafah, maka ribuan massa menyambutnya dengan teriakan “Allâhu Akbar”! Kenyataan inilah yang membuat Assad mengeluarkan ocehannya dengan berkata, “Ada sebagian orang yang menginginkan kita kembali ke masa kebodohan dan kemunduran. Padahal kita sudah sampai pada abad dua puluh satu, era kemajuan dan modern.”

Kelima: kaum perempuan umat Islam bukanlah kaum yang terbelakang dan bodoh, seperti yang senantiasa digambarkan Barat dan para anteknya terhadap mereka. Mereka adalah para perempuan yang suci dan terhormat, yang dengan penuh keberanian ikut berpartisipasi dalam memikul permasalahan umat. Bahkan mereka ikut berkorban sama seperti kaum laki-laki. Potret nyata tentang mereka tampak sekali di Yaman, Mesir, Libya, Syam (Suriah) dan lainnya. Mereka adalah para Khansa’ saat ini, yang ketika kehilangan suami dan anak-anaknya; mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keteguhan, serta hanya berhadap ridha Allah SWT.

Keenam: apa yang disebut dengan kekuatan dan partai-partai oposisi tidak lain hanyalah wajah lain bagi rezim di setiap negeri yang mengklaim di dalamnya ada kelompok oposisi. Rezim menggunakan sebagian mereka kapan saja rezim menginginkannya; atau Amerika dan Eropa menggunakan sebagian yang lain untuk membantunya guna memalingkan dari semua kesuksesan revolusi. Lihat, partai-partai mereka di Mesir, Tunisia, Libya dan lainnya, sama sekali tidak punya misi selain menduduki kekuasaan. Mereka tidak peduli sedikit pun dengan kritikan para pemuda revolusi terhadap mereka.

Ketujuh: upaya Barat yang dipimpin Amerika dalam memasarkan konsep negara sipil demokratis, juga upaya menjauhkan kaum Muslim untuk kembali pada akarnya yang sahih (benar) dengan berpegang teguh pada pemahaman agama mereka serta hukum-hukumnya, maka itu tidak lain hanyalah penyesatan yang tidak sesuai dengan karakteristik umat.

Kedelapan: revolusi umat terhadap para penguasa tiran yang dibuat dan dipelihara oleh negara-negara penjajah Barat selama beberapa dekade adalah bukti kegagalan Barat yang dipimpin Amerika. Revolusi juga menjadi indikasi tentang mulai berakhirnya periode pemerintahan despotik dan berakhirnya pengaruh Barat di negeri-negeri kaum Muslim serta indikasi kembalinya periode baru, insya Allah, yaitu periode Khilafah Rasyidah yang kedua. Rasulullah saw. bersabda: “…Kemudian akan kembali Khilafah yang tegak di atas metode kenabian.” (HR Ahmad).

Kesembilan: revolusi tidak akan sukses tanpa dukungan dan perlindungan militer, yang tercermin dalam angkatan bersenjata. Sungguh hal ini telah terjadi di Tunisia dan Mesir. Di sana militer melindungi para pejuang revolusi hingga berhasil menggulingkan dua pemimpin rezim tiran. Berbeda dengan Libya, proses perubahan di sana ditandai dengan kekerasan berdarah oleh Gaddafi, sebab kekuatan militer ada dalam genggamannya melalui salah satu putranya, meski akhirnya Gaddafi tewas mengenaskan. Begitu juga dengan apa yang terjadi di Yaman. Adapun di Suriah, militer berada dalam genggaman pemerintah, sekalipun ada inidividu-individu militer yang melakukan pembangkangan. Namun, ke depan akan ada kabar gembira tentang perubahan besar dalam militer Suriah, dan peranannya secara riil dalam operasi perubahan untuk kepentingan Islam, tentu dengan izin Allah SWT.

Kesepuluh: Amerika dan Eropa sejauh ini benar-benar telah gagal dalam menyesatkan para pejuang revolusi, khususnya di Tunisia dan Mesir, serta gagal menjadikan mereka merasa puas dengan melengserkan dua pemimpin rezim. Amerika dan Eropa juga gagal merealisasikan kebebasan dan kehidupan layak yang menjadi salah satu tuntutan masyarak dalam melakukan revolusi. Lihatlah, masyarakat kembali menyerukan revolusi di jalanan, serta di pusat-pusat kota Tunisia dan Mesir. Jumat demi Jumat ratusan ribu bahkan jutaan umat kembali melakukan revolusi menuntut terwujudnya apa yang mereka harapkan. Alhamdulillah, seruan tegaknya Khilafah mewarnai Mesir melalui dakwa sejuta umat untuk penerapan syariah. Sungguh, umat begitu menginginkan penerapan syariah oleh generasinya dan juga oleh para perwira militernya.

Harus Terus Dikawal

Fakta tentang berbagai keberhasilan revolusi umat di lapangan ini sangatlah penting. Karena itu, revolusi umat harus terus dikawal hingga menghasilkan apa yang diinginkan, yaitu kebebasan sejati yang tercermin dalam penolakan ketundukan kecuali hanya kepada Allah SWT semata. Dalam proses pengawalan ini ada sejumlah hal penting yang harus diperhatikan. Pertama: tubuh besar yang tercermin dalam kumpulan umat ini, namun sebagian mulai bergerak tanpa satu komando yang mengarahkannya. Oleh karena itu, harus dicari pimpinan yang memenuhi syarat kepemimpinan yang bersih, sadar dan mengerti setiap tuntutan umat, serta mengetahui mekanisme memimpinnya dan menerapkan tujuannya dengan keikhlasan. Pemimpin yang misinya hanya untuk mewujudkan kepentingan umat, menganggap dirinya pelayan umat, serta penjaga umat dan agamanya, telah ada di tengah-tengah umat bahkan tidak asing lagi bagi umat, yaitu Hizbut Tahrir yang senantiasa menyeru umat agar menumbangkan para thaghut, melepaskan jeratannya dari leher umat, serta menerapkan syariah dalam kehidupan agar beruntung dengan meraih kemuliaan di dunia dan balasan yang baik di akhirat.

Kedua: tidak cukup dengan merobohkan satu berhala, lalu dibangun berhala lain untuk menggantikannya dengan nama baru. Tidak hanya itu, bahkan tidak cukup dengan merobohkan setiap berhala yang tercermin pada individu-individunya. Akan tetapi, harus mencabut rezim berhala itu hingga akarnya agar era thaghut itu berakhir dan digantikan dengan era kebaikan dan keimanan. Karena itu, kaum Muslim tidak cukup merobohkan simbol-simbol berhala, namun wajib untuk tidak membiarkan sistem dan pemikiran setiap berhala yang dengannya mereka berkuasa dan melakukan kezaliman. Kemudian umat beralih pada Islam yang hanîf (lurus) dan semua hukumnya. Umat tidak cukup melakukan shalat di Tahrir Square dengan jutaan orang, serta berhaji ke Makkah dengan jutaan orang pula, namun wajib mengemban Islam dengan setiap pemikiran dan hukumnya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. Untuk semua itu Hizbut Tahrir menyeru kalian dalam kapasitasnya sebagai saudara bahkan pelayan umat yang melakukannya dengan penuh keikhlasan.

Ketiga: kereta perubahan yang bergerak dari Tunisia, dan sekarang sedang mengitari semua negeri-negeri Arab, tidak mungkin ditarik kembali ke belakang, atau dihentikan putarannya, karena hal itu sangat buruk akibatnya. Karena itu, membiarkan kekuatan sekularisme demokrasi dan para pengusungnya untuk mendominasi semua perkara, maka itu sama artinya dengan membuang percuma semua tenaga dan tetesan darah yang ditumpahkan untuk keluar dari kondisi kezaliman yang menghantuinya, yang dengannya justru menuju kondisi yang lebih buruk dengan warna yang lain.

Demokrasi telah gagal di jantung rumahnya sendiri. Apalagi ia merupakan sistem kufur sehingga kaum Muslim haram berhukum dengannya. Adapun pemilihan penguasa dengan suara manyoritas dan keridhaan adalah bagian dari ideologi Islam, agama yang sempurna. Begitu juga hukum syariah yang terkait dengan syura, pemilihan penguasa, dan mengoreksinya, maka itu semua bukan demokrasi, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan demokrasi. Demokrasi sistem buatan manusia, sementara syariah dari Tuhan yang menciptakan manusia. Oleh karena itu, haram mengambil apapun darinya, menerapkannya atau mendakwahkannya.

Jadi, tidak ada jalan lain jika kita ingin meraih kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat, kecuali beraktivitas bersama mereka yang selama ini bekerja dengan ikhlas berdasarkan Islam yang jernih untuk menegakkan Negara Khilafah guna menerapkan agama Allah SWT dan meninggikan kalimah-Nya. Sebab, hanya dengan itu, insya Allah semuanya akan menjadi baik, dan kita semua dapat keluar dari periode kezaliman pemerintahan despotik menuju cahaya dan keadilan Khilafah Rasyidah yang kedua, dengan izin Allah SWT.

Keempat: semua perkara tidak dapat diselesaikan, termasuk para pejuang revolusi tidak akan mencapai tujuannya, kecuali apabila telah memiliki kekuatan yang memadai untuk menghantarkan mereka pada kekuasaan. Sekarang kekuatan itu berada di tangan militer yang menguasai persenjataan dan penggunaannya.

Saatnya Militer Memimpin Revolusi

Lembaga Militer di negeri-negeri kaum Muslim masih diam dan hanya sebagai penonton atas apa yang terjadi di tengah-tengah umat yang terbaik, yang sedang menyerukan untuk berlepas dari jeratan kaum kafir penjajah, para penguasa yang menjadi antek kaum kafir, serta para penguasa munafik, oportunis dan sesat.

Lihatlah, umat telah melakukan revolusi atas kezaliman. Lalu kapan kalian, wahai para perwira dan tentara militer, akan melakukan revolusi yang sesungguhnya? Sekaranglah saatnya kalian memimpin revolusi. Ini kesempatan bagi kalian. Namun, bagaimana kalian diam, sementara kalian adalah pelindung dan kekuataan umat? Apakah belum cukup kejahatan yang selama ini dilakukan para penguasa terhadap kaum Muslim dan potensi-potensi mereka?

Ketahuilah, bahwa umat sedang menanti bara yang lebih panas yang akan menolongnya untuk mengalahkan para penguasa tiran, dan sedang menanti api yang akan menolong agamanya. Sebab, al-Quran tidak akan tegak kecuali dengan kekuasaan (as-Sulthân). Kalian adalah kekuasaan (as-Sulthân) itu, sebagaimana yang difirmankan Allah SWT kepada Rasul-Nya: Katakanlah, “Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar dan keluarkanlah aku juga dengan cara yang benar, serta berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan (Sulthân[an]) yang menolong.” (TQS al-Isra’ [17] : 80).

Dalam hal ini ada sebuah ungkapan yang sangat indah:

أَلاَ إِنَّ الْقُرْآنَ وَ السُّلْطَانَ تَوْأَمَانُ، فَالْقُرْآنُ أُسٌّ وَ السُّلْطَانُ حَارِسٌ، فَمَا لاَ أُسَّ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ، فَمَا لاَ حَارِسَ لَه فَضَائِعٌ

Ketahuilah bahwa al-Quran dan kekuasaan itu kembar siam (tidak terpisahkan). Al-Quran itu pondasi dan kekuasaan itu penjaga. Sesuatu yang tidak berpondasi itu mudah dirobohkan dan sesuatu yang tidak berpenjaga (gampang) hilang.

Wahai para perwira militer, kami sedang menyeru dan menunggu kalian, apakah kalian akan meresponnya? Ya Allah bukakan hati mereka untuk meresponnya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian (QS al-Anfal [8]: 24).

Kami berharap, semoga Allah SWT dalam waktu dekat memuliakan kaum Muslim dengan kembalinya Negara Khilafah, dan itu merupakan buah dari revolusi yang berkah ini. Dengan itulah bumi kembali bersinar, berkah dari penerapan syariah; dunia pun kembali diwarnai keadilan, kebaikan dan kemenangan demi kemenangan. Allah SWT berfirman:

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ *

Pada hari itu bergembiralah kaum Mukmin karena pertolongan Allah. Allah menolong siapa saja yang Dia kehendaki dan Dia Mahaperkasa lagi Maha Penyayang (QS Ar-Rûm [30]: 4-5).

5 KEUTAMAAN

2011-12-04T02:01:00.002+08:00

Lima Keutamaan

(al-Arba’un an-Nawawiyah, Hadis ke-23)

اَلطُّهُورُ شَطْرُ اْلإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ ِلهِِ تَمْلأ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِلهِl تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا

Kesucian itu separuh keimanan, al-hamdu lilLâh memenuhi (memberatkan) timbangan, subhânallâh wa al-hamdu lillâh memenuhi ruang antara langit dan bumi, shalat adalah nûr, sedekah adalah burhân dan sabar adalah dhiyâ’ dan al-Quran itu adalah hujjah untuk (membela)-mu atau menentangmu. Setiap manusia berusaha sepanjang hari, lalu dia menjual dirinya hingga dia menyelamatkan dirinya atau mencelakakan dirinya (HR Muslim, Ahmad dan ad-Darimi).

Sabda Nabi saw. ini mengandung lima poin. Pertama: ath-thuhûr syathru al-îmân. Menurut mayoritas penafsiran para ulama, yang dimaksud dengan ath-thuhûr adalah thaharah dan tathahhur (menyucikan diri). Sebab, redaksi fu’ûl itu menunjuk pada perbuatannya. Dalam hal ini maksudnya ada dua: (1) Membersihkan diri dari kesyirikan dan najis maknawi seperti dalam firman Allah dalam surat al-A’raf: 82 dan an-Naml: 56: Innahum unâsun yatathahharûn (Mereka adalah orang-orang yang membersihkan diri). Jadi yang dimaksud adalah thaharah hati, jawarih dan lisan dari keharaman dan dari meninggalkan kewajiban. Itu adalah separuh dari manifestasi iman. Sebab manifestasi iman itu ada dua: fi’l[un] (melakukan) dan tark[un] (meninggalkan). Thaharah adalah tarkun, yaitu membersihkan hati dan jawarih serta lisan dari apa yang diharamkan oleh Allah. Karenanya, ath-thuhûr adalah separuh dari iman. (2) Membersihkan diri dari najis hakiki. Itu adalah separuh iman karena Allah SWT menyebut shalat sebagai iman (secara majazi) seperti dalam surat al-Baqarah: 143. Thaharah merupakan syarat bagi shalat; shalat tidak sah tanpa thaharah. Penafsiran ini dikuatkan oleh ungkapan at-Tirmidzi: al-wudhû syathru al-îmân…; dan ungkapan an-Nasai, Ibn Majah dan Ibn Hibban: isbâgh al-wudhû’ syathru al-îmân …

Kedua: al-Hamdu lilLâh tamla’ al-mîzân wa subhânalLâh wa al-hamdu lilLâh tamla’âni mâ bayna as-samawât wa al-ardhi. Tahmid adalah penisbatan dan penetapan segala pujian hanya untuk Allah SWT dengan menetapkan segala kesempurnaan dan sifat sempurna kepada-Nya. Tasbih maknanya adalah penyucian (tanzîh) Allah SWT dari segala kekurangan dan sifat kurang. Cakupan tahmid dan tasbih kepada Allah itu setidaknya atas rububiyah, uluhiyah, asma’ wa shifat-Nya; atas al-Quran sebagai firman-Nya; atas ketentuan, ketetapan dan hukum kauniyah-Nya, dan atas ketentuan syariah-Nya, termasuk penetapan hak menentukan halal dan haram. Karena itu, kalimat tahmid dan tasbih masing-masing mendatangkan pahala besar yang akan memberatkan timbangan amal baik di Yaum al-Hisab. Apalagi jika ucapan tahmid dan tasbih itu disatukan, maka pahalanya sangat besar, yang seandainya berwujud fisik akan memenuhi ruang antara bumi dan langit. Kesempurnaan pahala atas ucapan tahmid dan tasbih seperti itu akan tercapai jika disertai dengan mendalami dan meresapi maknanya tersebut.

Ketiga: ash-shalât nûr, wa ash-shadaqah burhân wa ash-shabru dhiyâ’. Nûr, burhân dan dhiyâ’ adalah tiga tingkatan cahaya. Jika cahaya itu menerangi disebut nûr, dan jika nûr disertai kekuatan menyilaukan disebut burhân, dan jika burhân disertai kekuatan membakar, disebut dhiyâ’. Jadi burhân lebih kuat dari nûr tetapi lebih lemah dari dhiyâ’. Shalat disifati sebagai nûr karena di dalam shalat itu harus diberikan apa yang diperlukan oleh shalat dengan kerelaan dan tuma’ninah. Sedekah merupakan burhân karena bentuknya mengeluarkan harta, sesuatu yang disukai nafsu, dan untuk itu memerlukan pengorbanan lebih. Sabar merupakan dhiyâ’ karena di dalam sabar itu beban dan pengorbanannya lebih besar lagi.

Shalat merupakan nûr, juga karena bisa menghalangi dari kemaksiatan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan menunjuki pada yang benar. Shalat juga akan menjadi cahaya di akhirat yang memancar dari wajah orang yang shalat. Hal itu mungkin juga tampak di dunia pada wajah orang yang menegakkan shalat.

Sedekah merupakan burhân. Maknanya, sedekah itu akan mengejutkan seperti halnya burhan, seakan hamba yang bersedekah itu, jika ditanya pada Hari Kiamat tentang pembelanjaan hartanya, sedekah itu akan menjadi burhan dalam jawaban pertanyaan itu. Bisa juga maknanya bahwa sedekah itu menjadi bukti keimanan pelakunya karena orang munafik enggan bersedekah karena tidak meyakininya.

Adapun sabar secara bahasa adalah al-habsu (menahan). Sabar itu dalam tiga hal: sabar di atas ketaatan; sabar dari berbagai kemaksiatan; sabar dalam menghadapi qadha’ dan penderitaan. Dengan kata lain sabar mencakup sabar dalam menahan lahir dan hati agar tetap di atas ketaatan, menahannya dari berbagai kemaksiatan serta menahannya untuk tetap ridha terhadap qadha’ Allah dan musibah (penderitaan).

Keempat: Al-Quran itu adalah hujjah untuk (membela)-mu atau menentangmu. Maknanya, engkau akan mendapat manfaat darinya jika engkau mengikutinya dan beramal sesuai dengannya. Jika tidak maka al-Quran akan menjadi hujjah menentangmu. Nabi saw. bersabda, “Siapa yang menjadikan al-Quran di depannya (pemimpinnya), ia akan menuntunnya ke surga. Siapa yang menjadikan al-Quran di belakangnya, ia akan menjebloskannya ke neraka.” (HR Ibn Hibban dan al-Baihaqi).

Kelima, Setiap manusia berusaha sepanjang hari; dia menjual dirinya maka dia menyelamatkan dirinya atau mencelakannya. Maknanya, siapa yang berjalan dalam ketaatan kepada Allah SWT ia telah menjual dirinya kepada Allah SWT dan membebaskan dirinya dari azab-Nya. Sebaliknya, siapa yang berjalan dalam kemaksiatan kepada Allah SWT, ia telah menjual dirinya dengan kebinasaan atau menjebloskan dirinya dengan dosa yang mendatangkan kemurkaan dan sanksi dari Allah. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman].

STRUKTUR NEGARA KHILAFAH

2011-12-04T02:00:00.002+08:00

Struktur Negara Khilafah

Khilafah atau sistem pemerintahan Islam adalah sebuah resep hidup bernegara warisan Rasulullah saw., bahkan satu-satunya yang wajib digunakan oleh kaum Muslim. Karena itu, penting bagi kaum Muslim memahami struktur Negara Khilafah yang diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah saw. di Madinah, dan yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin sesudahnya.

Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyrû’ Dustûr) Negara Islam pasal 23, tentang struktur Negara Khilafah, bahwa Negara Khilafah dalam bidang pemerintahan dan administrasi memiliki 13 struktur (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 113; Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm, hlm. 96; Hizb at-Tahrîr, hlm. 82; dan Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 18).

1. Khalifah.

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan syariah. Sebab, Islam menjadikan hak pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itulah umat mengangkat orang yang mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan dan menerapkan syariah yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka (An-Nabhani, Nizham al-Hukmi fi al-Islam, hlm. 47; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 20).

Dalilnya adalah af’âl (perbuatan) dan aqwâl (sabda) Rasulullah saw. serta Ijmak Sahabat tentang kewajiban mengangkat khalifah pengganti Rasulullah saw. setelah wafatnya. Bahkan Sahabat lebih mendahulukan pengangkatan khalifah daripada pemakaman Rasulullah saw (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 114).

2. Mu’âwinûn at-Tafwîdh.

Mu’âwinûn at-Tafwîdh (Wuzarâ’ at-Tafwîdh) adalah para pembantu Khalifah dalam bidang pemerintahan. Mereka diangkat oleh Khalifah untuk bersama-sama memikul tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan. Mereka mendapat mandat untuk mengatur berbagai urusan serta melaksanakannya menurut pendapat dan ijtihadnya sesuai dengan ketentuan syariah (Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 55).

Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.: “Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang amir (Imam/Khalifah), Allah menjadikan bagi dirinya seorang pembantu (wazîr) yang jujur dan benar. Jika ia lupa, wazir itu akan mengingatkannya, dan jika ia ingat, wazir itu akan membantunya. Jika Allah menghendaki atas amir itu selain yang demikian, Allah menjadikan baginya wazîr yang jahat/buruk. Jika ia lupa, wazir itu tidak mengingatkannya, dan jika ia ingat, wazir itu tidak membantunya.” (HR at-Tirmidzi).

3. Wuzarâ’ at-Tanfîdz.

Wuzarâ’ at-Tanfîdz adalah para pembantu Khalifah dalam bidang administrasi. Pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin mereka disebut al-kâtib (sekretaris). Tugas mereka hanyalah tugas administrasi, bukan tugas pemerintahan, yakni membantu Khalifah dalam urusan implementasi kebijakan, pendampingan, dan penyampaian kebijakan (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 115; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 64).

Di antara dalilnya adalah hadis dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi saw. Telah menyuruh dia untuk mempelajari tulisan Yahudi hingga ia bisa menuliskan surat-surat Nabi (untuk kaum Yahudi), dan membacakannya ketika kaum Yahudi mengirim surat kepada beliau (HR al-Bukhari).

4. Wali (Gubernur).

Wali adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi). Dengan kata lain, wali adalah penguasa negara di tingkat propinsi (An-Nabhani, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 73).

Dalilnya di antaranya adalah hadis dari Burdah, “Rasulullah s.aw mengutus Abu Musa dan Muadz bin Jabal ke Yaman. Masing-masing diutus untuk memimpin sebuah wilayah. Yaman dibagi menjadi dua wilayah.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

5. Amîrul Jihâd.

Departemen Peperangan atau Pertahanan (Dâirah al-Harbiyah) merupakan salah satu instansi negara. Kepalanya disebut Amîr al-Jihâd dan tidak disebut Mudîr al-Jihâd (Direktur Jihad). Hal itu karena Rasulullah saw. menamakan komandan pasukan sebagai amir (An-Nabhani, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 86).

Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Saad dalam Ath-Thabaqât, bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Yang menjadi amir pasukan (Perang Mu’tah) adalah Zaid bin Haritsah. Jika ia gugur maka Ja‘far bin Abi Thalib; jika ia gugur maka Abdullah bin Rawahah; jika ia gugur maka hendaklah kaum Muslim memilih salah seorang laki-laki di antara mereka lalu mereka jadikan sebagai amir yang memimpin mereka.”

6. Departeman Keamanan Dalam Negeri.

Departeman Keamanan Dalam Negeri adalah sebuah departemen yang dipimpin oleh kepala polisi. Tugasnya adalah menjaga keamanan di dalam Negara Islam. Namun, dalam kondisi tertentu, yakni ketika kepolisian tidak mampu, bisa ditangani oleh militer dengan izin Khalifah (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 116; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 94).

Dalilnya adalah hadis dari Anas bin Malik, “Sesungguhnya Qais bin Saad di sisi Nabi saw. memiliki kedudukan sebagai kepala kepolisian, dan ia termasuk di antara para amir.” (HR al-Bukhari).

7. Departemen Luar Negeri.

Departemen Luar Negeri adalah departemen yang mengurusi seluruh urusan luar negeri terkait hubungan Negara Khilafah dengan negara-negara asing, apapun jenis perkara dan bentuk hubungannya; baik perkara yang berkaitan dengan aspek politik dan turunannya, ataupun perkara yang berkaitan dengan aspek ekonomi maupun ekonomi. Semua perkara tersebut diurusi oleh Departemen Luar Negeri, karena semua itu merupakan kepentingan hubungan Negara Khilafah dengan negara-negara lain (An-Nabhani, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 105).

Dalilnya adalah af’âl (perbuatan) Rasulullah saw. Beliau—sebagai kepala negara—melakukan berbagai hubungan luar negeri dengan sejumlah negara dan institusi yang lain. Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk berunding dengan kaum Quraisy, sebagaimana beliau juga berunding langsung dengan delegasi kaum Quraisy. Beliau pun mengirim sejumlah utusan kepada para raja, sebagaimana beliau juga pernah menerima utusan dari para raja dan pemimpin negara. Beliau pernah menjalin berbagai kesepakatan dan perjanjian damai (bersifat sementara). Hal yang sama dilakukan juga oleh para khalifah setelah beliau. Mereka menjalin hubungan politik dengan sejumlah negara dan institusi yang lain. Para Khalifah bisa melakukan sendiri semua aktivitas tersebut atau mengangkat wakil untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan perlunya ada satu jabatan yang akan mengurusi semua urusan tersebut (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 116; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 105).

8. Departemen Perindustrian.

Departemen Perindustrian adalah departemen yang mengurusi semua perindustrian, baik terkait industri berat maupun industri ringan; baik berupa pabrik-pabrik yang menjadi milik umum maupun pabrik-pabrik yang menjadi milik pribadi, yang memiliki hubungan dengan industri-industri militer (peperangan). Semua industri dengan berbagai jenisnya itu harus dibangun dengan berpijak pada politik perang (Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 106).

Dalilnya adalah: Pertama, al-Quran (Al-Anfal (8):60) yang memerintahkan kaum Muslim untuk menyiapkan kekuatan yang membuat semua musuh merasa ketakutan. Kedua, as-Sunnah. Rasulullah saw. pernah memerintahkan pendirian industri manjaniq (senjata pelontar) dan dababah (semacam tank dari kayu). Ibnu Saad dalam Ath-Thabaqât, dari Makhul, berkata: “Sesungguhnya Nabi saw menggempur penduduk Thaif dengan manjaniq selama empat puluh hari.”

Ketiga, kaidah fikih “Mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib[un] (Suatu kewajiban tidak akan terlaksana dengan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu hukumnya wajib).” Artinya, perintah menyiapkan kekuatan itu akan terlaksana dengan sempurna jika ada industri persenjataan (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 117; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 82).

9. Peradilan.

Peradilan adalah lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan di antara sesama rakyat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakan hak-hak jamaah (rakyat), dan mengatasi perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan individu di dalam struktur pemerintahan, baik ia seorang penguasa, pegawai maupun pejabat pemerintah di bawah Khilafah (Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 109).

Peradilan ini bisa ditangani sendiri oleh Khalifah atau Khalifah mengangkat orang lain untuk menjalankannya. Kedua hal ini, masing-masing ada dalilnya dalam as-Sunnah (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 117). Bahkan terdapat Ijmak Sahabat tentang ketetapan mengangkat para qadhi (hakim). Ibnu Qudamah berkata, “Kaum Muslim (para Sahabat) telah berijmak atas pensyariatan mengangkat para qadhi (hakim).” (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 11/373).

10. Kemaslahatan Umum.

Kemaslahatan Umum (Struktur Administrasi) adalah struktur pelaksana pemerintahan, yakni badan-badan pelaksana atas perkara-perkara yang wajib dilaksanakan di dalam sebuah pemerintahan guna memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat umum (Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 128).

Dalilnya adalah perbuatan (af’âl) Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin dalam mengatur negara. Saat itu urusan administrasi diurus dengan penuh sistematik. Untuk itu perlu ada struktur guna mempermudah pengaturan dalam melaksanakan seluruh kewajiban negara. Oleh karena itu, perlu adanya Departemen Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan, Perhubungan, Pertanian dan sebagainya. Semua ini kembali pada ijtihad dan kebijakan Khalifah mengenai apa dan berapa jumlah Kemaslahatan Umum (Struktur Administrasi) yang dibutuhkan untuk dapat menunaikan segala kewajiban negara dan memenuhi kepentingan (maslahat) masyarakat umum (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 117; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 128).

11. Baitul Mal (Kas Negara).

Baitul Mal (Kas Negara) merupakan sebuah badan yang bertanggung jawab atas setiap pendapatan dan belanja negara yang menjadi hak kaum Muslim (Zallum, Al-Amwâl fi Dawlah al-Khilâfah, hlm. 15). Baitul Mal berada di bawah pengawalan Khalifah secara langsung atau di bawah kawalan orang yang dilantik untuk mengurusinya. Rasulullah saw. kadang-kadang menyimpan, memungut dan membagikan sendiri harta kaum Muslim; kadang-kadang beliau mengangkat orang lain untuk menanganinya. Begitu juga dengan Khulafaur Rasyidin sesudah beliau, yang kadang-kadang mengurusi sendiri urusan Baitul Mal, dan kadang-kadang mengangkat orang lain untuk mengurusinya.

Dalil tentang Baitul Mal ini sudah cukup banyak dan masyhur di dalam hadis dan Ijmak Sahabat (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 120; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 135).

12. Penerangan.

Penerangan merupakan perkara penting bagi dakwah dan negara. Lembaga Penerangan tidak termasuk badan yang melayan kepentingan masyarakat umum, tetapi kedudukannya berhubungan langsung dengan Khalifah sebagai instansi yang mandiri. Dalil dalam hal ini adalah al-Quran (QS an-Nisa’ [4]: 83) dan as-Sunnah, di antaranya hadis penuturan Ibn Abbas mengenai pembebasan Makkah: “Sungguh, tidak ada kabar sama sekali bagi kaum Quraiys. Karena itu, tidak ada kabar kepada mereka tentang Rasulullah saw., dan mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Beliau.” (HR Hakim dalam Al-Mustadrak).

Ini menunjukkan bahwa Lembaga Penerangan yang terkait dengan kemanan negara berhubung langsung dengan Khalifah atau struktur yang didirikan untuk tujuan itu (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 121; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 143).

13. Majelis Umat.

Majlis Umat (Majelis Syura) adalah majelis yang terdiri dari para individu yang mewakili kaum Muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi Khalifah dengan meminta masukan mereka dalam berbagai urusan. Majelis ini juga mewakili umat dalam melakukan muhâsabah (koreksi) terhadap Khalifah dan semua pegawai negara.

Keberadaan Majelis Umat ini diambil dari aktivitas Rasulullah saw. yang sering meminta pendapat sejumlah orang di antara kaum Muhajirin dan Anshar yang mewakili kaum masing-masing; diambil dari perbuatan (af’âl) khusus Rasulullah saw. terhadap beberapa orang tertentu di kalangan Sahabat untuk meminta pendapatnya; serta diambil dari perbuatan para Khulafaur Rasyidin yang sering meminta pendapat para ulama dan ahli fatwa di kalangan mereka (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 121; Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, hlm. 147).

WalLâhu a’lam bish-shawâb. [Muhammad Bajuri]

Daftar Bacaan

Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan I, 2005.

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad al-Hanbali, Al-Mughni, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi), tanpa tahun.

An-Nabhani, Syaikh Taqiyuddin, Nizham al-Hukmi fi al-Islam, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan VI, 2002.

An-Nabhani, Syaikh Taqiyuddin, Nizham al-Al-Islam, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan VI, edisi 2010.

An-Nabhani, Syaikh Taqiyuddin, Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan II, 2009.

Zallum, Abdul Qadim, Al-Amwâl fi Dawlah al-Khilâfah, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan III, 2004.

PERUBAHAN HAKIKI

2011-12-04T01:59:00.000+08:00

Perubahan Hakiki

Gelombang perubahan yang melanda beberapa negara Timur Tengah akhir-akhir ini telah menyadarkan kepada kita bahwa:

(1) Tidak ada satu pun rezim yang tidak bisa ditumbangkan, sekuat apapun rezim itu.

(2) Umat adalah pemilik sejati kekuasaan. Sekuat apapun dukungan asing terhadap sebuah rezim, jika umat telah bergerak untuk mengambil alih kekuasaan, rezim tersebut akan jatuh.

(3) Negara-negara kafir Barat selalu memantau dan berusaha membajak perubahan yang terjadi di negeri-negeri Islam, khususnya Timur Tengah, lalu mengarahkan perubahan tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat berusaha mencegah terjadinya perubahan sistemik dan lahirnya para penguasa anti Barat. Barat harus memastikan bahwa demokrasi dan hukum-hukum Barat tidak mengalami perubahan. Barat juga harus memastikan bahwa para penguasa baru yang berkuasa tetap berkiblat kepada Barat dan menjaga kepentingan-kepentingan Barat di negeri itu.

(4) Perubahan yang tidak dipimpin oleh gerakan Islam yang kuat dan tidak melalui persiapan yang baik selalu berhasil diserobot oleh Amerika Serikat dan antek-anteknya. Akibatnya, perubahan tersebut gagal mentransformasikan umat menuju ke arah perubahan hakiki, yakni terbentuknya kekuasaan Islam.

Hakikat Perubahan Hakiki

Perubahan hakiki adalah perubahan masyarakat menuju kebangkitan hakiki. Faktor yang menentukan apakah suatu masyarakat mengalami kebangkitan atau tidak adalah peradaban yang ditegakkan masyarakat tersebut. Dr. Ahmad al-Qashshas di dalam salah satu bukunya, Usus an-Nahdlah ar-Raasyidah (Pondasi Kebangkitan), menyatakan, “Faktor yang menentukan bangkit dan mundurnya suatu masyarakat adalah peradaban yang dimiliki masyarakat tersebut. Jika peradabannya tinggi, niscaya masyarakat di situ akan bangkit. Jika peradabannya mundur, mereka tidak akan pernah mengetahui kebangkitan. Ketika kita membicarakan peradaban yang ada di tengah-tengah masyarakat, berarti kita sedang membicarakan jalan hidup (way of life), pola perilaku, dan pola hubungan yang menjadikan sebuah masyarakat memiliki kekhasan.”

Peradaban dibentuk oleh pemikiran tertentu, yang ada kalanya rendah dan ada kalanya tinggi karena memancarkan sistem kehidupan (ideologi). Bangsa Romawi, Persia dan Cina Kuno merupakan bangsa-bangsa besar yang memiliki peradaban tinggi. Peradaban mereka yang maju tentu lahir dari pemikiran tertentu yang mereka adopsi dan terapkan. Negara-negara besar seperti Inggris, Amerika, Rusia dan Cina mengalami kebangkitan karena mengadopsi dan menerapkan pemikiran tertentu. Rusia (di era keemasan) mengalami kemajuan karena mengadopsi Sosialisme-komunis. Amerika Serikat, Inggris dan Prancis mengalami kebangkitan karena menerapkan Kapitalisme. Umat Islam pada masa Kekhilafahan Islam memiliki peradaban tinggi, bahkan tampil sebagai pemimpin dunia dengan menguasa hampir 2/3 dunia, karena mengadopsi dan menerapkan Islam.

Hanya saja, sekadar mengalami transformasi menuju peradaban yang lebih tinggi tidak serta-merta disebut perubahan hakiki. Yang menentukan hakiki atau tidaknya sebuah perubahan adalah benar atau tidaknya peradaban yang ditegakkan. Jika peradaban yang ditegakkan di tengah-tengah masyarakat benar (sahih), maka masyarakat tersebut dikatakan telah mengalami perubahan hakiki. Sebaliknya, jika peradabannya batil maka masyarakat tersebut tidak dikatakan mengalami kebangkitan hakiki. Faktor yang menentukan benar-tidaknya sebuah peradaban adalah akidah (pemikiran mendasar) yang menyangga peradaban tersebut. Jika akidahnya benar dan lurus, maka peradaban tersebut dikatakan peradaban sahih. Jika akidahnya batil, peradaban tersebut dikatakan peradaban batil.

Berdasarkan penelitian yang jernih dan mendalam, satu-satunya akidah yang sahih dan layak adalah Islam. Kapitalisme dan Sosialisme terbukti gagal mengantarkan manusia menuju kebangkitan hakiki. Keduanya nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan hampir di seluruh dimensi kehidupan. Akibat penerapan kedua ideologi ini, manusia terpuruk ke dalam kenestapaan global. Sosialisme-komunis menciptakan peradaban yang memandang manusia tak ubahnya dengan mesin produksi dan benda mati. Ideologi ini juga menggiring manusia untuk menolak eksistensi Tuhan, menggerus fitrah manusia serta menjerumuskan manusia ke dalam pandangan yang aneh dan sesat. Adapun Kapitalisme telah melanggengkan eksploitasi manusia atas manusia lain. Kapitalisme telah menjadikan segelintir manusia hidup sejahtera di atas penderitaan mayoritas manusia. Agama diberangus dan ditempatkan hanya pada ranah privat belaka. Ideologi ini juga mengabsahkan kebebasan (liberalism) di seluruh dimensi kehidupan yang mengakibatkan munculnya dekadensi moral, seks bebas, penguasaan aset umum oleh segelintir orang, peminggiran peran agama dalam negara dan masyarakat serta dampak destruktif lainnya.

Kapitalisme dan Sosialisme tidak saja bertentangan dengan akidah dan syariah Islam, keduanya juga tidak mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan holistik. Kemajuan negara-negara Barat sesungguhnya adalah kemajuan semu. Pasalnya, kemajuan mereka disertai dengan penindasan Dunia Ketiga, kesenjangan pendapatan, serta tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan. Adapun Islam adalah ideologi sahih yang bersumber dari Al-Khaliq al-Mudabbir, memuaskan akal, sesuai dengan fitrah manusia serta pada masa lalu terbukti telah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan holistik. Dengan demikian, perubahan hakiki adalah transformasi menuju tegaknya peradaban Islam (al-hadharah al-islamiyyah).

Peradaban Islam hanya bisa diwujudkan dengan cara menerapkan Islam secara kaffah dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Semua ini hanya bisa diselenggarakan melalui penegakkan kembali kekuasaan Islam yang digariskan Baginda Nabi saw., yakni Khilafah Islamiyah. Penegakkan Khilafah ini tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya dukungan umat. Umat tidak mungkin memberikan dukungan sebelum mereka menyadari kerusakan peradaban sekarang (Kapitalisme) serta menyadari kewajiban menegakkan syariah Islam secara menyeluruh dalam koridor Khilafah Islamiyah. Penyadaran dan pengorganisasian umat untuk penegakkan Khilafah Islamiyah tidak mungkin dilakukan seorang diri. Di tengah-tengah umat harus ada gerakan Islam yang tidak pernah lelah mendidik, mengembalikan kesadaran, mengorganisasi dan memimpin mereka untuk mendirikan Khilafah Islamiyah menuju perubahan hakiki.

Peran Hizbut Tahrir

Sesungguhnya umat tidak akan bergerak jika tidak digerakkan. Umat tidak akan mengetahui apa yang seharusnya ia tuntut jika tidak diberi tahu apa yang seharusnya mereka tuntut. Umat pun tidak akan menyadari kerusakan masyarakatnya kecuali disadarkan atas kerusakan masyarakatnya. Bahkan umat tidak akan “berani” menuntut perubahan, kecuali ada kelompok yang mampu memimpin dan mengorganisasi mereka. Dalam setiap keadaan, umat senantiasa membutuhkan kelompok sadar yang secara terus-menerus membimbing dan memimpin mereka. Sayang, kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat jumlahnya tidaklah sedikit. Masing-masing memiliki tujuan dan target yang berbeda-beda serta saling berlomba untuk merebut kepercayaan umat.

Dalam keadaan seperti itu, umat hanya membutuhkan sebuah kelompok ikhlas yang mampu menjaga kelurusan, kejernihan dan kesucian pemikiran-pemikiran Islam, serta mampu mengungkap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya.

Pada hakikatnya umat tidak membutuhkan kelompok yang berhaluan sekular, kelompok sosialis, kelompok pragmatis pendukung pemerintahan kufur, serta kelompok-kelompok nyinyir yang tidak memiliki konsep dan garis perjuangan yang jelas. Sebab, kelompok-kelompok seperti inilah yang sejatinya melanggengkan sistem kufur dan menghambat terjadinya perubahan hakiki. Atas dasar itu, umat harus dijauhkan dari kelompok-kelompok tersebut. Umat hanya membutuhkan kelompok yang benar-benar tegak di atas akidah Islam, memperjuangkan tegaknya syariah dan Khilafah, memiliki konsep yang jelas, baik thariqah menegakkan Khilafah maupun sistem Islam yang akan diterapkan untuk mengatur seluruh urusan masyarakat. Kelompok seperti inilah yang dibutuhkan umat. Bahkan umat wajib menghimpun dirinya di sekitar kelompok ini, mendukung dan membantunya untuk merealisasikan tujuan-tujuannya.

Peran strategis Hizbut Tahrir adalah menyadarkan umat bahwa perubahan hakiki hanya bisa diwujudkan dengan menerapkan Islam secara kaffah melalui penegakkan Daulah Khilafah Islamiyah. Kapitalisme dan sistem demokrasi-sekular adalah biang kerok kehancuran manusia. Keadaan umat tidak akan pernah berubah menuju ke arah yang lebih baik, selama mereka masih menerapkan Kapitalisme, demokrasi dan sekularisme. Umat tidak akan pernah bangkit secara hakiki jika tuntutannya hanya sekadar ganti rezim. Kebangkitan hakiki hanya bisa diwujudkan dengan mengganti ideologi rusak dan menerapkan ideologi sahih, yakni Islam.

Peran strategis Hizbut Tahrir lain adalah menjauhkan umat dari penguasa sekular, serta kelompok-kelompok nyinyir, dengan cara mengguncang kedudukan mereka, memutuskan hubungan dengan mereka serta menyingkap kejahatan, kezaliman dan persekongkolan mereka dengan negara-negara kafir. Hizbut Tahrir tidak akan pernah berkompromi dengan para penguasa sekular, bermanis muka kepada mereka, apalagi lagi ber-musyarakah dalam pemerintahan mereka.

Hizbut Tahrir akan terus menjaga dan membentengi umat dari kejahatan mereka, dengan cara membekali umat dengan pemahaman Islam yang jernih dan mendalam.

Adapun dalam konteks menegakkan kembali Daulah Islamiyah, Hizbut Tahrir memulainya dengan cara meletakkan mafahim, maqayis dan qana’at Islam di tengah-tengah masyarakat; menyerang mafahim, maqayis dan qana’at kufur. Tanpa mafahim, maqayis dan qana’at islami, Daulah Islamiyah tidak mungkin terbentuk. Mafahim, maqayis dan qana’at adalah sarana sejati untuk merebut kepercayaan dan kepemimpinan umat, sekaligus senjata ampuh untuk memutuskan hubungan rakyat dengan penguasa. Adapun dari sisi thariqah untuk menegakkan Daulah Islamiyah Hizbut Tahrir menempuh thariqah yang digariskan Nabi saw., yakni thalab an-nushrah. Thalab an-nushrah adalah meraih dukungan ahlul quwwah bagi Hizbut Tahrir untuk menegakkan Daulah Khilafah Islamiyah, yang atas izin-Nya tidak akan lama lagi.

Prospek Perubahan Hakiki

Perubahan di Timur Tengah telah gagal mengantarkan umat menuju perubahan hakiki. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan di sana tidak memiliki kapasitas untuk menegakkan Khilafah Islamiyah. Pertanyaannya, bagaimana masa depan tegaknya Khilafah Islamiyah di Timur Tengah? Benarkah umat masih mencintai Kapitalisme dan sistem demokrasi-sekular, dan tidak menghendaki tegaknya Khilafah Islamiyah?

Jawaban atas pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Pertama: sesungguhnya umat pasti akan kembali pada Islam dan Khilafah Islamiyah. Pasalnya, Kapitalisme dan sistem demokrasi-sekular memiliki cacat bawaan yang tidak mungkin diobati. Cacat bawaan ini menyebabkan setiap negara yang mengadopsi Kapitalisme dan sistem demokrasi-sekular selalu jatuh dalam kegagalan. Kegagalan dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial-budaya akan terus terjadi secara berulang. Kegagalan-kegagalan ini akan menjadikan umat belajar, dan akhirnya memahami bahwa selama mereka masih menerapkan Kapitalisme dan demokrasi-sekular, mereka akan tertimpa problem dan malapetaka. Kesadaran inilah yang akan menyulut keinginan untuk meninggalkan Kapitalisme dan demokrasi-sekular, dan beralih menuju sistem Islam. Negara kapitalis Barat, benar-benar memahami masalah ini. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk melanggengkan Kapitalisme dan sistem demokrasi-sekular adalah: (1) memperkuat posisi para penguasa antek untuk menghambat terjadinya revolusi sejati; (2) mencegah terjadinya perubahan sistemik dengan cara mengalihkan arah perubahan dan mengarahkan terjadinya vacuum of power.

Apabila para penguasa antek Barat tidak bisa dipertahankan akibat kuatnya tuntutan perubahan, Barat tidak segan-segan mengorbankan para penguasa itu, lalu berpura-pura mendukung gerakan perubahan itu, untuk kemudian mengalihkan tuntutan rakyat, dari ganti sistem ke hanya sekadar ganti rezim. Mesir, misalnya, saat Mubarak didesak mundur dari tampuk kekuasaan, Amerika menyatakan bahwa Mubarak adalah mitra sejati Barat. Namun, begitu desakan rakyat semakin kuat, dan kekuatan militer bergabung dengan para demonstran, maka Barat segera mengubah sikapnya. Melalui agen-agennya, Amerika berusaha mengendalikan arah perubahan agar sekadar ganti rezim, dan mencegah terbentuknya Khilafah Islamiyah. Padahal mayoritas masyarakat Mesir, menghendaki syariah dan Khilafah.

Kedua: umat Islam, dalam keadaan selemah apapun, tetap mencintai Islam dan mendukung kelompok ikhlas yang benar-benar hendak memperjuangkan tegaknya Islam. Seiring dengan meningkatkan pemahaman dan kesadarannya, umat bisa memilih dan memilah, mana kelompok yang lurus dan ikhlas, dan mana kelompok nyinyir dan oportunis.

Ketiga: di tengah-tengah umat Islam akan selalu ada kelompok yang tegak di atas kebenaran, yang selalu membimbing dan memimpin umat agar berjalan di atas jalan yang lurus dan benar. Kelompok inilah yang kelak akan menghimpun dan memimpin umat untuk melakukan aktivitas perubahan hakiki, yakni mengganti sistem kufur dengan sistem Islam. Belajar dari kegagalan perubahan di Timur Tengah, salah satu faktor yang menyebabkan perubahan di sana gagal adalah perubahan tersebut tidak dipimpin oleh gerakan Islam yang benar-benar ingin menegakkan Khilafah Islamiyah. Akibatnya, ketika rezim berkuasa berhasil dijatuhkan, umat tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dalam keadaan seperti ini, Barat, melalui antek-anteknya, segera masuk ke tengah-tengah umat, dan memimpin mereka untuk menjerumuskan mereka ke dalam perubahan semu. Oleh karena itu, adanya kelompok kuat yang mampu memimpin umat untuk menegakkan kembali Khilafah Islamiyah adalah sebuah keniscayaan agar arah perubahan tetap fokus dan kendali perubahan benar-benar ada di tangan kaum Muslim, bukan di tangan antek-antek Barat.

Perubahan di Timur Tengah untuk sementara masih belum memiliki kapasitas untuk mengantarkan umat meraih perubahan hakiki. Namun, itu bukan berarti bahwa umat masih mencintai sistem Kapitalisme-sekular. Hati umat masih berpihak pada syariah dan Khilafah. Hanya saja, perubahan di sana belum dipimpin oleh kelompok sadar yang benar-benar siap menegakkan Khilafah Islamiyah. Insya Allah, tidak akan lama lagi, umat akan menuntut terjadinya “revolusi sejati”, karena sekadar ganti rezim bukanlah solusi sejati. Solusi sejati adalah ketika di sana ada perubahan sistem, dari sistem Kapitalisme-sekular menuju sistem Islam. Revolusi itu akan memiliki kapasitas untuk menegakkan Khilafah Islamiyah, karena umat telah rela dipimpin oleh gerakan Islam yang pro syariah dan Khilafah. WalLahu al-Musta’an wa Huwa Waliyu at-Tawfiq. [Fathiy Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy]

SKENARIO DIBALIK OPERASI ABBOTABAD

2011-06-02T01:31:00.000+08:00

Operasi pembunuhan Osama bin Laden yang dilakukan oleh AS dan otoritas Pakistan, yang berlangsung di kota Abbotabad, bukan di pegunungan Tora Bora atau di gua-gua Afghanistan, membawa banyak implikasi terhadap masa depan kebijakan AS di kawasan ini, terutama bagi Pakistan.

Tujuan dari pembunuhan bin Laden di rumahnya di Abbotabad, yang jaraknya kurang dari satu kilometer dari Akademi Tentara Pakistan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk membuktikan kepada dunia dan rakyat Amerika khususnya, bahwa invasi ke Afghanistan telah mencapai tujuannya.

2. Mengumumkan kemenangan. Sehingga dengan ini Obama bisa mewujudkan janjinya untuk menarik sebagian pasukan AS dari Afghanistan, tanpa menunjukkan kekalahan dalam peperangan ini.

3. Untuk mengubah perhatian dunia terhadap Pakistan, yang dianggapnya sebagai sarang para teroris yang sesungguhnya.

4. Untuk meciptakan opini umum bahwa AS dapat beroperasi di Pakistan meskipun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah Pakistan atau militer.

5. AS ingin mematahkan kehendak kaum Muslim Pakistan. AS ingin kaum Muslim di samping pemerintahannya menerima kenyataan bahwa mereka adalah budak, sehingga mereka harus senantiasa menerima setiap dikte (perintah) AS.

Beberapa wartawan dan analis politik di media telah menggiring dengan argumen utama mereka untuk menerima setiap dikte (perintah) AS, yaitu:

Pertama. mengambil bantuan dari AS. Sehingga kami tidak memiliki pilihan apapun selain mengikuti AS.

Kedua, AS sangat kuat. Sementara kami tidak mampu untuk melawannya. Dan jika kami melwannya, maka nasib kami akan menjadi seperti nasib Afghanistan.

Sebua promosi dengan argumen yang sama dilakukan oleh lembaga militer dan Kepala Staf PAF, Marsekal Rao Qamar Sulaiman untuk mengintimidasi massa dan menutupi pengkhianatan para pemimpin.

Setelah pelepasan Raymond Davis, maka operasinya di Abbotabad merupakan pukulan baru dan kuat bagi kepemimpinan militer negara. Sungguh begitu telanjang bahwa AS tidak mungkin melakukan operasi ini tanpa keterlibatan komandan militer. Begitu juga tidak mungkin AS berani menanggung risiko jika belum mendapatkan lampu hijau dari kepemimpinan Pakistan.

Meskipun ada keraguan yang menyelimuti seputar operasi tersebut, seperti AS membiarkan “para istri dan anak-anak” Osama bin Laden Osama yang membuat masyarakat percaya bahwa tidak ada target yang berharga. Padahal sebelumnya AS tidak pernah menghormati sama sekali anggota keluarga mujahidin Arab yang tidak bersalah. Bagaimana mungkin meninggalkan apa yang bisa menjadi tambang emas informasi. Bahkan lebih dari itu, AS tidak menunjukkan bukti bahwa ia memilik mayat Osama bin Laden.

Sekalipun demikian, bahwa insiden ini telah menelanjangi Kepemimpinan Tertinggi Militer yang selama ini bersembunyi di balik kepemimpinan politik yang korup, seperti Zardari. Mereka tidak dapat menjelaskan alasan mereka membiarkan drama di Abbottabad ini, yang jelas-jelas merusak dan melanggar kedaulatan Pakistan. Sehingga hal ini menyebabkan murka yang besar di antara perwira militer Pakistan, yang mengatakan bahwa “petualangan seperti ini di masa depan dapat menyebabkan peninjauan kembali terhadap peran Pakistan dalam perang melawan terorisme.”

Media pun ramai-ramai memberitakan tentang masalah ini, serta membongkar peran Panglima Militer Jenderal Ashfaq Parvez Kayani dan Direktur Jenderal Intelijen Pakistan Ahmed Shuja Pasha. Dengan demikian, kepemimpinan militer tampak sangat lemah, sehingga ini yang pertama kalinya mereka terpaksa membayar berbagai aksi demonstrasi di kota-kota besar di Pakistan untuk mendukung militer dan badan intelijen Pakistan.

Apalagi berbagai laporan pelayanan public telah memberikan gambaran yang jelas tentang perasaan dalam tubuh militer, yang mengatakan bahwa “Kayani tokoh terkemuka yang memiliki perasaan terhormat dengan kedatangan John Kerry, di mana pembicaraannya fokus seputar masalah militer Pakistan, dan kemarahan di antara jajaran militer disebabkan insiden Abbotabad.”

Bahkan dalam hal ini, Cina pun tidak tinggal diam, melainkan mengeluarkan pernyataan yang mengancam. Mereka mengatakan: “Cina memperingatkan dengan tegas bahwa setiap serangan terhadap Pakistan adalah serangan terhadap Cina.”

Kemarahan di jalan-jalan melawan AS dan bonekanya dari para politisi dan militer telah mencapai puncaknya. Dan sekali lagi media dan analis politik menemui jalan buntu. Pakistan mendidih dan asap semakin siap untuk membuat perubahan. Sehingga satu-satunya yang tersisa adalah, bahwa kewajiban orang-orang yang ikhlas di antara masyarakat adalah melayangkan pukulan terakhir terhadap rezim ini.

Wahai para perwira yang ikhlas dalam angkatan bersenjata. Sungguh ini adalah waktu yang telah dinati-nanti oleh umat terhadap kalian. Untuk itu bangkitlah dan jadilah para pejuang Islam, ubahlah Pakistan seperti Madinah al-Munawwarah, dan serahkanlah tampuk kekuasaan kepada pimpinan yang ikhlas dari Hizbut Tahrir, untuk dapat menerapkan syariah Islam dan mewujudkan kemuliaan bagi agama dan umat Rasulullah Saw ini (Naveed Butt, juru bicara resmi HT di Pakistan).

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 27/05/2011.

SOAL JAWAB SEPUTAR KEMATIAN OSAMA BIN LADEN

2011-06-02T01:30:00.000+08:00

بسم الله الرحمن الرحيم

Jawab Soal

Pertanyaan:

Ada berbagai laporan yang saling bertentangan mengenai kejahatan pembunuhan Bin Ladin, baik laporan tentang pernyataan-pernyataan Amerika atau pun pernyataan-pernyataan Pakistan … Sebagian dari laporan menyatakan bahwa operasi itu terjadi dengan sepengetahuan dan kerjasama dari rezim Pakistan. Sementara sebagian yang lain menafikan hal itu baik secara parsial maupun secara total.

Kami mohon penjelasan pandangan dalam masalah ini. Jika terjadi dengan kerjasama, lalu apakah hal itu berarti bahwa waktu pelaksanaan operasi telah ditentukan melalui konsultasi dengan rezim Pakistan? Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada Anda.

Jawab:

Di situ terdapat indikasi-indikasi kuat yang menunjukkan bahwa operasi tersebut terjadi dengan sepengetahuan dan kerjasama dari rezim Pakistan dari sisi suplay kepada dinas-dinas Amerika dengan informasi-informasi intelijen yang diperlukan untuk melaksanakan aksi tersebut …

Di antara indikasi itu adalah:

1. Dilakukan pertemuan yang tidak biasa antara jenderal Petraeus, komandan ISAF, dengan jenderal Kayani di pangkalan udara Chaklala pada tanggal 25 April 2011. Pada malam yang sama jenderal Petraeus melakukan pembicaraan tertutup melalui telepon dengan gedung putih yang langsung dipimpin oleh presiden Barack Obama.

Pada hari berikutnya Dewan Koordinasi Militer menggelar koordinasi terbesar yang dihadiri oleh kepala intelijen Pakistan, jenderal Shuja’ Pasha, yang bukan termasuk anggota Dewan Komando Staf Gabungan. Pertemuan itu mendadak tidak direncanakan sebelumnya.

Obama telah mengisyaratkan hubungan telepon yang disebutkan di atas ketika ia mengumumkan terbunuhnya Osama bin Ladin. Obama mengatakan: “Akhirnya, pada minggu lalu telah diputuskan bahwa kita mendapatkan informasi-informasi yang memadai untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan saya ijinkan untuk dilaksanakan operasi menangkap Osama bin Ladin dan mengajukannya ke pengadilan”. ( sumber: http://www.dawn.com/2011/05/03/pak-military-caught-in-the-crossfire.html )

2. Begitu pula, Obama juga mengumumkan bahwa Osama bin Ladin bermukim di kota Bilal yang berada di daerah militer di samping Akademi Militer Pakistan yang dikelilingi oleh pos militer.

3. Pernyataan Zardari yang dia katakan dalam konteks menafikan pastisipasi dalam operasi tersebut. Namun ia mengakui bahwa yang mempermudah operasi pembunuhan itu adalah kerjasama bersama. Zardari mengatakan di surat kabar Washington Post, “Meskipun peristiwa Ahad bukan merupakan operasi bersama, namun dilakukannya kerjasama bersama antara Amerika Serikat dan Pakistan mengantarkan kepada (suksesnya) serangan terhadap Osama bin Ladin yang menjadi ancaman terus menerus bagi dunia yang berperadaban”.

4. Pernyataan-pernyataan Obama, yang ia juga berupaya menjauhkan rezim Pakistan dari berkolusi dalam kerjasama di dalam pembunuhan tersebut. Namun Obama mengakui bahwa kerjasama dengan Pakistan lah yang membantu untuk mengetahui tempat Bin Ladin. Obama mengatakan: “Sesuatu yang penting adalah, kita perhatikan bahwa kerjasama dengan Pakistan untuk memerangi terorisme telah membantu untuk mengetahui tempat persembunyian Bin Ladin”.

5. Berbagai peristiwa sebelumnya terkait penangkapan sejumlah tokoh Al-Qaeda, seperti Abu Faraj al-Libiy, Khalid Sheikh Mohammed, dan Ahmad Khalfan Jilani. Mereka ditangkap dari tempat-tempat yang serupa, di daerah yang dekat dari instalasi-instalasi militer atau di tempat yang aman. Mereka telah diserahkan kepada Amerika …

Dengan demikian, rezim Pakistan telah terperosok, hingga kedua telinganya, dalam kejahatan pembunuhan tersebut. Akan tetapi hal itu tidak mesti bahwa waktu pelaksanaan operasi yang ditentukan Amerika untuk pembunuhan itu telah sepengetahuan rezim Pakistan. Dal hal ini peran rezim Pakistan adalah peran mata-mata yang memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk membunuh korban, yang dia berikan kepada tuannya untuk menentukan waktu pelaksanaan operasi, baik mata-mata itu mengetahui waktu tersebut atau pun tidak. Lebih mudah baginya jika dia tidak tahu!

Terakhir kami mengarahkan perhatian penduduk Pakistan secara umum dan tentara Pakistan khususnya bahwa kelangsungan rezim tersebut merupakan pangkal penyakit dan asal bencana di Pakistan. Bahwa rezim terebut tidak akan berhenti sebatas berkolusi dalam pembunuhan Bin Ladin, semoga Allah merahmatinya dan menempatkannya di surga-Nya yang luas. Akan tetapi, rezim tersebut akan terus menumpahkan darah kaum Muslim … Dan bahwa yang wajib secara syar’i adalah mencabut rezim tersebut dan menegakkan Khilafah sebagai gantinya, sehingga Islam dan kaum Muslim menjadi mulia; Sebaliknya, kekufuran dan kaum kafir menjadi hina.

} وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ {

Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (QS Yusuf [12]: 21)

1 Jumaduts Tsani 1432 H

4 Mei 2011 M

NEGARA ISLAM : FAKTA NORMATIF & EMPIRIS

2011-06-02T01:17:00.000+08:00

Oleh: Hafidz Abdurrahman

Ada sebagian intelektual yang menyatakan, bahwa Alquran dan Sunnah tidak pernah mewajibkan untuk mendirikan Negara Islam. Bahkan, ada yang menyatakan, bahwa Alquran dan Sunnah juga tidak pernah menyebut Negara Islam.

Pernyataan seperti ini bisa terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, karena merasa tertuduh, terutama ketika Negara Islam telah menjadi monster yang menakutkan, sehingga takut. . Kedua, karena tidak tahu atau tidak menemukan, bahwa Negara Islam tersebut memang ada di dalam Alquran dan Sunnah.

Tentu, baik karena kemungkinan yang pertama maupun kedua, sama-sama tidak mewakili Islam. Bahkan, pandangan yang muncul dari keduanya sama-sama tidak mempunyai nilai apapun dalam ajaran Islam. Apalagi, masalah negara ini merupakan masalah ma’lum[un] min ad-din bi ad-dharurah (perkara agama yang sudah diyakini/diketahui kepentingannya). Karena itu, adanya negara ini hukumnya wajib. Kewajibannya pun telah disepakati oleh para ulama, baik Ahlussunnah, Syi’ah, Khawarij maupun Muktazilah (Lihat, al-Asy’ari, Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilafi al-Mushallin, Juz II/149).

Imam an-Nawawi, dalam kitabnya, Raudhatu at-Thalibin wa ‘Umdatu al-Muftin menyatakan, bahwa mendirikan imamah hukumnya Fardhu Kifayah. Jika hanya ada satu orang (yang layak), maka dia wajib diangkat. Jika tidak ada yang mengajukannya, maka imamah itu wajib diusahakan (Lihat, an-Nawawi, Raudhatu at-Thalibin wa ‘Umdatu al-Muftin, Juz VIII/369). Imamah yang dimaksud oleh Imam an-Nawawi di sini tak lain adalah Khilafah, atau Negara Islam.

Karena itu, tidak ada perbedaan di kalangan ulama, bahwa Nabi Muhammad, selain sebagai Nabi dan Rasul, baginda SAW adalah kepala negara. Ini dibuktikan dengan firman Allah SWT yang menitahkan, bahwa tugas Nabi dan Rasul hanya tabligh (menyampaikan risalah): “Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” (Q.s. an-Nur [24]: 54)

Tetapi, faktanya banyak nash Alquran memeritahkan kepada Baginda SAW untuk memotong tangan pencuri (QS al-Maidah [05]: 38), mencambuk pezina (QS an-Nur [24]: 3), memerintah berdasarkan hukum Allah (QS al-Maidah [05]: 49), memerangi kaum Kafir (QS at-Taubah [09]: 36), menumpas perusuh (QS al-Maidah [05]: 33). Sedangkan tugas-tugas di atas adalah tugas yang lazimnya dijalankan oleh kepala negara.

Dari dua kategori nash di atas, yaitu nash yang menyatakan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Nabi dan Rasul yang lain hanya diberi tugas untuk tabligh, tetapi nash-nash lain memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan tugas-tugas negara, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa Nabi Muhammad bukan hanya Nabi dan Rasul, tetapi juga kepala negara. Ini berbeda dengan Nabi Musa, Isa, Ibrahim, Nuh -‘alaihim as-salam, yang hanya diberi tugas untuk tabligh. Ini kemudian dipertegas oleh Nabi sendiri: “Dahulu Bani Israil diurus oleh para Nabi. Ketika seorang Nabi telah wafat, maka digantikan oleh Nabi yang lain. Bahwa, tidak akan ada seorang Nabi pun setelahku, dan akan ada para khalifah. Jumlah mereka pun banyak.” (HR Bukhari)

Sabda Nabi yang menyatakan, Wa innahu la nabiyya ba’di, wa sayakunu khulafa’ fa yaktsurun (Bahwa, tidak akan ada seorang Nabi pun setelahku, dan akan ada para khalifah. Jumlah mereka pun banyak) membuktikan, bahwa posisi Baginda SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir tidak tergantikan. Tetapi, posisi Baginda yang lain, yaitu kepala negara yang bisa digantikan. Dan pengganti Baginda SAW adalah Khalifah, yang memerintah secara berkesinambungan, sehingga jumlahnya banyak.

Semuanya ini membuktikan, bahwa ajaran tentang negara jelas dinyatakan dalam nash, khususnya Sunnah, dengan istilah Khilafah (HR Ahmad dari Nu’man bin Basyir), dan pemangkunya disebut Khalifah (HR Bukhari dari Abu Hurairah). Karena itu, istilah Khilafah dan Khalifah adalah istilah syariah, yang digunakan oleh nash syariah, sebagaimana Shalat, Zakat, Jihad dan Haji, untuk menyebut negara dengan konteks dan konotasi yang khas. Konteks dan konotasi Khilafah itu tak lain adalah negara kaum Muslim di seluruh dunia yang dibangun berdasarkan akidah Islam, untuk menerapkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Negara kesatuan, bukan federasi maupun persemakmuran; bukan monarki, baik absolut maupun parlementer; bukan pula republik, baik presidensiil maupun parlementer; bukan pula demokrasi, teokrasi, autokrasi maupun diktator. Itulah Khilafah Rasyidah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.

Tentang penggunaan istilah Negara Islam (ad-Daulah al-Islamiyyah), memang tidak pernah digunakan oleh Alquran dan Sunnah. Karena istilah Daulah adalah istilah baru, yang diambil dari khazanah di luar Islam. Awalnya istilah ini digunakan oleh para filosof Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles. Sementara umat Islam baru berinteraksi dengan filsafat Yunani, ketika mereka menaklukkan Mesir dan Syam pada zaman Umar bin al-Khatthab. Namun, istilah Daulah saat itu juga belum digunakan. Baru setelah buku-buku filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada zaman Khilafah Abbasiyah, mulailah istilah tersebut dikenal oleh kaum Muslim. Kata Daulah digunakan untuk menerjemahkan kata State, yang digunakan oleh Plato maupun Aristoteles dalam buku mereka.

Namun, karena istilah Daulah ini bisa misunderstanding, maka para ulama kaum Muslim ketika menggunakannya untuk menyebut Khilafah, mereka pun menggunakan kata Daulah dengan tambahan sifat Islamiyyah di belakangnya, sehingga mulailah kata ad-Daulah al-Islamiyyah digunakan untuk menyebut Khilafah. Ini bisa dilacak pada tulisan Ibn Qutaibah ad-Dainuri (w. 276 H), dalam kitabnya, al-Imamah wa as-Siyasah, yang ditulis pada pertengahan abad ke-3 Hijriyah. Boleh dikatakan, Ibn Qutaibahlah ulama yang pertama kali menggunakan istilah tersebut sebagai padanan dari istilah Khilafah.

Setelah itu, diikuti oleh Yaqut al-Hamawi (w. 626 H) dalam Mu’jam al-Buldan, Ibn Taimiyyah (w. 726 H) dalam Majmu’ al-Fatawa, Ibn Katsir (w. 774 H) dalam al-Bidayah wa an-Nihayah, dan Ibn Khaldun (w. 808 H) dalam Muqaddimah dan Tarikh Ibn Khaldun. Inilah fakta normatif eksistensi Negara Islam atau Khilafah dalam khazanah klasik. Selain fakta normatif, juga ada fakta empiris yang telah membuktikan eksistensinya, baik dalam bentuk perundang-undangan yang pernah diterapkan pada zamannya, maupun peninggalan fisik yang hingga kini masih berdiri kokoh di negeri-negeri kaum Muslim.

Maka, sangat memalukan jika ada intelektual atau ulama yang menyatakan, bahwa Alquran dan Sunnah tidak pernah mengajarkan tentang Negara Islam. Pernyataan yang sebenarnya tidak akan mengurangi sedikit pun kelengkapan dan keagungan ajaran Islam. Sebaliknya, justru meruntuhkan kredibilitas mereka sebagai intelektual atau ulama. Wajar, jika karena alasan yang sama, Hai’ah Kibar Ulama’ al-Azhar di masa lalu telah mencabut seluruh gelar dan ijazah yang telah diberikan kepada Ali bin Abd ar-Raziq. Wallahu a’lam.

NEGARA ISLAM : LOKAL @ GLOBAL?

2011-06-02T01:12:00.000+08:00

Oleh: Hafidz Abdurrahman

Fenomena mencuatnya kembali isu NII (Negara Islam Indonesia) dengan segala kontroversinya, ikut mencuatkan kembali opini tentang bentuk Negara Islam. Menyimak namanya, NII atau Negara Islam Indonesia, maka opini yang terbangun darinya adalah sebuat negara Islam lokal. Selain berbagai penyesatan yang menyertainya, dipeliharanya isu NII ini juga bisa menjadi stigma tersendiri bagi umat Islam yang memperjuangkan tegaknya negara Rasulullah SAW itu. Tulisan ini sendiri bukan untuk mengurai semua isu yang berkembang seputar NII, tetapi hanya mengurai gagasan negara Islam yang sebenarnya justru bertentangan dengan ajaran Islam.

Ini wajar saja, karena Kartosuwiryo yang dinobatkan sebagai imam saat itu, bukanlah seorang pemikir dan mujtahid. Bahkan, sebagaimana yang tampak pada Qanun Asasi yang dideklarasikan oleh NII Kartosuwiryo, jelas dinyatakan bahwa negara Islam Indonesia berbentuk Republik (Jumhuriyyah) (Bab I, pasal 1, ayat 2). Selain itu, syariat Islam juga hanya diberlakukan kepada kaum Muslim (Bab I, pasal 1, ayat 3). Di dalam qanun yang sama juga dinyatakan, bahwa pemerintahan dijalankan oleh Imam dan Dewan Imamah (Bab I, pasal 3, ayat 2 dan Bab IV, pasal 10 juga pasal 11, ayat 2). Semakin lengkap kesalahannya, ketika qanunnation state NII. yang sama menegaskan, bahwa Imam adalah orang Indonesia asli (Bab IV, pasal 12, ayat 1). IIni mempertegas konsep nation state NII.

Dari hasil analisa terhadap Qanun Asasi NII Kartosuwiryo ini tampak bahwa negara Islam yang dideklarasikan itu tidak jelas bentuknya. Mengacu kepada bentuk negara, berdasarkan teori tata negara, bentuk negara ada tiga, yaitu kesatuan, federasi atau persemakmuran. Namun, tidak jelas, negara yang dimaksud berbentuk apa? Sedangkan Islam telah menetapkan, bahwa bentuk Negara Islam (Khilafah) adalah negara kesatuan, bukan federasi atau persemakmuran. Meskipun wilayahnya terdiri dari berbagai wilayah yang membentang hingga 2/3 belahan dunia. Karena Khilafah merupakan satu-satunya negara kaum Muslim, dengan seorang kepala negara, meski didiami oleh suku dan bangsa yang berbeda-beda.

Penegasan ini dinyatakan oleh Nabi, “Jika ada dua khalifah telah dibai’at, maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya.” (HR. Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri). Sabda Nabi ini dijadikan dasar oleh para ulama untuk menetapkan bentuk negara, bahwa negara Khilafah bukanlah federasi atau persemakmuran, tetapi negara kesatuan. Dalam komentarnya, Imam an-Nawawi menegaskan, “Hadits ini berisi larangan pendiriannya (imamah/khilafah) untuk dua orang.” (Lihat, an-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Juz XII/191). Hadits yang sama juga dijadikan dasar oleh al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dan al-‘Allamah Syaikh Abd al-Qadim Zallum, bahwa negara Khilafah adalah negara kesatuan (Lihat, an-Nabhani, Muqaddimatu ad-Dustur, hal. 89).

Konsep negara kesatuan ini meniscayakan hanya ada satu negara bagi kaum Muslim di seluruh dunia. Karena itu, Negara Khilafah ini didefinisikan oleh al-‘Allamah Syaikh an-Nabhani dan ‘Abd al-Qadim Zallum dengan, “Kepemimpinan umum bagi kaum Muslim di seluruh dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.” (Lihat, an-Nabhani dan Zallum, Nidzam al-Hukm fi al-Islam, hal. 35).

Satu negara dengan satu kepala negara, yaitu Khalifah serta satu UUD dan perundang-undangan, yaitu hukum syariah yang berlaku di seluruh wilayahnya. Tidak ada peraturan daerah (perda), yang berbeda satu dengan yang lain, dan hanya berlaku untuk penduduk di daerah tertentu, bukan untuk yang lain, sebagaimana dalam sistem federasi.

Karena negara kesatuan ini terdiri dari berbagai suku dan bangsa, dengan wilayah yang terbentang di seluruh dunia, maka Negara Khilafah ini juga bukan nation state, sebagaimana yang dinyatakan oleh NII dalam Qanun Asasi-nya. Sebagai negara kesatuan, kepala negaranya adalah Muslim yang menjadi warga negara Khilafah, bisa berbangsa Indonesia, Malaysia, Turki, Pakistan, Palestina, Suriah, Mesir, Spanyol atau yang lain. Ketika Nabi ditanya, apakah kekuasaan sepeninggal baginda akan diserahkan kepada Bani Amir bin Sha’sha’ah, dengan tegas Nabi menyatakan, “Sesungguhnya urusan milik Allah. Allah akan berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki.” (Lihat, Ibn Hisyam, as-Sirah an-Nabawiyyah, Juz II/38). Sabda Nabi ini menjadi dasar, bahwa syarat kepala negara dari suku atau bangsa tertentu, jelas telah ditolak oleh Nabi SAW. Kecuali Quraisy, karena ada nas yang menyatakan demikian. Meski, ini juga tidak bersifat mutlak, tetapi hanya merupakan syarat afdhaliyyah (keutamaan).

Berdasarkan paparan di atas bisa disimpulkan, bahwa Negara Khilafah ini merupakan negara global, bukan negara lokal. Meskipun merupakan negara global, Khilafah juga tidak berbentuk persemakmuran, seperti Inggris atau Prancis; juga tidak berbentuk federasi, seperti Malaysia atau Amerika Serikat; juga tidak berbentuk liga bangsa-bangsa, seperti PBB, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Muhammad al-Ghazali dan Ikhwan al-Muslimin. Tetapi, negara Khilafah merupakan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang khas dan unik. Berbeda dengan bentuk dan sistem pemerintahan manapun di muka bumi ini.

Negara Khilafah juga tidak berbentuk kerajaan (monarchi), yang dipimpin oleh seorang raja, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, sebagaimana dalam sistem monarchi absolut, seperti Kerajaan Arab Saudi; atau hanya sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, sebagaimana dalam sistem monarchi parlementer, seperti Kerajaan Malaysia. Khilafah juga tidak berbentuk republik, yang dipimpin oleh presiden, baik dalam sistem presidensial, seperti RI pada zaman Soeharto, maupun dalam sistem parlementer, seperti RI pada zaman Soekarno, dengan PM Natsir, dan lain-lain.

Khilafah juga bukan sistem demokrasi, yang menganut konsep trias politika, dengan kedaulatan di tangan rakyat. Sebab, kedaulatan dalam sistem pemerintahan Islam berada di tangan syariah. Khilafah juga bukan sistem teokrasi, yang memosisikan kepala negaranya sebagai wakil tuhan, dan tidak bisa melakukan kesalahan. Karena kepala negara Khilafah adalah manusia biasa, dan bisa bersalah sebagaimana manusia yang lainnya.

Selain tidak mengenal trias politik (split of power), pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, Islam juga tidak mengenal model kepemimpinan kolegial (kolektif) sebagaimana dalam sistem demokrasi, atau konsep Dewan Imamah dalam konsep NII. Karena kepempimpinan dalam Islam bersifat tunggal (al-qiyadah fardiyyah) pada diri Khalifah. Khalifah dibantu oleh para Mu’awin (pembantu), baik di bidang pemerintahan, seperti Mu’awin Tafwidh, maupun di bidang administrasi, seperti Mu’awin Tanfidz.

Namun, posisi Mu’awin berbeda dengan menteri kabinet, atau dalam bahasa Malaysia, Jamaah Menteri. Karena dengan tegas Nabi menyatakan, “Jika ada tiga orang bepergian, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin.” (HR. Ibn Huzaimah). Lafadz, “salah seorang di antara mereka (ahadahum)” mempunyai mafhum mukhalafah (konotasi terbalik), yaitu larangan mengangkat lebih dari seorang menjadi pemimpin. Hadits ini juga menjadi dasar, bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat tunggal, bukan kolektif atau kolegial.

Meski demikian, harus diberi catatan, bahwa tidak berarti dengan konsep kepemimpinan tunggal, Khilafah akan menjadi negara yang korup, sebagaimana dalam teori politik Kapitalis yang oportunis. Karena, di sana ada fungsi check and balance yang selalu dijalankan oleh Majelis Umat, partai politik dan umat. Bahkan, ada fungsi pemakzulan yang bisa dilakukan oleh Mahkamah Mazalim. Dengan begitu, potensi terjadinya kekuasaan yang korup itu telah tertutup rapat dalam sistem Khilafah. Ini telah dibuktikan dalam sejarah keemasan Islam. Bukan sekedar teori, mimpi apalagi fantasi.

BUKAN MEMERANGI ISLAM?

2011-06-02T01:06:00.001+08:00

We killed the man but not the ideology (Tom Ridge , The Washington Times 5/05)

Salah satu isi pidato Obama yang penting dalam merayakan ‘kemenangan’ Amerika setelah membunuh Osama bin Ladin adalah Amerika bukan memerangi Islam. Obama kembali menegaskan : Amerika Serikat tidak–dan tidak akan pernah–berperang dengan Islam, seperti Presiden Bush telah katakan setelah serangan 11 September, bahwa perang kami bukanlah melawan Islam. Bin Ladin bukan seorang pemimpin Muslim, ia adalah seorang pembunuh massal umat Islam.

Bahwa Osama bin Ladin bukanlah pemimpin muslim, Obama benar. Memang tidak seluruh umat Islam menganggapnya sebagai pemimpin. Bahkan tidak semua sepak terjang dan pemikirannya disetujui oleh umat Islam. Namun bukan berarti pernyataan Obama yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan dirinya dan pendahulunya Bush bukan memerangi Islam atau umat Islam, benar!

Dilihat dari sisi korban, jelas sebagian besar adalah umat Islam. Atas nama WOT ¸ perang melawan al Qaida atau Usama bin Ladin, Amerika menduduki Irak, Afghanistan, dan Pakistan , dan beberapa operasi inteligen di berbagai negara. Dan Jumlah umat Islam yang terbunuh akibat perang itu , baik secara langsung atau tidak , bukan hanya ribuan tapi ratusan ribu.

Berdasarkan Lembaga independen Iraq Body Count (IBC) yang bermarkas di Inggris mencatat jumlah korban sipil akibat kekerasan di Irak mencapai 100.709 - 110.006 orang. Bahkan hasil studi Opinion Research Business (ORB) berkerjasama dengan the Independent Institute for Administration and Civil Society Studies (IIACSS) jumlah korban yang tewas sejak invasi Amerika di Irak tahun 2003 lebih dari satu juta orang. Sementara di Afghanistan , menurut laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (maret 2011) , pada tahun 2010 saja lebih dari 2.777 warga sipil tewas di Afghanistan. Dan jumlah korban akan terus bertambah ,mengingat Amerika hingga saat ini masih melancarkan serangan barbarnya.

Kalau 3000 rakyat Amerika terbunuh dalam serangan WTC, Amerika mengatakan ‘America under attack’ , bagaimana dengan ratusan ribu umat Islam yang terbunuh akibat WOT ? Bagaimana mungkin Obama dan Bush bisa mengatakan bahwa ini bukan serangan terhadap umat Islam ? Yang lebih lucu lagi, Obama menambah bualannya dengan mengatakan justru Osama bin Ladinlah yang telah melakukan pembunuhan masal terhadap umat Islam. Sesuatu yang menggelikan karena tanpa ada bukti-bukti yang nyata. Bahkan untuk serangan 9-11 , hingga saat ini masih belum ada bukti kuat apakah Osama bin Ladin pelakunya. Berbagai misteri pun masih banyak belum terjawab. Seakan-akan dunia buta dan bodoh untuk menilai apa dilakukan Amerika.

Bahwa perang kontra terorisme ala Amerika ini perang terhadap Islam , bisa juga dilihat dari daftar terorist yang dibuat oleh Amerika . Sebagian besar adalah kelompok Islam yang menyerukan jihad melawan penjajahan Amerika. Termasuk Hamas yang melawan penjajahan Israel dimasukkan sebagai teroris. Sementara entitas zionis Yahudi yang telah menjajah dan melakukan pembantaian massal terhadap umat Islam di Palestina tidak dimasukkan sebagai teroris.

Agenda WOT ini pun selalu dikaitkan dengan ajaran Islam yang mulia seperti jihad, penegakan syariah dan khilafah. Ajaran Islam ini dituding negara Paman Sam sebagai motif terorisme dan tujuan para teroris. Tidak mengherankan dalam program deradikalisasi yang merupakan bagian dari WOT ala Amerika, dilakukan stigama negatif atau pengkaburan makna sesungguhnya dari jihad, syariah dan Khilafah .

Umat Islam -lewat agen-agen pemikir yang menghamba kepada Amerika - diserukan untuk merekonstruksi dan meliberalkan ajaran Islam dengan penafsiran yang sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat. Tafsir Al Qur’an, buku-buku jihadpun dijadikan barang bukti perbuatan terorisme.

Awalnya, ada yang berharap setelah terbunuhnya Osama bin Ladin, Amerika akan menghentikan perangnya di Afghanistan. Bukankah alasan Amerika melakukan intervensi untuk membunuh Osama ? Namun kenyataannya tidaklah seperti itu. Obama menegaskan kembali bahwa perang ini belum berakhir. Kita teringat dengan pernyataan Bush yang mengatakan ‘This crusade, this war on terrorism, is going to take a long time” . Artinya Perang salib melawan Islam ini memang membutuhkan waktu yang lama.

Apalagi kalau memperhatikan pernyataan Tom Ridge mantan Sekretaris Keamanan Dalam negeri Amerika dalam editorial The Washington Times (5/05/2011) . Saat mengomentari terbunuhnya Osama bin Ladin dia mengatakan : we killed the man but not the ideology. Artinya yang menjadi sasaran perang ini jelas adalah ideologi Islam yang berseberangan dengan nilai-nilai liberal yang dianut oleh Amerika Serikat. Menurutnya ini adalah adalah medan pertempuran, perang ide, dimana way of life (cara pandang hidup) Islam dan Amerika tidak bisa berdamai dan hidup berdampingan .

Pernyataan seorang pejabat tinggi senior Amerika Serikat ini bukanlah dongeng yang dibuat-buat dan bukan pula hal yang baru. Semua ini menunjukkan permusuhan abadi Barat terhadap dunia Islam bersifat agama dan peradaban yang telah berakar dalam hati dan pikiran Barat. Barat telah membangun semua hubungan ini atas dasar Perang Salib masih berlangsung. Dan ini akan terus terjadi sampai raksasa Islam (Khilafah) tidak dapat bangkit kembali. Allah SWT berfirman: “Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar padahal di sisi Allah-lah (balasan) makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu (amat besar) sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.” (TQS. Ibrahim [14] : 46). (Farid Wadjdi)

KESALAHAN OBAMA DALAM PIDATONYA MENELANJANGI KEPALSUAN POLITIK AMERIKA

2011-06-02T01:03:00.000+08:00

بسم الله الرحمن الرحيم

Kesalahan-kesalahan Obama di dalam Pidatonya dari Markas Besar Luar Negeri Amerika

Menelanjangi Kepalsuan Politik Amerika!

Obama semalam berpidato dari markas luar negeri Amerika, ditujukan kepada bangsa-bangsa Timur Tengah. Obama memenuhi pidatonya dengan sejumlah kesalahan. Di antaranya bahwa Amerika mendukung dan mensuport bangsa-bangsa kawasan dalam revolusinya menentang penguasa diktator yang telah menzalimi dan berbuat jahat kepada mereka … Dan bahwa Amerika akan mendukung penguasa-penguasa baru yang dimunculkan oleh revolusi itu dengan jalan menghapus sebagian utang dan mempermudah pemberian utang melalui IMF dan Bank Dunia. Obama memfokuskan hal itu pada Mesir … Di akhir pidatonya, Obama mengumumkan bahwa Amerika akan mendukung solusi dua negara di Palestina: satu negara yang aman dan tenteram untuk Yahudi dan keamanannya dijaga oleh Amerika, dan satu negara untuk penduduk Palestina, sebuah negara lumpuh yang terlucuti senjatanya! Obama lupa atau pura-pura lupa bahwa Palestina adalah tanah Islami dari laut hingga sungainya. Dan dengan izin Allah SWT akan kembali ke asalnya dan hidung musuh-musuh Islam akan tersungkur …

Orang yang mencermati pidato Obama, ia akan melihat bahwa Obama memutarbalikkan fakta. Setiap orang yang memiliki dua mata akan melihat dan mengetahui bahwa penguasa zalim thaghut di negeri-negeri kaum Muslim adalah asuhan barat khususnya Amerika. Adakah orang yang mengingkari ikatan kuat Mubarak dengan Amerika, bahkan dikatakan, Mubarak jauh lebih Amerika dari orang-orang Amerika sendiri? Adakah orang yang tidak melihat pemutarbalikan fakta oleh Amerika dalam berbagai pernyataannya selama revolusi Tahrir Square di Mesir? Saat itu Amerika mendukung sikap Mubarak dan membisikinya apa yang akan dia lakukan, sementara Amerika hanya selintas melihat Tahrir Square. Amerika sungguh telah melihat dan mendengar Mubarak berbuat jahat kepada masyarakat, membunuh ratusan orang dan melukai ribuan, dan mengobrak-abrik camp mereka. Meski demikian, Amerika tidak mengkritik atau angkat suara, kecuali ketika Amerika yakin bahwa Mubarak sudah tidak mampu lagi membunuh lebih banyak dan bahwa mereka yang berrevolusi hampir mencengkeram tengkuk Mubarak tanpa rasa takut! Pada saat itu Amerika merubah logat dan mengganti orientasi, mencampakkan Mubarak dan bergegas mencari penjaganya yang lama dan baru yang bisa mengisi posisi Mubarak untuk melayani kepentingan-kepentingan Amerika …

Hari ini Amerika menempuh jalan yang sama di Suriah. Kelembutan seruan kepada rezim Suriah sungguh terlihat jelas hingga bagi publik di Amerika bahkan dunia. Meski rezim Suriah membunuh, membantai, melukai, mencederai masyarakat, menghancurkan rumah dan masjid selama dua bulan penuh, Amerika tetap menutup mata terhadap rezim Suriah. Ketika masyakat makin intens untuk mencabut rezim, meski harus dengan kucuran deras darah, Amerika muncul dengan berbagai pernyataan malu-malu. Amerika berkata: Bashar harus memimpin perubahan politik atau mundur! Artinya revolusi masyarakat itu menentang kezaliman, kejahatan dan pembantaian oleh rezim, sementara Amerika ingin menyerahkan revolusi itu kepada pelaku kezaliman, kejahatan dan pembantaian! Seperti apa yang dilakukan terhadap Mubarak, begitu pulalah yang akan dilakukan oleh Amerika terhadap Bashar. Yaitu mempermudahnya untuk membunuh masyarakat dan berbuat jahat terhadap mereka. Jika Bashar sudah tidak mampu lagi membunuh lebih banyak, dan hampir jatuh di tangan mereka yang berrevousi, Amerika akan mengeluarkan berbagai pernyataan menjilat dan menarik dukungan kepada diktator Syam!

Amerika gembong kekufuran dan penjajahan, potretnya tidak akan bisa dipercantik oleh kesalahan-kesalahan Obama. Parfum tidak akan bisa mempercantik sesuatu yang dirusak oleh waktu. Amerika hanya memandang kepentingan materinya hingga meski seandainya pihak-pihak lain menggerutu. Bahkan Amerika bertarung dengan partnernya, Uni Eropa, dalam menjajah negeri-negeri kaum muslim seperti yang terjadi di Libya, Yaman, Bahrain dan daerah-daerah sensitif lainnya di negeri-negeri kita. Negara-negara yang dengki terhadap Islam dan kaum Muslim dan nilai-nilai yang selalu didengungkan Obama adalah kedengkian yang ditampakkan oleh Barat khususnya Amerika kepada kita di Irak, Afganistan, Guantanamo … Itu adalah pemboman terus menerus dari pesawat-pesawatnya terhadap kaum Muslim di Pakistan … Itu adalah pembunuhan oleh pengecut terhadap seorang syahid tak bersenjata di rumahnya, bukan di medan pertempuran … Itu adalah kontrol ekonomi di negeri-negeri kita melalui Bank Dunia dan IMF, menggunakan kebijakan-kebijakan utang, proyek-proyek pelayanan yang tidak produktif, inflasi riba dan hegemoni terhadap perekonomian, ekspor dan impornya sehingga negeri-negeri yang kaya mayoritasnya didera utang yang menggunung dan bunga yang mencekik! Itu adalah dukungan terus menerus kepada entitas Yahudi pencaplok tanah Palestina berikut kejahatan-kejahatan brutalnya yang terus menerus siang dan malam terhadap keluarga kita. Itu adalah nilai-nilai Amerika, bahkan itulah nilai-nilai Amerika yang paling menonjol!

Wahai Kaum Muslim: pidato Obama ini bukan sesuatu yang baru dari pidato-pidato sebelumnya. Pidato Obama itu adalah hal lama yang diperbarui. Di dalamnya ia menyebutkan apa yang telah ia sebutkan di dalam pidato-pidatonya sebelum itu, khususnya pidatonya di Kaero dua tahun lalu. Yang setengah baru adalah bahwa ia memfokuskan lebih banyak, bersuara lebih tinggi dan meninggikan intonasi dengan mendukung negara Yahudi dan melindungi keamanannya, sampai pada beberapa perkara melampaui Yahudi dalam perhatian terhadap Yahudi! Obama mengeluarkan masalah al-Quds dan para pengungsi dari pembahasan dan kadang menempatkan keduanya pada perkara-perkara emosional, bukan sebagai perkara yang mendasar. Obama meramu antara batas tahun 67 dengan pertukaran tanah dalam teks yang jelas untuk memasukkan pemukiman ke wilayah negara Yahudi dan tidak menjadi bagian negara kecil Palestina yang lumpuh terlucuti senjatanya!

Wahai Kaum Muslim: benar, pidato Obama bukan sesuatu yang baru dari pidato-pidato sebelumnya. Itu hal yang biasa dan sudah dapat diprediksi akan dilakukan Obama dan para presiden Amerika sejak munculnya masalah Palestina. Namun yang benar-benar menyakitkan adalah bahwa Obama di dalam pidatonya berpindah-pindah di negeri-negeri kaum Muslim, sampai di sini dan berkeliling, berhenti sejenak di satu negeri lalu berpindah ke negeri lainnya, seraya berkata “ini boleh” dan “ini tidak boleh”, seolah-olah negeri-negeri kaum Muslim adalah bagian dari wilayah Amerika!

Negeri-negeri kaum Muslim yang dulu menjadi motropolitan dunia dan khilafahnya tegak, dihormati oleh teman dan ditakuti oleh lawan, serta menyebarkan kebaikan di penjuru dunia. Namun sekarang, di saat khilafah tidak ada, negeri-negeri kaum Muslim berubah menjadi panggung bagi Obama untuk berpindah-pindah di atas podium! Yang lebih menyakitkan adalah bahwa presiden Amerika dengan semua itu, ia mendapati para penguasa di negeri-negeri kaum Muslim dan para pendukungnya, mereka loyal dan mengangguk-anggukkan kepadanya, karena menganggap Obama memiliki kemuliaan dan perlindungan. Anggapan mereka itu akan menghancurkan mereka sendiri. Mereka tidak mengambil pelajaran dengan firman Allah SWT:

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا

Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mu’min. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. (QS an-Nisa’ [4]: 138-139)

Demikian juga mereka tidak mengambil pelajaran dari realita-realita yang ada, di mana mereka menyaksikan kelompok mereka dicampakkan oleh Amerika setelah menyelesaikan peran mereka!

Wahai Kaum Muslim, Hizbut Tahrir menyeru Anda:

Belum tibakah saatnya Anda memahami bahwa Khilafah adalah kewajiban dari Rabb Anda, perintah dari Rasul Anda, dan jalan kemuliaan serta metode kebangkitan Anda? Belum tibakah saatnya bagi Anda untuk bersegera berjuang bersama para pejuang di Hizbut Tahrir untuk menegakkan Khilafah dan merealisasi janji Rabb Anda:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa (QS an-Nur [24]: 55)

Dan mewujudkan berita gembira Nabi Anda:

«ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

Kemudian akan ada khilafah yang berjalan mengikuti manhaj kenabian

Sehingga bumi akan disinari kembali oleh khilafah dan Amerika serta barat akan mundur ke negeri mereka sendiri jika mereka masih memiliki negeri!

Lalu belum tibakah saatnya bagi Anda untuk menghadap kepada Allah SWT dengan bersegera bertaubat sebelum kematian menghampiri Anda dan Anda menyesal?

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Maka segeralah kembali kepada (menta`ati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. (QS adz-Dzariyat [51]: 50)

17 Jumaduts Tsaniyah 1432 H

20 Mei 2011 M

Hizbut Tahrir

NEGARA MENUTUP SETIAP PINTU KEMAKSIATAN

2011-06-02T00:56:00.000+08:00

Pasal 15 : “Segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat menghantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya dikhawatirkan, maka tidak diharamkan.” (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 88).

Pengantar

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hampir tidak pernah bisa lepas dari yang dimanakan wasilah dengan berbagai bentuknya, mulai dari yang termurah hingga yang termahal, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih dan modern sesuai dengan kemajuan teknologi.

Apalagi kemajuan teknologi merupakan realitas yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, sebab kemajuan teknologi itu berjalan seiring dengan kemajuanm ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini telah menciptakan banyak wasilah yang memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan dalam melakukan aktifitasnya, dan bahkan menjadikan dunia yang luas ini seolah-olah sesuatu yang kecil hingga semua hal dapat dijangkaunya dengan seketika. Hanya saja, meski pada awalnya wasilah-wasilah itu diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, namun di sisi lain wasilah-wasilah memungkinkan untuk digunakan pada hal-hal negatif yang menghantarkan manusia pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Lalu, bagaimana negara Khilafah mengarahkan dan menjaga agar wasilah-wasilah itu tidak menjadi pintu kemaksiatan bagi warganya? Telaah kitab Rancangan UUD (Masyrû’ Dustûr) Negara Islam kali ini akan membahas pasal 15 tentang haramnya wasilah yang menghantarkan kepada perkara yang haram, yang berbunyi: “Segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram, apabila diduga kuat dapat menghantarkan kepada yang haram. Dan jika hanya dikhawatirkan, maka tidak diharamkan.” (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 88).

Pengertian Wasilah

Kata al-wasîlah (wasilah) adalah bentuk tunggal (mufrad), sedang bentuk jama’ (plural)nya adalah al-wasâ’il. Wasilah secara etimologi maknanya adalah ar-rughbah (keinginan) dan at-thalab (permohonan). Sehingga dikatakan “wasala“, jika ia memiliki keinginan. Sedang al-wâsilu maknanya adalah ar-râghibu ilallahi, orang yang memiliki keinginan (berdoa) kepada Allah (Ibnul Faris, Maqâyîs al-Lughah, VI/83). Kata wasilah juga memiliki makna al-Wushlah, sesuatu yang menghubungkan dua barang, dan al-Qurba, sesuatu yang paling dekat (Anis, al-Mu’jam al-Wasîth, II/1.032).

Adapun wasilah secara terminologi, maka para ulama bahasa Arab hampir sepakat, bahwa al-wasîlah adalah mâ yutaqarrabu bihi ila al-ghair, alat (media) yang dipergunakan untuk mendekatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain (al-Jurjani, at-Ta’rîfât, hlm. 252; al-Fayumi, al-Mishbâh al-Munîr, II/660; dan al-Manawi, at-Ta’ârîf, hlm. 726). Dengan kata lain wasilah adalah apa saja yang dapat memudahkan sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain.

Dan wasilah itu bukan perantara. Perantara dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasîthah, bukan al-wasîlah. Hubungan melalui telepon, misalnya, adalah hubungan langsung, bukan hubungan melalui perantara. Telepon bukan perantara, melainkan alat atau media yang memungkinkan terjadinya hubungan langsung antara dua orang yang saling berjauhan.

Al-Qur’an juga menggunakan kata al-wasîlah bukan dengan arti al-wasîthah (perantara), baik yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 35, maupun surat al-Isra’ ayat 57. Kata al-wasîlah dalam kedua ayat ini maknanya adalah sesuatu yang menjadikannya dekat kepada Allah, yaitu bertakwa dan hanya beribadah kepada-Nya. Qatadah mengatakan ketika menjelaskan firman Allah:

[وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ]

“Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya” (QS. Al-Maidah [5] : 35), yakni “Dekatkan diri Anda kepada-Nya dengan menaati perintah-Nya dan melakukan perbuatan yang menyebabkan ridha-Nya.” (ath-Thabari, Tafsîr ath-Thabari, VI/146).

Wasilah yang Haram

Wasilah seperti yang disebutkan di atas adalah apa saja yang dipergunakan untuk mendekatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, atau apa saja yang dapat memudahkan sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan, wasilah itu dapat berupa benda yang hukum asalnya mubah, atau perbuatan yang dibolehkan syara’. Namun, jika wasilah itu menyebabkan kepada perkara yang diharamkan Allah, maka wasilah itu menjadi haram dipakai atau dilakukan. Sebagaimana kaidah syariah mengatakan:

الْوَسِيْلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرِامٌ

“Wasilah yang menghantarkan kepada yang haram hukumnya adalah haram.”

Dalil kaidah ini adalah firman Allah SWT:

[وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ]

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, sebab mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (TQS. Al-An’am [6] : 108).

Dengan ayat ini, Allah SWT melarang Rasulullah Saw dan kaum Mukmin dari memaki sembahan-sembahan kaum musyrik, sekalipun di dalamnya ada kebaikkan. Sebab hal itu akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, yakni balasan kaum musyrik dengan memaki Tuhan kaum Mukmin, yaitu Allah yang tiada Tuhan selain Dia (Ibnu Katsir, Tafsîr Ibnu Katsir, III/282).

Memaki kaum kafir termasuk di antara perkara yang mubah. Dan Allah telah memaki mereka di dalam al-Qur’an. Hanya saja, jika makian ini diduga kuat (ghalaba ‘ala adz-dzan) akan menyebabkan kaum kafir memaki Allah, maka memaki mereka dan sembahan-sembahannya adalah haram. Sebab memaki Allah itu haram, bahkan merupakan dosa besar di atas dosa besar.

Dengan demikian, wasilah itu menjadi haram dipakai atau dilakukan jika diduga kuat (ghalaba ‘ala adz-dzan) akan menghantarkan kepada sesuatu yang haram. Dalam firman Allah ini misalnya, Allah menggunakan al-fa’ as-sababiyah, yaitu huruf athaf (fa’) yang menashabkan fi’il mudhari’ dengan (an) yang wajib disembunyikan, syaratnya adalah bahwa kalimat sesudahnya itu merupakan akibat dari kalimat sebelumnya (al-Khathib, al-Mu’jam al-Mufashshal fil I’râb, hlm. 305). Sehingga arti firman Allah “fayasubbû“, adalah “sebab kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, maka akibatnya mereka akan memaki Allah”.

Namum, jika wasilah itu hanya dikhawatirkan saja akan menghantarkan kepada yang haram, seperti keluarnya seorang perempuan tanpa memakai cadar (niqab) yang dikhawatirkan akan menghantarkan kepada fitnah, maka wasilah yang seperti ini tidaklah haram, karena khawatir saja belum cukup untuk mengharamkan sesuatu (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 88). Dengan demikian, wasilah yang haram adalah wasilah yang diduga kuat (ghalaba ‘ala adz-dzan) akan menghantarkan kepada sesuatu yang haram, jika tidak, maka ia tetap mubah.

Tidak Semuanya Haram

Allah SWT telah memubahkan segala sesuatu dengan dalil-dalil umum, sebagaimana firman-Nya:

[أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اْلأَرْضِ]

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi.” (TQS. Luqman [31] : 20).

Dan Allah SWT telah mengecualikan sebagian dari sesuatu itu, lalu mengharamkannya dengan dalil khusus, seperti firman-Nya:

[حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ]

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (TQS. Al-Maidah [5] : 3).

Sehingga apabila ada sebagian sesuatu yang berbahaya atau menyebabkan bahaya, maka sebagian itu saja yang haram, sedang hukum sesuatu itu secara umum tetap mubah. Dalam hal ini kaidan syariah mengatakan:

الشَّيْءُ الْمُبَاحُ إِذَا أَوْصَلَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهِ إِلىَ ضَرَرٍ حَرُمَ ذَلِكَ الْفَرْدُ وَحْدَهُ وَ بَقِيَ الشَّيْءُ مُبَاحًا

“Sesuatu yang mubah apabila bagian dari bagian-bagiannya menyebabkan bahaya, maka bagian itu saja yang diharamkan, dan sesuatu itu tetap mubah.”

Dalil atas kaidah ini adalah hadis riwayat Ibnu Hisyam bahwa Rasulullah Saw ketika melewati al-Hijr (perkampungan Tsamud kaum Shaleh), beliau berhenti dan para sahabat mengambil air dari sumurnya. Ketika semua beristirahat di sore hari, Rasulullah Saw bersabda:

((لاَ تَشْرَبُوْا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا، وَلاَ تَتَوَضَّئُوْا مِنْهُ لِلصَّلاَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِيْنٍ عَجَنْتُمُوْهُ فَاعْلِفُوْهُ الإِبِلَ، وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْهُ شَيْئًا، وَلاَ يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ إِلاَّ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ))

“Jangan kalian minun sedikit pun dari airnya, dan jangan kalian berwudlu’ darinya untuk shalat. Sementara adonan roti yang telah kalian buat, berikanlah kepada unta, dan sedikit pun kalian jangan memakannya; serta janganlah seseorang dari kalian ada yang pergi malam ini, kecuali ada yang menemaninya.” (Ibnu Hisyam, Sîrah Ibnu Hisyâm, IV/296).

Sesungguhnya Allah SWT telah memubahkan air dan meminumnya, namun meminum air sumur Tsamud ketika itu adalah haram, karena berbahaya. Begitu juga, Allah SWT telah memubahkah perbuatan-perbuatan jibiliyah (pembawaan manusia), seperti makan, minum, berjalan dan sebagainya, sehingga pergi di malam hari sendirian adalah mubah, namun pergi sendirian pada malam itu bagi tentara adalah haram, karena berbahaya. Artinya, jika ada bagian dari sesuatu yang mubah yang menyebabkan bahaya, maka bagian itu saja yang haram, sedang sesuatu yang sama hukumnya tetap mubah (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 89).

Dengan kata lain, jika sesuatu yang mubah itu bagi sebagian orang membahayakan dirinya, atau menyebabkan ia tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban syariah, maka sesuatu itu haram bagi dirinya saja, sementara bagi yang lain tetap mubah. Dan apabila sesuatu itu tidak sampai membahayakan dirinya, maka sesuatu itu mubah bagi dirinya dan juga bagi yang lainnya (Abdullah, Mafâhîm Islâmiyah juz II, hlm. 155).

Dalam realitas kehidupan manusia sekarang yang diatur dengan undang-undang yang tidak bersumber dari akidah umat, bahkan memaksakannya dengan kehidupan sekuler, yang menjadikannya semakin jauh dari aturan agama, maka kemajuan teknologi dan wasilah-wasilah yang diciptakannya itu justru dijadikan wasilah (alat dan media) untuk mempermudah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Sehingga dengan ketetapan undang-undang ini, khususnya pasal 15, negara Khilafah akan mengarahkan dan menjaga agar wasilah-wasilah itu tetap pada tujuan awal diciptakannya, yaitu memberikan manfaat positif, dan tidak lagi menjadi pintu kemaksiatan bagi warganya; atau mencegah adanya sesuatu yang membahayakannya, serta yang menyebabkannya tidak mampu (lalai) untuk melakukan kewajiban-kewajiban syariah. WalLâhu a’lam bish-shawâb.(muhammad bajuri)

Daftar Bacaan

Abdullah, Muhammad Husain, Mafâhîm Islâmiyah juz II, (Beirut: Dar al-Bayariq), cetakan I, 1996.

Anis, Dr. Ibrahim, dkk, al-Mu’jam al-Wasîth, (tanpa penerbit), Cetakan II, tanpa tahun.

Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri, al-Mishbâh al-Munîr fi Gharîbisy Syarh al-Kabîr li ar-Râfi’i, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama), tanpa tahun.

Ibnul Faris, Abul Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria ar-Razi, Maqâyîs al-Lughah, (Ittihad al-Kitab al-Arab), 2002. Program al-Maktabah al-Syamilah.

Ibnu Hisyam, Abdul Malik, Sîrah Ibnu Hisyâm, (Dar al-Ma’rifah), tanpa tahun.

Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Abul Fida’ Imaduddin ad-Dimasyqi, al-Bidâyah wa an-Nihâyah, (Beirut: Maktabah al-Ma’arif), 1995.

Al-Jurjani, Asy-Syarif Ali bin Muhammad, Kitâb al-Ta’rîfât, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Cetakan III, 1988.

Al-Khathib, Thahir Yusuf, al-Mu’jam al-Mufashshal fil I’râb, (Al-Haramain), tanpa tahun.

Al-Manawi, Muhammad Abdur Rauf, at-Tauqîf ‘ala Muhimmâti at-Ta’ârîf, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir), Cetakan I, 1989. Program al-Maktabah al-Syamilah.

An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddih, Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan II, 2009.

Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid, Tafsîr ath-Thabari, (Dar al-Ma’rifah), 1990.

UMAR DENGAN UMUR

2011-06-02T00:48:00.000+08:00

Umar bin Khattab (581-644) adalah khalifah yang telah membentangkan pengaruh Islam di sejumlah wilayah yang berada di luar Arab Saudi. Di masanya, Mesopotamia, sebagian Persia, Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia, jatuh ke dalam kekuasaan Islam.

Kekuatan sebagai pemimpin sangat luar biasa, hadir berkat tempaan sang pemimpin agung, Muhammad Rasulullah SAW. Namun, dibalik kesuksesannnya sebagai pemimpin negara, Umar tetaplah seorang pribadi yang sangat sederhana.

Suatu hari, anak laki-laki Umar bin Khattab pulang sambil menangis. Sebabnya, anak sang khalifah itu selalu diejek teman-temannya karena bajunya jelek dan robek. Umar lalu menghiburnya. Berganti hari, ejekan teman-temannya itu terjadi lagi, dan sang anak pun pulang dengan menangis.

Setelah terjadi beberapa kali, rasa ibanya sebagai ayah mulai tumbuh. Tak cukup nasihat, anak itu meminta dibelikan baju baru. Tapi, dari mana uangnya? Umar bingung, gajinya sebagai khalifah tidak cukup untuk membeli baju baru. Setelah berpikir, ia pun punya ide. Umar menyurati baitul mal (bendahara negara).

Isi surat itu, (kira-kira bunyinya begini): “Kepada Kepala Baitul Mal, dari Khalifah Umar. Aku bermaksud meminjam uang untuk membeli baju buat anakku yang sudah robek. Untuk pembayarannya, potong saja gajiku sebagai khalifah setiap bulan. Semoga Allah merahmati kita semua.”

Mendapati surat dari sang Khalifah Umar, kepala baitul mal pun memberikan surat balasan. Bunyinya, kurang lebih begini: “Wahai Amirul Mukminin, surat Anda sudah kami terima, dan kami maklum dengan isinya. Engkau mengajukan pinjaman, dan pembayarannya agar dipotong dari gaji engkau sebagai khalifah setiap bulan. Tetapi, sebelum pengajuan itu kami penuhi, tolong jawab dulu pertanyaan ini, dari mana engkau yakin bahwa besok engkau masih hidup?”

Membaca balasan surat itu, bergetarlah hati Umar. Tubuhnya seakan lemas tak bertulang. Umar tidak bisa membuktikan bahwa esok hari ia masih hidup. Ia sadar telah berbuat salah. Ia bersujud sambil beristigfar memohon ampun kepada Allah.

Setelah memohon ampun, ia pun memanggil anaknya. “Wahai anakku, maafkan ayahmu. Aku tak sanggup membelikan baju baru untukmu. Ketahuilah, kemuliaan seseorang bukan diukur dari bajunya, melainkan dari kemuliaan akhlaknya. Sekarang, pergilah engkau ke sekolah, dan katakan saja kepada teman-temanmu bahwa ayahmu tak punya uang untuk membeli baju baru.”

Alangkah luar biasanya perhatian dan kewaspadaan seorang pemimpin dan bawahan. Mereka saling memberikan nasihat dan peringatan. Kisah ini menohok kesadaran kita tentang perilaku para pemimpin sekarang di negeri ini.

Alih-alih mengutamakan kesederhanaan dan kemuliaan akhlak, mereka malah saling berebut kekuasaan dan memperkaya diri dengan perilaku korup. Semua itu dilakukan tanpa rasa bersalah. Bahkan, antara atasan dan bawahan saling menutupi kesalahan satu sama lain. Tak heran bila Allah menimpakan azab demi azab (bencana) untuk menyadarkan kita agar senantiasa takut kepada-Nya. Wallahu a’lam. (republika.co.id, 30/5/2011)

LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER ADALAH PENYIMPANGAN DAN TINDAKAN KRIMINAL YANG HARUS DIHUKUM TEGAS

2010-12-22T18:24:00.000+08:00

LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER ADALAH PENYIMPANGAN DAN TINDAKAN KRIMINAL YANG HARUS DIHUKUM TEGAS

Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi

HIV/AIDS : Masalah Kesehatan dan Perilaku

Masalah HIV/AIDS sebenarnya bukan sekadar masalah kesehatan (medis), namun juga masalah perilaku. Sebab telah terbukti penyebab terbesar penularan HIV/AIDS adalah perilaku seks bebas, yaitu zina dan homoseksual. (Ali As-Salus, Mausu‘ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Muashirah, hal. 705).

Terlebih jika ditelusuri sejarahnya, HIV / AIDS pertama kalinya memang ditemukan di kalangan gay San Fransisco pada tahun 1978. Selanjutnya HIV/AIDS menular hingga ke seluruh penjuru dunia terutama lewat perilaku seks bebas seperti lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender. Inilah bukti bahwa HIV/AIDS tidak dapat dianggap semata-mata hanya masalah kesehatan, melainkan juga masalah perilaku.

Dengan perumusan masalah seperti ini, maka solusinya menjadi jelas dan terarah. Jadi HIV/AIDS harus ditanggulangi bukan hanya dengan mencegah dan mengobati HIV/AIDS sebagai masalah kesehatan, melainkan harus disertai pula dengan upaya menghapuskan segala perilaku menyimpang, seperti lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Inilah solusi yang diserukan Islam dan solusi yang memang sesuai dengan kenyataan yang ada. Islam memang memandang HIV/AIDS sebagai masalah kesehatan, karena penyakit AIDS memang berbahaya (dharar) lantaran menyebabkan lumpuhnya sistem kekebalan tubuh. Berbagai penyakit akan mudah menjangkiti penderitanya yang ujung-ujungnya adalah kematian. Padahal Islam adalah agama yang melarang terjadinya bahaya (dharar) pada umat manusia. Rasulullah SAW bersabda,"Tidak boleh menimpakan bahaya pada diri sendiri dan juga bahaya bagi orang lain dalam Islam (laa dharara wa laa dhiraara fi al-islam)." (HR Ibnu Majah no 2340, Ahmad 1/133; hadits sahih). Namun Islam juga memandang HIV/AIDS sebagai masalah perilaku, karena HIV/AIDS pada sebagian besar kasusnya berawal dan tersebar melalui perilaku seks bebas yang menyimpang, seperti lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender. Semua perilaku ini adalah perbuatan kotor dan tercela dalam pandangan Islam. Semuanya adalah tindakan kriminal yang layak mendapat hukuman yang tegas. (Imam Al-Ajiri, Dzamm Al-Liwath, Kairo: Maktabah Al-Qur`an, 1990, hal. 22; Mahran Nuri, Fahisyah al-Liwath, hal. 2; Abdurrahman Al-Maliki, Nizham Al-Uqubat, hal. 18-20). Solusi Islam ini jelas berbeda berbeda dengan solusi model sekular-liberal selama ini. Solusi ini hanya memandang HIV/AIDS sebagai masalah kesehatan, bukan masalah perilaku. Maka solusinya hanya terkait dengan persoalan kesehatan semata, misalnya kondomisasi, pembagian jarum suntik steril, kampanye bahaya AIDS, dan yang semisalnya. Sedang perilaku seks bebas seperti lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender dianggap tidak ada masalah, tidak perlu dihukum, dan dianggap tak ada hubungannya dengan penanggulangan HIV/AIDS. Jelas solusi ini adalah solusi yang dangkal dan bodoh.

Dikatakan "dangkal" karena solusi yang ada berarti hanya menyentuh fenomena permukaan yang nampak secara empiris. Tidak menyentuh persoalan yang lebih mendalam dan hakiki, yaitu persoalan nilai-nilai kehidupan (morality) dan gaya hidup (life style) yang terekspresikan lewat seks bebas.

Dan dikatakan "bodoh" karena solusi tersebut berarti memerosotkan derajat manusia setara dengan binatang. Karena perilaku yang jelas-jelas bejat seperti lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender dianggap legal dan sah-sah saja dilakukan. Padahal semua perilaku sampah itu hakikatnya adalah mempertuhankan hawa nafsu dan membunuh akal sehat. Bukankah ini suatu kebodohan? Firman Allah SWT (artinya) : "Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (daripada binatang ternak itu). (QS Al-Furqaan : 43-44).

Jadi, mengatasi HIV/AIDS hanya sebagai masalah kesehatan tanpa mempersoalkan perilaku seks bebas yang menyertainya, adalah solusi dangkal dan bodoh.

Sayang sekali, solusi dangkal dan bodoh inilah yang justru diadopsi oleh pemerintah dan berbagai LSM komprador asing. Solusi ini sebenarnya hanya strategi impor dari kaum kafir penjajah, dengan perspektif sekuler-liberal (versi UNAIDS). Namanya saja yang keren, "Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS." Tapi intinya bukan penanggulangan yang serius, melainkan sekedar kedangkalan dan kebodohan.

Pemerintah dan berbagai LSM itu seolah-olah memang tulus mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari HIV/AIDS. Gunakan kondom, pakai jarum suntik steril, kalau bisa jangan zina, kalau bisa jangan ganti-ganti pasangan dan bla, bla, bla lainnya yang kelihatannya hebat dan heroik. Padahal kampanye itu bukanlah solusi yang benar, bahkan malah mungkin akan semakin menyuburkan HIV/AIDS. Mengapa? Karena mereka telah memasang kacamata kuda ketika memandang masalah HIV/AIDS menjadi sebatas masalah kesehatan. Akhirnya mereka mengabaikan perilaku-perilaku sampah semisal zina, homoseksual, biseksual, dan sebagainya. Padahal perilaku seperti inilah yang menjadi penyebab terbesar dari HIV/AIDS.

Maka, itikad pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS sangat patut diragukan, selama mereka masih mentolerir perilaku bejat yang menjijikkan semisal lesbianisme, gay, biseksual, transgender dan semacamnya.

Tegas kami nyatakan, selama HIV/AIDS hanya dipandang masalah kesehatan, tanpa ada usaha untuk menghapuskan perilaku seks bebas, maka penanggulangan HIV/AIDS apa pun dan bagaimana pun juga strateginya, sudah pasti ditakdirkan gagal. Pasti. Sebab selain menyalahi fakta keras yang ada, bahwa HIV/AIDS tak dapat dilepaskan dari zina dan liwath (homoseksual), penanggulangan semacam itu juga menyimpang dari ajaran Islam. Setiap penyimpangan dari Islam tak akan pernah menemui keberhasilan, tapi hanya berbuah kegagalan di dunia dan akhirat. Firman Allah SWT (artinya),"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan [di dunia] dan azab yang pedih [di akhirat]." (QS An Nuur : 63).

Menyoal LGBT

Islam memang berbeda dengan gaya hidup liar yang diajarkan sekularisme-liberalisme. Menurut mereka perilaku seks bebas seperti lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender adalah boleh karena merupakan hak asasi manusia (HAM) dan bagian dari kebebasan individu yang harus dihormati dan dijaga oleh negara.

Namun Islam tak menyetujui selera rendahan ala binatang seperti itu. Perilaku lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender hukumnya haram dalam Islam. Tak hanya itu, semua perbuatan haram itu sekaligus dinilai sebagai tindak kejahatan/kriminal (al-jarimah) yang harus dihukum. (Abdurrahman Al-Maliki, Nizham Al-Uqubat, hal. 8-10).

Lesbianisme dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan istilah as-sahaaq atau al-musahaqah. Definisinya adalah hubungan seksual yang terjadi di antara sesama wanita. Tak ada khilafiyah di kalangan fuqaha bahwa lesbianisme hukumnya haram. Keharamannya antara lain berdasarkan sabda Rasulullah SAW : "Lesbianisme adalah [bagaikan] zina di antara wanita" (as-sahaq zina an-nisaa` bainahunna). (HR Thabani, dalam al-Mu’jam al-Kabir, 22/63). (Sa’ud al-Utaibi, Al-Mausu’ah Al-Jina`iyah al-Islamiyah, hal. 452).

Lesbianisme menurut Imam Dzahabi merupakan dosa besar (al-kaba`ir). (Dzahabi, Az-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kaba`ir, 2/235). Namun hukuman untuk lesbianisme tidak seperti hukuman zina, melainkan hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang tidak dijelaskan oleh sebuah nash khusus. Jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada qadhi (hakim). Ta’zir ini bentuknya bisa berupa hukuman cambuk, penjara, publikasi (tasyhir), dan sebagainya. (Sa’ud al-Utaibi, Al-Mausu’ah Al-Jina`iyah al-Islamiyah, hal. 452; Abdurrahman Al-Maliki, Nizham Al-Uqubat, hal. 9).

Homoseksual dikenal dengan istilah liwath. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa telah sepakat (ijma’) seluruh ulama mengenai haramnya homoseksual (ajma’a ahlul ‘ilmi ‘ala tahrim al-liwaath). (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, 12/348). Sabda Nabi SAW,"Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth, Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Luth." (HR Ahmad, no 3908). Hukuman untuk homoseks adalah hukuman mati, tak ada khilafiyah di antara para fuqoha khususnya para shahabat Nabi SAW seperti dinyatakan oleh Qadhi Iyadh dalam kitabnya Al-Syifa`. Sabda Nabi SAW,"Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaumnya Nabi Luth, maka bunuhlah keduanya." (HR Al Khamsah, kecuali an-Nasa`i).

Hanya saja para sahabat Nabi SAW berbeda pendapat mengenai teknis hukuman mati untuk gay. Menurut Ali bin Thalib RA, kaum gay harus dibakar dengan api. Menurut Ibnu Abbas RA, harus dicari dulu bangunan tertinggi di suatu tempat, lalu jatuhkan gay dengan kepala di bawah, dan setelah sampai di tanah lempari dia dengan batu. Menurut Umar bin Khaththab RA dan Utsman bin Affan RA, gay dihukum mati dengan cara ditimpakan dinding tembok padanya sampai mati. Memang para shahabat Nabi SAW berbeda pendapat tentang caranya, namun semuanya sepakat gay wajib dihukum mati. (Abdurrahman Al-Maliki, Nizham Al-Uqubat, hal. 21).

Biseksual adalah perbuatan zina jika dilakukan dengan lain jenis. Jika dilakukan dengan sesama jenis, tergolong homoseksual jika dilakukan di antara sesama laki-laki, dan tergolong lesbianisme jika dilakukan di antara sesama wanita. Semuanya perbuatan maksiat dan haram, tak ada satu pun yang dihalalkan dalam Islam.

Hukumannya disesuaikan dengan faktanya. Jika tergolong zina, hukumnya rajam (dilempar batu sampai mati) jika pelakunya muhshan (sudah menikah) dan dicambuk seratus kali jika pelakunya bukan muhshan. Jika tergolong homoseksual, hukumannya hukuman mati. Jika tergolong lesbianisne, hukumannya ta’zir.

Transgender adalah perbuatan menyerupai lain jenis. Baik dalam berbicara, berbusana, maupun dalam berbuat, termasuk dalam aktivitas seksual. Islam mengharamkan perbuatan menyerupai lain jenis sesuai hadits bahwa Nabi SAW mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki (HR Ahmad, 1/227 & 339).

Hukumannya, jika sekedar berbicara atau berbusana menyerupai lawan jenis, adalah diusir dari pemukiman atau perkampungan. Nabi SAW telah mengutuk orang-orang waria (mukhannats) dari kalangan laki-laki dan orang-orang tomboy (mutarajjilat) dari kalangan perempuan. Nabi SAW berkata,"Usirlah mereka dari rumah-rumah kalian." (akhrijuuhum min buyutikum). Maka Nabi SAW pernah mengusir Fulan dan Umar RA juga pernah mengusir Fulan (HR Bukhari no 5886 dan 6834). (Lihat Imam Syaukani, Nailul Authar, hal. 1306).

Jika transgender melakukan hubungan seksual maka hukumannya disesuaikan dengan faktanya. Jika hubungan seksual terjadi di antara sesama laki-laki, maka dijatuhkan hukuman homoseksual. Jika terjadi di antara sesama wanita, dijatuhkan hukuman lesbianisme. Jika hubungan seksual dilakukan dengan lain jenis, dijatuhkan hukuman zina.

Memang dalam Islam dikenal istilah khuntsa, atau hermaphrodit, yakni orang yang mempunyai kelamin ganda. Mereka memang diakui dalam fiqih Islam. Namun ini sama sekali berbeda dengan transgender, karena kaum transgender mempunyai kelamin yang sempurna, bukan kelamin ganda, hanya saja mereka berperilaku menyerupai lawan jenisnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender adalah perbuatan yang diharamkan Islam, sekaligus merupakan tindakan kriminal yang harus dihukum tegas.

Yang berhak menjatuhkan hukuman adalah Imam (Khalifah) dalam negara Khilafah yang akan menjalankan Syariah Islam secara kaffah (komprehensif). Memang, Khalifah sekarang sudah tak ada sejak hancurnya Khilafah di Turki tahun 1924.

Maka menjadi tugas umat Islam, untuk mengembalikan Khilafah itu di muka bumi sekali lagi sebagai Khilafah yang mengikuti minhaj nubuwwah (metode kenabian). Dialah nanti yang akan menjalankan Syariah Islam secara kaffah, termasuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang tegas untuk manusia-manusia hina yang melakukan perbuatan lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender. Wallahu a’lam

DAFTAR BACAAN

Al-Utaibi, Sa’ud bin Abdul ‘Ali Al-Barudi, Al-Mausu’ah Al-Jina`iyah al-Islamiyah, (Riyadh : t.p), 1427 H

As-Salus, Ali Ahmad, Mausu‘ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Muashirah, (Qatar : Daruts Tsaqafah), 2006

Rosyidah, Faizatul, Kritik Islam Terhadap Strategi Penanggulangan HIV-AIDS Berbasis Paradigma Sekula-Liberal dan Solusi Islam Atasnya, http://faizatulrosyidahblog.blogspot.com Komisi Penanggulangan AIDS, Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2007 – 2010

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Nasional, Bulan Juni, Agustus, September 2010

Imam Al-Ajiri, Dzamm Al-Liwath, (Kairo: Maktabah Al-Qur`an), 1990

Imam Al-Syaukani, Nailul Authar, (Beirut : Dar Ibn Hazm), 2000

Nuri, Mahran, Fahisyah al-Liwath, www.waqfeya.com

= = = =

*Makalah disampaikan dalam Seminar Mahasiswa Peduli Generasi, dengan tema Benarkah Lesbi, Gay, Bisex dan Transgender Adalah Kehendak Tuhan ?, diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Unit Pengkajian dan Pengamalan Islam (UPPI) Institut Seni Indonesia Surakarta bekerjasama dengan Badan Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Solo Raya, 18 Desember 2010, di Gedung J, Kampus ISI Surakarta.

**DPP HTI; Pimpinan Pesantren (Mudir Ma’had) Hamfara Yogyakarta

HUKUM JUAL BELI MATA WANG ASING

2010-12-22T18:21:00.000+08:00

HUKUM JUAL BELI MATA UANG ASING

Tanya :

Ustadz, mohon dijelaskan hukum jual beli mata uang asing. (Mila Andriyani, Palembang)

Jawab :

Jual beli mata uang dalam fiqih kontemporer disebut dengan istilah tijarah an-naqd atau al-ittijaar bi al-‘umlat. Dalam kitab-kitab fiqih disebut al-sharf (pertukaran uang, currency exchange). Definisi al-sharf menurut Abdurrahman al-Maliki adalah pertukaran harta dengan harta yang berupa emas atau perak, baik dengan sesama jenisnya dengan kuantitas yang sama, maupun dengan jenis yang berbeda dengan kuantitas yang sama ataupun tidak sama. Karena mata uang sekarang dianggap sama dengan emas dan perak, maka Rawwas Qa’ahjie mendefinisikannya secara umum, yaitu pertukaran uang dengan uang. (Abdurrahman al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla, hal. 114 & 125; Ali As-Salus, Mausu’ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah, hal. 432; Rawwas Qal’ahjie, Mu’jam Lughah al-Fuqaha, hal. 85 & 208).

Hukum jual beli mata uang mubah selama memenuhi syarat-syaratnya. Jika yang dijualbelikan sejenis (misal rupiah dengan rupiah, atau dolar AS dengan dolar AS), syaratnya dua. Pertama, harus ada kesamaan kuantitas, yakni harus sama nilainya. Kedua, harus ada serah terima (at-taqabudh) di majelis akad. Jadi harus kontan dan tak boleh ada penundaan serah terima. Adapun jika yang dijualbelikan tak sejenis (misal rupiah dengan dolar AS), syaratnya satu, yaitu dilakukan secara kontan. (Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah al-Dustur, 2/155; Abul A’la al-Maududi, Ar-Riba, hal. 114; Sa’id bin Ali al-Qahthani, Ar-Riba Adhraruhu wa Atsaruhu, hal. 23).

Dalilnya antara lain sabda Rasulullah SAW,"Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal dengan semisal, sama dengan sama (beratnya/takarannya), dan dari tangan ke tangan (kontan). Maka jika berbeda jenis-jenisnya, juallah sesuka kamu asalkan dari tangan ke tangan (kontan)." (HR Muslim no 1210; At-Tirmidzi III/532; Abu Dawud III/248).

Hadits ini menunjukkan jika yang dipertukarkan masih satu jenis (misal emas dengan emas), syaratnya dua; Pertama, harus ada kesamaan (at-tasawi) dalam hal berat atau takarannya. Kedua, harus ada serah terima (taqabudh) di majelis akad, yakni secara kontan. Namun jika yang dipertukarkan tak satu jenis (misal emas dengan perak), boleh ada kelebihan atau tambahan, dan syaratnya hanya satu, yaitu dilakukan secara kontan.

Hadits di atas walaupun menjelaskan pertukaran emas dan perak, namun hukumnya berlaku pula untuk mata uang saat ini. Ini karena sifat yang ada emas dan perak saat itu, yaitu sebagai mata uang, juga terdapat pada mata uang saat ini (al-nuqud). (Taqiyuddin an-Nabhani, an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hal. 264).

Maka jual beli mata uang asing hukumnya boleh selama memenuhi syarat-syaratnya. Jika tidak memenuhi syaratnya, hukumnya haram. Misal menukar rupiah dengan dolar AS, tapi serah terimanya ditunda pada tanggal tertentu beberapa hari mendatang. Walaupun disepakati, hukumnya tetap haram, baik yang ditunda rupiahnya, dolarnya, atau kedua-duanya. (Ali As-Salus, Mausu’ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah, hal. 426). Wallahu a’lam.

Yogyakarta, 12 Desember 2010

Muhammad Shiddiq Al-Jawi

MONARKI, DEMOKRASI, DAN KHILAFAH

2010-12-22T18:20:00.000+08:00

MONARKI, DEMOKRASI, DAN KHILAFAH

Oleh : KH. M. Shiddiq al-Jawi

Polemik seputar keistimewaan DIY belum berakhir. Pemerintah melalui RUUK tetap ngotot menginginkan pemilihan Gubernur DIY seperti propinsi-propinsi lainnya. Sementara pihak Kraton Yogya dan umumnya masyarakat Yogya berkeras pada opsi penetapan , bukan pemilihan. Polemik ini semakin panas ketika SBY menyatakan sistem monarki tidak mungkin diterapkan, karena akan bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi (democratic values).

Beberapa catatan kritis menurut perspektif Islam perlu diberikan untuk fenomena ini. Pertama, seharusnya masing-masing pihak mempunyai satu rujukan yang sama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada. Dalam Islam, setiap perselisihan wajib dikembalikan kepada rujukan wahyu, yaitu Al-Qur`an dan As-Sunnah (QS An-Nisaa` : 59).

Semestinya masing-masing pihak merujuk pada referensi ilahi itu. Namun nampaknya hal ini tidak terjadi. Kedua pihak justru mengembalikan persoalan ini bukan pada referensi Al-Qur`an dan As-Sunnah, melainkan pada referensi-referensi lain yang ilegal menurut kacamata hukum Islam. Partai Demokrat melalui Ruhut Sitompul mengatakan dasar sikap mereka adalah survei LSI yang menemukan 71 % masyarakat Yogya setuju pemilihan Gubernur DIY(pemilu kada). Sedang pihak yang pro penetapan, di antaranya Golkar, juga menyandarkan pada survei yang konon hasilnya 70 % masyarakat Yogya pro penetapan, bukan pemilihan. Masyarakat Yogya juga menyandarkan pada referensi sejarah. Khususnya ketika Kraton Yogyakarta menggabungkan diri dengan NKRI, yang imbal baliknya Sultan dan Paku Alam otomatis ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Sesungguhnya, survei dan sejarah bukanlah rujukan normatif yang benar menurut Islam. Rujukan ini memang seakan-akan bernilai benar dengan sendirinya karena memang cara berpikir kita telah didominasi dan dikooptasi oleh perspektif Positivisme dalam filsafat hukum. Perspektif ini benar-benar telah merusak cara berpikir kita, karena ia mengajarkan bahwa hukum atau pranata hidup itu tidak perlu didasarkan pada agama (Al-Qur`an dan As-Sunnah), melainkan cukup pada fakta-fakta empiris dalam masyarakat. Esensi aliran Positivisme dalam filsafat hukum seperti kata H.L.A Hart adalah that laws are commands of human being (hukum adalah perintah dari manusia). (Prasetyo dan Barakatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, hal. 97).

Jadi hukum menurut prespektif ini adalah man made (buatan manusia). Dengan kata lain, hukum bukan berasal dari norma agama. Maka mengembalikan polemik keistimewaan DIY ini kepada argumen sejarah, atau argumen survei, atau argumen apa pun selain Al-Qur`an dan As-Sunnah, jelas merupakan kekeliruan metodologis yang parah.

Kedua,catatan berikutnya adalah mengenai pemilihan Gubernur. Dalam Islam, Gubernur (Wali) bukanlah hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh Kepala Negara (Khalifah). Dalam kitab-kitab hadits dan juga sirah dapat dibuktikan bahwa gubernur-gubernur dalam propinsi-propinsi pemerintahan Islam dulu, selalu diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Misalnya Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur propinsi Yaman. Juga Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah SAW sebagai gubernur propinsi Hadhramaut, serta Abu Musa Al-Asyari sebagai gubernur propinsi Zabid dan Aden. (Atha` bin Khalil, Ajhizah Daulah al-Khilafah, hal. 73).

Walhasil, jika diukur dengan timbangan Syariah Islam, pengangkatan gubernur itu hanyalah melalui pengangkatan oleh khalifah (kepala negara). Bukan lewat cara pemilihan (pemilu kada) oleh rakyat di propinsi yang bersangkutan, bukan pula melalui cara penetapan secara otomatis sebagai jabatan yang diwariskan secara turun temurun.

Ketiga,catatan ketiga adalah tentang pernyataan SBY bahwa sistem monarki bertabrakan dengan nilai-nilai demokrasi (democratic values). Ini pernyataan dangkal dan menunjukkan SBY kurang membaca literatur sejarah dan ilmu politik. Karena secara faktual tak selalu sistem monarki tak bisa dikawinkan dengan demokrasi. Bahkan untuk konteks propinsi DIY, pernyataan SBY memang boleh dikatakan ngawur. Mengapa demikian? Sebab sejak bergabung dengan NKRI, berakhir sudah sistem monarki Kerajaan (Kesultanan?) Yogyakarta Hadiningrat. Setelah itu, yang ada di DIY bukan sistem monarki melainkan propinsi yang mempunyai keistimewaan, yaitu Sultan dan Paku Alam otomatis ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Jadi yang ada ialah propinsi dengan sisa-sisa sistem monarki, khususnya dalam pengangkatan eksekutif, bukan sistem monarkinya itu sendiri. Karena sistem monarki adalah sebuah istilah teknis untuk bentuk negara, bukan bentuk propinsi. (Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, hal. 57-58; M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Medan : Mandar Maju, hal. 54-55).

Namun harus dikatakan, bahwa pengangkatan Khalifah (Imam) sebagai kepala negara dalam Islam bukanlah melalui sistem pewarisan, melainkan harus merupakan hasil pilihan umat. Itulah yang terjadi pada empat khalifah pertama dalam Islam, yang semuanya berkuasa setelah dipilih oleh umat.

Memang dalam sejarah Islam kekhilafahan didominasi oleh suatu dinasti (bani) tertentu untuk kurun waktu tertentu. Dikenallah kemudian Khilafah Bani Umayah, Khilafah Bani Abbasiyah, dan Khilafah Bani Utsmaniyah (yang berakhir 1924). Namun kejadian sejarah ini tidaklah mewakili ajaran Islam yang murni. Fakta sejarah ini justru menunjukkan terjadinya distorsi atau bias dalam implementasi Syariah Islam di bidang kekuasaan.

Namun penyimpangan ini tidak sampai menghapuskan secara total karakter bentuk pemerintahan Khilafah. Karena bagaimanapun juga khalifah-khalifah itu tetap dibaiat, bukan semata-mata mendapat kekuasaan secara turun temurun. Maka bentuk negaranya tetap sah sebagai Khilafah, hanya saja memang terpengaruh oleh salah satu unsur sistem monarki, yaitu pewarisan kekuasaan. Karena itu, Syaikh Hisyam Al-Badrani, seorang ulama Irak kontemporer, menyebut sistem pemerintahan pasca Khulafaur Rasyidin sebagai Al-Khilafah ala Minhaj Al-Mulk (Khilafah, tapi mengikuti metode monarki dalam pengangkatan penguasanya). (Hisyam Al-Badrani, an-Nizham al-Siyasi Bada Hadmi Al-Khilafah, hal. 12.)

Karenanya memang tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya, ketika Mataram Islam sejak Sultan Agung (w. 1646) juga mencontoh model suksesi kepemimpinan secara turun temurun. Wong yang menjadi contoh saat itu (Khilafah Utsmaniyah) memang sudah keliru dalam praktik pengangkatan Khalifah. Sejarah mencatat, pada sekitar tahun 1640 Sultan Agung telah menjalin hubungan internasional dengan Khilafah Utsmaniyah melalui Syarif Makkah (gubernur untuk wilayah Makkah dan sekitarnya). Hasilnya adalah gelar Sultan yang kemudian secara resmi disematkan di depan namanya. (M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Moderen 1500-2004, Jakarta : Serambi, 2005, hal. 111; Musyrifa Sunanto, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 147).

Kami katakan tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, karena sistem pewarisan tahta turun temurun yang diadopsi oleh Mataram saat itu, telah mengambil model yang salah dan terdistorsi dari Khilafah Utsmaniyah. Atau bisa jadi pewarisan tahta itu sekedar meneruskan apa yang dianggap lumrah sejak era sebelumnya, misalnya sejak jaman Kesultanan Demak dan Pajang yang menjadi cikal-bakal Mataram. Jadi pengambilan cara pewarisan tahta ini barangkali terjadi di luar kesengajaan, karena saat itu memang tak ada model ideal yang betul-betul mencerminkan ajaran Islam yang murni.

Namun tegas kami nyatakan, kesalahan semacam itu tak boleh lagi diterus-teruskan. Yang sudah ya sudah. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita. Namun untuk ke depan, sesuai ajaran Islam, pemimpin haruslah hasil pilihan rakyat, bukan terangkat secara otomatis secara turun temurun.

Keempat, catatan terakhir, kami ingin menegaskan demokrasi tidak selalu identik dengan pemilihan pemimpin oleh rakyat. Maka dari itu, ketika kami menyatakan bahwa bahwa pemimpin haruslah dipilih oleh rakyat, bukan berarti kami setuju dengan demokrasi.

Mengapa demikian? Sebab esensi demokrasi sebenarnya bukan pada prinsip pemimpin adalah pilihan rakyat, melainkan pada prinsip bahwa peraturan itu adalah buatan manusia (kedaulatan rakyat). Dalam pandangan Islam, haram hukumnya manusia membuat sendiri hukum atau aturan hidup. Hanya Allah saja yang berhak menetapkan hukum (QS Al-Anaam : 57).

Jadi, Islam tidak menyalahkan demokrasi jika yang dimaksud adalah pemimpin merupakan hasil pilihan rakyat. Namun Islam juga tidak membenarkan prinsip itu sepenuhnya. Sebab meski pemimpin dipilih oleh rakyat, dalam demokrasi pemimpin pilihan rakyat itu akan menjalankan hukum buatan manusia. Sedang dalam Islam, pemimpin pilihan rakyat itu hanya menjalankan hukum Syariat Islam, bukan hukum buatan manusia.

Maka dari itu, jelas sekali SBY nampak dangkal ketika mempertentangkan monarki dengan demokrasi dalam konteks pemilihan gubernur DIY. Pendirian SBY itu mengisyaratkan bahwa esensi demokrasi dalam pikirannya hanyalah pemilihan, yakni pemimpin hendaknya hasil pilihan rakyat. Padahal, kalaupun itu dikatakan bagian demokrasi, sifatnya hanya prinsip sekunder saja dan bukan ide khas demokrasi. Prinsip primer dan ide khas dalam demokrasi justru adalah memberikan otoritas kepada manusia (bukan kepada Tuhan) hak membuat hukum. Inilah prinsip primer demokrasi yang justru terabaikan oleh SBY.

Kesimpulannya, memang sulit bagi muslim untuk menyikapi polemik keistimewaan DIY sekarang ini. Penetapan atau pemilihan, bukanlah pilihan-pilihan yang benar. Namun yang jelas, Islam mengatakan tidak untuk pemilihan (pemilu kada), karena gubernur dalam pandangan Islam bukan hasil pilihan rakyat, melainkan diangkat oleh kepala negara (khalifah). Islam juga mengatakan tidak untuk penetapan, karena Islam tidak mengenal proses pewarisan kekuasaan yang turun temurun. Islam juga mengatakan tidak untuk demokrasi, karena demokrasi memaksakan sebuah prinsip yang fatal sekali kekeliruannya menurut Islam, yaitu manusia diberi hak membuat hukum.

Yang benar, seorang gubernur (wali) dalam Islam itu diangkat oleh Khalifah (kepala negara), bukan dipilih oleh rakyat. Dan proses ini tentu harus dijalankan dalam bentuk negara yang benar sesuai ajaran Islam, yaitu sistem Khilafah, bukan sistem republik (demokrasi) seperti yang ada sekarang. Wallahu alam.

* Makalah disampaikan dalam Dirasah Islamiyah, diselenggarakan oleh HTI Chapter Kampus Hamfara bekerja sama dengan Ma'had Hamfara Yogyakarta, di Masjid Hamfara, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Jumat 10 Desember 2010.

**Mudir Ma'had (Pimpinan Pesantren) Hamfara,Yogyakarta. DPP HTI.

HUKUM MENJADI TKW DI LUAR NEGERI

2010-12-22T18:19:00.000+08:00

HUKUM MENJADI TKW DI LUAR NEGERI

Tanya :

Ustadz, bagaimana hukumnya menjadi TKW di luar negeri?

Jawab :

TKW (Tenaga Kerja Wanita) adalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) perempuan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKW sering disebut pahlawan devisa karena dalam setahun dapat menghasilkan devisa 60 triliun rupiah (data 2006).

Namun, berbagai masalah sering menimpa TKW baik di dalam maupun di luar negeri. Misal : pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan fisik (kekerasan), pembunuhan, pemotongan upah, dan pungutan liar oleh pejabat dan agen terkait.

Bahkan sepanjang tahun 2009-2010 saja, disebut-sebut hampir sekitar 4000 TKW menjadi korban penipuan, pemerasan, pelecehan seksual, kekerasan, hingga pembunuhan.

Menjadi TKW yang bekerja di luar negeri hukumnya haram, berdasarkan 2 (dua) alasan utama : Pertama, karena TKW telah bekerja di luar negeri tanpa disertai mahram atau suaminya. Padahal syara’ telah mengharamkan seorang perempuan muslimah melakukan perjalanan (safar) sehari semalam tanpa disertai mahram atau suami, meski untuk menunaikan ibadah haji yang wajib. (Imad Hasan Abul ‘Ainain; ‘Amal Al-Mar`ah fi Mizan Al-Syari’ah Al-Islamiyah, hal.42; M. Ali al-Bar, Amal Al-Mar`ah fi Al-Mizan, hal. 29; Riyadh Muhammad Al-Musaimiri; ‘Amal Al-Mar`ah Bayna Al-Masyru’ wa Al-Mamnu’, hal. 22; Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al-Ijtima’i fi Al-Islam, hal. 35).

Dalam masalah ini Imam Ibnu Qudamah menyatakan siapa saja perempuan yang tidak punya mahram dalam perjalanan haji, tidak wajib naik haji. (Al-Mughni, 5/30). Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW,"Tidak halal perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali disertai mahramnya." (HR Bukhari no 1088; Muslim no 1339; Abu Dawud no 1723; Tirmidzi no 1170; Ibnu Majah no 2899; Ahmad no 7366).

Berdasarkan hadits ini, haram hukumnya menjadi TKW di luar negeri. Karena umumnya TKW tidak disertai mahram atau suaminya dalam perjalanannya ke luar negeri. TKW itu pun tetap dianggap musafir yang wajib disertai mahram atau suaminya, selama dia tinggal di luar negeri hingga dia kembali ke negeri asalnya (Indonesia). (Mahmud Abdul Lathif Uwaidhah, Al-Jami’ li Ahkam Al-Shalah, 2/337).

Kedua,menjadi TKW juga haram ditinjau dari segi lain, yaitu keberadaan TKW telah menjadi perantaraan munculnya berbagai hal yang diharamkan syara’. Misalnya, terjadinya pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan, pembunuhan, pemotongan upah, dan pungutan liar. Semua ini telah diharamkan oleh syara’ berdasarkan dalilnya masing-masing. Maka, menjadi TKW hukumnya haram berdasarkan kaidah fiqih Al-Wasilah ila al-Haram Muharramah (segala perantaraan yang mengakibatkan terjadinya keharaman, hukumnya haram). (M. Shidqi Burnu, Mausu’ah Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, 12/199).

Atas dasar dua alasan ini, haram hukumnya menjadi TKW yang bekerja di luar negeri. Pengiriman TKW ke luar negeri pun wajib dihentikan, sesuai kaidah fiqih Al-Dharar yuzaal (segala macam bahaya wajib dihilangkan). (Imam Suyuthi, Al-Asybah wa Al-Nazha`ir, hal. 83; M. Bakar Ismail, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Bayna Al-Ashalah wa Al-Taujih, hal. 99). Wallahu a’lam.

Yogyakarta, 25 Nopember 2010

Muhammad Shiddiq Al-Jawi

PERLUKAH BANK SYARIAH DALAM NEGARA KHILAFAH?

2010-12-22T18:17:00.000+08:00

PERLUKAH BANK SYARIAH DALAM NEGARA KHILAFAH?

Oleh KH. M. Shiddiq Al-Jawi

Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, perlukah bank-bank syariah seperti sekarang ini dalam negara Khilafah nanti?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya dibahas lebih dulu 2 (dua) hal penting sebagai dasar jawabannya. Pertama, kritik terhadap bank syariah saat ini, baik kritik yang bersifat umum maupun terperinci. Kritik ini perlu, agar bank syariah dapat dipahami secara utuh. Yakni di samping ada manfaatnya yang positif, bank syariah ternyata juga tak luput dari penyimpangan-penyimpangan syariah (mukhalafat syariyah). Adanya berbagai penyimpangan ini akan menjadi bahan pertimbangan, apakah bank syariah diperlukan atau tidak.

Kedua,penjelasan mengenai apa saja yang menjadi aktivitas bank konvensional dan syariah. Penjelasan ini penting untuk mengetahui apakah aktivitas-aktivitas bank syariah saat ini memang mutlak harus dilakukan dalam bentuk bank syariah, ataukah dapat dijalankan dalam bentuk lain.

Kritik Terhadap Bank Syariah

Biasanya bank syariah dibangga-banggakan sebagai wujud ekonomi Islami yang bebas riba dan menjadi alternatif dari bank konvensional yang ribawi. Berbagai manfaat dan kinerjanya juga sering ditonjolkan. Tentu, manfaat dan kinerja yang baik dari bank syariah tak perlu kita ingkari dan bahkan harus diapresiasi.

Namun tak boleh dilupakan, standar untuk menilai bank syariah sebenarnya bukan pada aspek manfaat atau kinerjanya, melainkan sejauh mana bank syariah berpegang teguh dengan syariah Islam. (Asy-Syarawi, Al-Masharif Al-Islamiyah, hal.516).

Berdasarkan standar syariah Islam ini, Ayid Fadhl Asy-Syarawi dalam kitabnya Al-Masharif Al-Islamiyah (2007) telah memberikan kritik umum dan rinci terhadap bank-bank syariah yang ada sekarang.

Kritik secara umum, menyoroti lingkungan di mana bank syariah tumbuh dan berkembang. Tak dapat diingkari, bank syariah tumbuh dan berkembang dalam habitat yang abnormal. Yaitu dalam sistem ekonomi kapitalistik-sekular yang anti syariah, yang ditanamkan oleh kafir penjajah di Dunia Islam. Kafir penjajah awalnya menanam bank konvensional saat mereka menjajah. Ketika kemerdekaan diproklamirkan, sayangnya bank konvensional ini hanya dinasionalisasikan, tapi tidak diislamisasikan secara total.

Artinya, sistem ekonomi yang ada tetap kapitalistik seperti yang dibuat oleh kafir penjajah. Dalam perkembangan berikutnya, barulah muncul ide untuk menghindarkan diri dari riba bank konvensional, dengan mendirikan bank syariah. (Syarawi, 2007:540-552).

Karena tumbuh dalam lingkungan kapitalis seperti itulah, banyak terjadi kontradiksi (tanaqudh) antara bank syariah dengan sistem kapitalis yang menjadi tempat hidupnya. Contohnya, dalam bank syariah berlaku prinsip bagi hasil dan bagi rugi (profit and loss sharing) dalam akad mudharabah, sesuai kaidah fikih Al-ghurmu bi al-ghunmi (resiko kerugian diimbangi hak mendapatkan keuntungan). Sementara dalam sistem kapitalis, khususnya dalam dunia perbankan, tidak dikenal istilah bagi rugi. Dalam UU Perbankan Amerika Serikat, misalnya, ada ketentuan walaupun bank mengalami kerugian, bank harus mengembalikan simpanan nasabah secara utuh tanpa boleh dikurangi. (Syarawi, 2007:538).

Tak hanya dalam mudharabah, kontradiksi seperti itu juga terwujud dalam banyak hal, misalnya sistem akuntansi, aturan perpajakan, aturan badan hukum, serta aturan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Berbagai kontradiksi ini, cepat atau lambat akan menimbulkan penyimpangan demi penyimpangan yang akan makin bertumpuk-tumpuk. Kondisi ini akan membuat umat Islam hidup dalam kebingungan dan kebimbangan. Karena pilihannya hanya dua : bank konvensional yang menjalankan riba, atau bank syariah yang penuh dengan penyimpangan.

Adapun kritik secara rinci untuk bank syariah, antara lain sebagai berikut :

Pertama,terlibat dalam muamalah ribawi. Tak sedikit bank-bank syariah di Timur Tengah yang menginvestasikan dananya di bank konvensional yang memberikan bunga di negara-negara Barat.

Kedua,terlibat dalam asuransi (ta`min). Padahal asuransi hukumnya haram.

Ketiga,tidak pernah mengumumkan adanya kerugian. Ini suatu keanehan yang mengindikasikan penyimpangan. Karena meski dalam akad mudharabah diteorikan bank syariah bisa rugi, tapi dalam praktiknya tak pernah satu kali pun ada bank syariah mengumumkan dirinya rugi.

Keempat,lemahnya pengawasan manajemen dan syariah. Ini mengakibatkan banyak akad-akad bank syariah tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang digariskan.

Kelima,dominannya aktivitas pedagangan melalui akad murabahah. Ini akan berimplikasi buruk, yaitu dominasi bank syariah yang akan mengendalikan penentuan harga dan laba untuk berbagai komoditi. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan lemahnya perhatian bank syariah pada sektor pertanian dan industri.

Keenam, kurangnya SDM yang cakap untuk mengelola keuangan syariah. Akibatnya, bank syariah mengambil pegawainya dari bank konvensional yang masih mempunyai pola pikir dan budaya kerja bank konvensional. (Syarawi, 2007:510-514).

Dengan adanya kritik-kritik terhadap bank syariah di atas, dapat disimpulkan bank syariah penuh dengan hal-hal yang meragukan (syubhat), karena terjadi berbagai penyimpangan syariah (mukhalafat syariyah) dalam banyak aspeknya. (Syarawi, 2007:554).

Aktivitas Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional adalah institusi kapitalis yang ditanamkan oleh kafir penjajah di Dunia Islam. Secara garis besar bank konvensional besar mempunyai 2 (dua) aktivitas. Pertama, aktivitas ribawi. Misalnya, memberi kredit dengan menarik bunga, menerima simpanan dengan memberi bunga, dan sebagainya.

Kedua,aktivitas jasa perbankan, misalnya jasa transfer dan penukaran mata uang, kemudian bank mendapat uang jasa dari aktivitas itu.

Pada saat bank syariah berdiri dalam dominasi sistem kapitalis saat ini, ia bermaksud menghapus riba pada bank konvensional (aktivitas pertama di atas) dan menggantikannya dengan aktivitas perdagangan (sesuai QS Al-Baqarah : 275).

Dengan demikian, pada garis besarnya, aktivitas bank syariah juga ada 2 (dua) macam. Pertama, aktivitas perdagangan (amal tijariyah) sebagai pengganti aktivitas ribawi. Ini dijalankan melalui berbagai macam akadnya, seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah, dalam sektor-sektor pertanian, industri, perdagangan, dan sebagainya.

Kedua, aktivitas jasa perbankan (khidmat mashrifiyah) dalam berbagai bentuknya dengan menarik imbalan jasa, misalnya jasa transfer (tahwil) dan penukaran mata uang (sharf, currency exchange).

Aktivitas pertama pada bank syariah ini, merupakan aktivitas yang meragukan (syubhat) karena banyaknya penyimpangan syariah yang terjadi, seperti telah dijelaskan di atas. Sedang aktivitas kedua, hukumnya jaiz (boleh) secara syari selama dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya.

Bank Syariah dalam Negara Khilafah?

Jika Khilafah berdiri suatu saat nanti, apakah bank syariah yang ada sekarang masih diperlukan? Menurut kami, bank-bank syariah seperti saat ini tidak diperlukan lagi dalam negara Khilafah nanti.

Mengapa demikian? Ada dua alasan. Alasan Pertama, terkait dengan aktivitas pertama bank syariah, yaitu aktivitas perdagangan (amal tijariyah) seperti akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, selama ini banyak terjadi penyimpangan syariah (mukhalafat syariyah) pada aktivitas perdagangan ini sehingga menimbulkan keraguan (syubhat) pada bank syariah.

Padahal sudah menjadi tuntutan syariah, umat Islam hendaknya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang meragukan dan yang syubhat. Nabi SAW bersabda :

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك

Tinggalkan apa saja yang meragukanmu, untuk menuju apa yang tidak meragukanmu. (HR Tirmdzi dan An-Nasa`i).

Maka dalam negara Khilafah, bank syariah yang penuh dengan kesyubhatan ini tidaklah diperlukan lagi.

Namun umat Islam tetap dibolehkan melakukan berbagai akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah, dan yang sejenisnya, meski tidak dilakukan oleh institusi bank syariah. Akad-akad tersebut selanjutnya boleh saja dilaksanakan oleh syirkah-syirkah Islami yang didirikan secara khusus untuk tujuan-tujuan perdagangan. Jadi, meski dalam Khilafah tak ada bank syariah, berbagai akad perdagangan seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah, dapat tetap dilaksanakan dalam bentuk syirkah sesuai hukum-hukum syara yang mengatur syirkah. (Asy-Syarawi, Al-Masharif Al-Islamiyah, hal. 554).Alasan Kedua,terkait dengan aktivitas jasa perbankan (khidmat mashrifiyah) dalam berbagai bentuknya, seperti transfer, pinjam meminjam uang (qardh), dan penukaran mata uang. Aktivitas bank syariah kedua ini nanti akan diambil alih oleh Khilafah. Karena ketika Khilafah berdiri nanti, Khilafah akan menyelenggarakan berbagai pelayanan umum (al-khidmat), di antaranya : (1) jasa pos dan telekomunikasi, (2) jasa perbankan (tanpa riba), dan (3) jasa transportasi umum. (Zallum, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, hal. 105).

Jasa perbankan tersebut, meliputi jasa-jasa seperti transfer, penukaran mata uang, pencetakan dinar dan dirham, dan sebagainya. Jasa-jasa perbankan ini akan dilaksanakan oleh bank-bank negara yang menjadi cabang dari Baitul Mal. (Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, Juz II, hal. 157)

Jadi, dalam negara Khilafah nanti tidak diperlukan bank-bank syariah seperti yang ada sekarang. Karena berbagai akad perdagangan yang dilakukannya akan dilakukan dalam bentuk pelbagai syirkah yang legal. Sedang jasa-jasa perbankan yang dilakukannya, akan diambil alih oleh bank negara yang menjadi bagian dari institusi Baitul Mal (Kas Negara). Wallahu alam.

DAFTAR BACAAN

An-Nabhani, Taqiyuddin, Muqaddimah Al-Dustur, Juz II, (Beirut : Darul Ummah), 2010

Anshori, Abdul Ghofur, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2008

Asy-Syarawi, Ayid Fadhl, Al-Masharif Al-Islamiyah Dirasah Ilmiyah Fiqhiyah li Al Mumarasat Al-Amaliyah, (Beirut : Ad-Dar al-Jamiiyah), 2007

Hafizh, Ramadhan, Mauqif Asy-Syariah Al-Islamiyah min Al-Bunuk wa Al-Muamalat al-Mashrifiyah, (Kairo : Darus Salam), 2005

Saidi, Zaim, Tidak Syarinya Bank Syariah di Indonesia, (Yogyakarta : Delokomotif), 2010

Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana), 2009

Warde, Ibrahim, Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global (Islamic Finance in the Global Economy), Penerjemah Andriyadi Ramli, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2009

Zallum,Abdul Qadim,

Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, (Beirut : Darul Ummah), 2004.

HUKUM MENJATUHKAN TALAK DALAM KEADAAN MARAH

2010-12-22T18:15:00.000+08:00

HUKUM MENJATUHKAN TALAK DALAM KEADAAN MARAH

Tanya :

Ustadz, bagaimana hukumnya suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah? Apakah jatuh talaknya?

Jawab :

Menurut Wahbah Zuhaili marah (ghadhab) ada dua. Pertama, marah biasa yang tak sampai menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga orang masih menyadari ucapan atau tindakannya. Kedua, marah yang sangat yang menghilangkan kesadaran atau akal, sehingga seseorang tak menyadari lagi ucapan atau tindakannya, atau marah sedemikian rupa sehingga orang mengalami kekacauan dalam ucapan dan tindakannya. (Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 9/343).

Para fuqaha sepakat jika suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah yang sangat (kategori kedua), talaknya tidak jatuh. Sebab ia dianggap bukan mukallaf karena hilang akalnya (za`il al-aql), seperti orang tidur atau gila yang ucapannya tak bernilai hukum. Dalilnya sabda Nabi SAW,"Diangkat pena (taklif) dari umatku tiga golongan : anak kecil hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga waras." (HR Abu Dawud no 4398). (Ibnul Qayyim, Zadul Ma’ad, 5/215; Sayyid Al-Bakri, I’anah al-Thalibin, 4/5; Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 9/343; Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah, 29/9).

Namun fuqaha berbeda pendapat mengenai talak yang diucapkan dalam keadaan marah biasa (thalaq al-ghadbaan). Pertama, menurut ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hambali talak seperti itu tak jatuh. Kedua, menurut ulama mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi’i, talaknya jatuh. (Hani Abdullah Jubair, Thalaq al-Mukrah wa al-Ghadbaan, hal. 19; Ibnul Qayyim, Ighatsatul Lahfan fi Hukm Thalaq al-Ghadban, hal. 61).

Pendapat pertama antara lain berdalil dengan hadits ‘A`isyah RA bahwa Nabi SAW bersabda,"Tak ada talak dan pembebasan budak dalam keadaan marah (laa thalaqa wa laa ‘ataqa fi ighlaq)." (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah). (Musthofa Al-‘Adawi, Ahkam Al-Thalaq fi al-Syari’ah al-Islamiyah, hal. 61).

Pendapat kedua antara lain berdalil dengan riwayat Mujahid, bahwa Ibnu Abbas RA didatangi seorang lelaki yang berkata,"Saya telah menjatuhkan talak tiga kali pada isteriku dalam keadaan marah." Ibnu Abbas menjawab,"Aku tak bisa menghalalkan untukmu apa yang diharamkan Allah. Kamu telah mendurhakai Allah dan isterimu telah haram bagimu." (HR Daruquthni, 4/34). (Hani Abdullah Jubair, Thalaq al-Mukrah wa al-Ghadbaan, hal. 24).

Menurut kami, yang rajih (kuat) adalah pendapat kedua, yakni talak oleh suami dalam keadaan marah tetap jatuh talaknya. Alasannya, hadits ‘A`isyah RA meski menyebut talak orang yang marah tak jatuh, tapi yang dimaksud sebenarnya bukan sekedar marah (marah biasa), melainkan marah yang sangat. Imam Syaukani menukilkan perkataan Ibnu Sayyid, bahwa kalau marah dalam hadits itu diartikan marah biasa, tentu tidak tepat. Sebab mana ada suami yang menjatuhkan talak tanpa marah. (Imam Syaukani, Nailul Authar, hal. 1335).

Kesimpulannya, suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan marah dianggap tetap jatuh talaknya. Sebab kondisi marah tidak mempengaruhi keabsahan tasharruf (tindakan hukum) yang dilakukannya, termasuk mengucapkan talak. Kecuali jika kemarahannya mencapai derajat marah yang sangat, maka talaknya tidak jatuh. Wallahu a’lam.

Yogyakarta, 12 Nopember 2010

Muhammad Shiddiq Al-Jawi

KOREKSI ATAS ARTIKEL SABILI : "MENGUAK HIZBUT TAHRIR"

2010-08-07T09:56:00.000+08:00

Baru-baru ini Majalah Sabili (No. 21 TH XVII 13 Mei 2010/28 Jumadil Awal 1431 H, hlm. 50-57) menurunkan sebuah tulisan dengan judul, “Menguak Hizbut Tahrir”.

Sayang, tulisan itu penuh dengan ketidakakuratan dan kekeliruan yang bisa menjurus pada kebohongan dan fitnah. Tidak hanya itu, tulisan ini juga mengesampingkan prinsip-prinsip syar’i dan ilmiah. Pasalnya, tulisan tersebut banyak merujuk pada buku Al-Mawsu’ah al-Maysirah fi al-Adyan wa al-Madzahib al-Mu’ashirah yang dikeluarkan oleh An-Nadwah al-’Alamiyah li asy-Syabab al-Islami (WAMY), dan tidak merujuk pada sumber-sumber primer Hizbut Tahrir. Padahal buku keluaran WAMY itu juga tidak merujuk pada sumber-sumber primer Hizbut Tahrir, tetapi merujuk pada buku lain karya Shadiq Amin yang berjudul Ad-Da’wah al-Islamiyyah Faridhah Syar’iyyah wa Dharurah Basyariyyah.Buku karya Shadiq Amin ini pun dipenuhi dengan fitnah dan kedustaan.

Sepertinya tidak ada upaya sungguh-sungguh dari Sabili untuk mengkonfirmasi langsung perkara yang dituduhkan pada Hizbut Tahrir. Padahal Hizbut Tahrir sangat terbuka untuk itu, apalagi pada Sabili yang selama ini telah terjalin hubungan komunikasi yang sangat baik. Perkara yang ditanyakan kepada Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia hanya tiga perkara, itu pun tidak akurat dalam pengutipan. Misal, saya tidak pernah menyatakan bahwa buku WAMY yang menjadi rujukan tulisan tersebut bagus untuk dibaca. Bagaimana mungkin buku yang tidak akurat dikatakan baik untuk dibaca?

Tulisan tersebut juga kurang akurat dalam hal referensi kitab (buku). Tertulis, misalnya, “Dia (Abdul Qadim Zallum) menulis buku Hakadza Hudimat al-Khilafah.” Perlu diketahui, Syaikh Abdul Qadim Zallum rahimahullah tidak pernah mengarang kitab dengan judul demikian, tetapi berjudul, Kayfa Hudimat al-Khilafah.

Di halaman 52 juga ditulis “Tokoh Hizbut Tahrir lainnya adalah Abdurrahman al-Maliki dari Suriah, salah satu tokoh dewan pimpinan partai dan penulis buku Al-‘Uqubat.”

Abdurrahman al-Maliki bukanlah tokoh dewan pimpinan partai. Abdurahman al-Maliki juga tidak pernah mengarang buku Al-‘Uqubat. Salah satu buku yang pernah beliau karang berjudul Nizham al-’Uqubat. Buku tersebut juga bukan buku rujukan (mu’tamadah) Hizbut Tahrir.

Batas Perjuangannya 13 Tahun?

Sabili menulis: “Dalam garis perjuangannya, Hizbut Tahrir menentukan batas waktu 13 tahun sejak didirikannya. Artinya, Hizbut Tahrir sudah harus mencapai tampuk pemerintahan selambat-lambatnya 13 tahun. Kemudian batas waktu itu diperpanjang sampai tiga dasawarsa karena pertimbangan kondisi dan karena adanya tekanan yang bertubi-tubi.”

Pernyataan ini tidak pernah diungkap dalam kitab-kitab mutabannat (rujukan), nasyrah(selebaran), ta’mim maupun kutaib yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir. Yang dibahas oleh Hizbut Tahrir adalah batas waktu umat Islam kosong tanpa Khilafah. Dalam konteks penegakkan Khilafah dan pengangkatan seorang khalifah, Hizbut Tahrir justru berpendapat bahwa tenggat waktu yang ditetapkan syariah adalah 3 hari 3 malam. Artinya, kaum Muslim dilarang tidak memiliki seorang khalifah lebih dari 3 hari 3 malam. Ketentuan seperti ini ditetapkan berdasarkan Ijmak Sahabat. Ketika Umar bin al-Khaththab ra. tertikam, beliau memberi batas waktu 3 hari kepada dewan syura yang dipimpin oleh ‘Abdurrahman bin ‘Auf untuk mengangkat seorang khalifah. Umar juga berwasiat kepada dewan syura, jika lebih dari 3 hari mereka tidak bisa mengangkat seorang khalifah dari mereka, maka anggota yang menolak akan dibunuh. Untuk melaksanakan wasiat itu, Umar bin al-Khaththab memerintah-kan 50 orang pemuda yang dipersenjatai dengan pedang (Ajhizah Dawlah al-Khilafah fi al-Hukm wa al-Idarah, hlm. 53).

Melalaikan Aspek Ruhani?

Tertulis: “Hizbut-Tahrir melalaikan aspek ruhani. Ruhani dipandang hanya sebagai ide. Hizbut-Tahrir berpendapat, di dalam diri manusia tidak ada gejolak ruhani dan kecerdasan jasadi. Di dalam diri manusia hanya ada kebutuhan dan insting yang harus dipenuhi….”

Pernyataan semacam ini pun tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab mutabannat(rujukan) Hizbut Tahrir. Pandangan Hizbut Tahrir tentang ruh telah dijelaskan panjang lebar dalam Kitab Mafahim Hizb at-Tahrir. Hizbut Tahrir berpandangan bahwa ruh itu memiliki makna ganda. Ruh bisa bermakna nyawa (sirr al-hayah/rahasia hidup manusia) yang menghidupkan kesadaran dan organ manusia. Ruh juga bisa bermakna idrak shillah billah (kesadaran akan hubungan dengan Allah swt). Hizbut Tahrir juga mengenalkan istilah ruhiyyah dan nahiyah ar-ruhiyyah.

Jika yang dimaksud aspek ruhani adalah kesadaran akan hubungan dengan Allah, bagaimana bisa dinyatakan Hizbut Tahrir mengabaikan aspek ruhani? Di dalam kitab-kitab pembinaannya, Hizbut Tahrir selalu menekankan kepada anggotanya untuk berpegang teguh dengan akidah Islam, terikat dengan syariah Islam dan selalu menampilkan perilaku yang berakhlakul karimah sebagai wujud kesadaran hubungan dengan Allah SWT. Hizbut Tahrir mengeluarkan banyak kitab mutabannat yang menekankan kewajiban dan pentingnya terikat dengan akidah dan syariah Islam; misalnya Asy Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz 1, Nizham al-Islam, Mafahim Hizbut Tahrir, dan lain sebagainya.

Untuk mencetak kader dakwah yang memiliki kepribadian Islam yang tinggi, Hizbut Tahrir juga mensyaratkan anggotanya untuk mengkaji kitab Min Muqawwimat an-Nafsiyah al Islamiyah (Pilar-pilar pengokoh Nafsiyah Islamiyah).

Tentang Azab Kubur dan Kemunculan Dajjal

Sabili menulis: “Hizbut Tahrir melarang anggotanya percaya pada siksa kubur dan munculnya Dajjal. Menurut mereka, orang yang memercayainya dipandang sebagai pendosa.”

Lagi-lagi, tak ada satu pun kitab yang menjadi rujukan di Hizbut Tahrir menyatakan hal itu. Dalam masalah-masalah akidah, pandangan Hizbut Tahrir sejalan dengan pandangan para ulama dari kalangan Sahabat, tabi’in, tabi’ at-tabi’in, dan ulama-ulama mu’tabarlainnya. Intinya, akidah harus dibangun di atas dalil qath’i (pasti), baik tsubut maupundilalah-nya. Dalil yang memenuhi syarat ini hanya al-Quran dan hadis mutawatir yangdilalah-nya qath’i. Adapun terkait hadis ahad, Hizbut Tahrir—seperti pendapat mayoritas kaum Muslim dari kalangan Sahabat dan ulama salafush-shalih—berpandangan bahwa hadis ahad wajib diamalkan (wujub al-‘amal), dan tidak menghasilkan keyakinan (al-‘ilm), dalam pengertian hanya menghasilkan zhann belaka.

Apa yang dipegang oleh Hizbut Tahrir sama persis seperti yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam Muqaddimah Syarh Shahih Muslim:

Khabar ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir, baik perawinya satu atau lebih. Masih diperselisihkan hukum hadis ahad. Pendapat mayoritas kaum Muslim dari kalangan Sahabat dan tabi’in, kalangan ahli hadis, fukaha, dan ulama ushul yang datang setelah para Sahabat dan tabi’in adalah: khabar ahad (hadis ahad) yang tsiqqah adalah hujjah syar’i yang wajib diamalkan; khabar ahad hanya menghasilkan zhann, tidak menghasilkan ilmu (keyakinan). Kewajiban mengamalkan hadis ahad kita ketahui berdasarkan syariah, bukan karena akal….Sebagian ahli hadis berpendapat bahwa hadis-hadis ahad yang terdapat di dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim menghasilkan ilmu (keyakinan), berbeda dengan hadis-hadis ahad lainnya. Pada penjelasan sebelumnya kami telah menjelaskan kesalahan pendapat ini secara rinci. Semua pendapat selain pendapat jumhur adalah batil. Kebatilan orang yang berpendapat tanpa hujjah dalam masalah ini telah tampak jelas….Adapun orang yang berpendapat bahwa hadis ahad menghasilkan keyakinan, sesungguhnya orang itu terlalu berbaik sangka. Bagaimana bisa dinyatakan hadis ahad menghasilkan keyakinan (ilmu), sedangkan hadis ahad masih mungkin mengandung ghalath, wahm, dan kadzb? Wallahu a’lam bish shawab (Imam an-Nawawi, Syarh Shahih Muslim).

Hizbut Tahrir tidak pernah menolak hadis ahad yang sahih, baik yang berkaitan dengan syariah (amal) maupun keyakinan (akidah). Hadis ahad yang berbicara masalah amal (syariah) waijib diamalkan. Hadis ahad yang berbicara tentang keyakinan/akidah cukup dibenarkan (tashdiq). Sebab, hadis ahad itu tidak menghasilkan keyakinan yang pasti (tashdiq al-jazim), tetapi sekadar zhann belaka.

Berkenaan dengan siksa kubur, Hizbut Tahrir tidak pernah menyinggung masalah ini secara rinci di dalam kitab-kitab mutabannat. Hizbut Tahrir juga tidak pernah mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk tidak memercayai siksa kubur dan kemunculan Dajjal. Yang benar, Hizbut Tahrir meminta kepada anggotanya untuk menerima semua hadis sahih dan melarang anggota mengingkari atau menolak hadis-hadis sahih (baik mutawatir maupun ahad).

Mengabaikan Amar Makruf Nahi Mungkar?

Sabili menulis: “Tokoh-tokoh Hizb al-Tahrir memandang tidak perlu adanya usaha amar ma’ruf dan nahi munkar. Menurut mereka, usaha tersebut pada saat ini merupakan salah satu kendala tahapan pergerakan. Sebab, kewajiban amar makruf nahi munkar merupakah salah satu tugas negara Islam jika telah berdiri”.

Jelas ini pun keliru. Dalam Kitab Manhaj Hizbut Tahrir fi at-Taghyir disebutkan dengan sangat jelas sebagai berikut:

Amar makruf nahi mungkar termasuk perkara yang Allah wajibkan atas kaum Muslim. Sebab, Allah SWT berfirman: Hendaklah ada di antara kakian segolongan umat yang menyerukan kebajikan dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104). Amar makruf nahi mungkar adalah kewajiban bagi kaum Muslim dalam setiap kondisi, baik Daulah Khilafah telah berdiri maupun belum; baik hukum Islam sudah diterapkan di pemerintahan dan masyarakat atau belum. Amar makruf nahi mungkar telah ada pada masa Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin dan orang-orang setelah mereka. Amar makruf nahi mungkar tetap fardhu bagi kaum Muslim hingga akhir zaman. Akan tetapi, amar makruf nahi mungkar bukanlah thariqah (metode) untuk menegakkan Khilafah dan mengembalikan Islam dalam kehidupan negara dan masyarakat, walaupun ia merupakan bagian dari aktivitas “melangsungkan kehidupan Islam” karena di dalamnya ada aktivitas mengoreksi penguasa, yakni menyeru penguasa untuk mengerjakan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar. Akan tetapi, aktivitas melangsungkan kehidupan Islam berbeda dengan amar makruf nahi mungkar…. (Manhaj Hizbut Tahrir fi al-Taghyir, hlm. 8).

Dari uraian yang tersebut dalam Kitab Manhaj Hizbut Tahrir fi at-Taghyir jelas, bahwa tidak ada satu pun pernyataan dari Hizbut Tahrir yang menunjukkan pengabaian dirinya terhadap aktivitas amar makruf nahi mungkar. Bahkan perjuangan Hizbut Tahrir di berbagai belahan dunia justru menunjukkan kenyataan sebaliknya. Di berbagai negara, banyak syabab Hizbut Tahrir ditangkap, dibunuh, dan diintimidasi oleh para penguasa zalim dan fasik karena keberanian mereka dalam mengoreksi penguasa dan menyingkap persekongkolan jahat dengan negara-negara kafir imperialis. Tulisan Sabili juga memuat peristiwa penangkapan, penyiksaan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi syababHizbut Tahrir di berbagai belahan dunia akibat keberanian para syabab Hizbut Tahrir dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar. Lalu bagaimana dia bisa menyatakan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir mengabaikan amar makruf nahi mungkar?

Cita-cita Utama: Merebut Kekuasaan?

Pada halaman 55 tertulis “Tergambar bahwa cita-cita utama Hizbut-Tahrir adalah merebut kekuasaan.”

Cita-cita utama Hizbut Tahrir sebagaimana disebut dalam Kitab Hizbut Tahrir adalah sebagai berikut:

Tujuan Hizbut Tahrir adalah melangsungkan kembali kehidupan Islam, mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini bermakna mengembalikan kaum Muslim ke kehidupan islami di Darul Islam dan masyarakat Islam. Di dalamnya seluruh urusan kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan hukum-hukum Islam dan sudut pandang masyarakat adalah halal dan haram di bawah naungan Daulah Islamiyah, yakni Daulah Khilafah, yang di dalamnya kaum Muslim mengangkat seorang khalifah yang dibaiat atas dasar pendengaran dan ketaatan, untuk berhukum dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan untuk mengemban Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad (Hizb at-Tahrir, hlm. 6).

Benar, kekuasaan dibutuhkan untuk bisa melanjutkan kehidupan Islam, namun itu bukanlah tujuan. Kekuasaan hanyalah thariqah (metode) untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh.

Membolehkan Orang Kafir Menjadi Anggota?

Pada halaman 55 juga dinyatakan: “Orang kafir diperbolehkan menjadi anggota Hizb at-Tahrir.”

Pernyataan ini sangat keliru. Pasalnya, Hizbut Tahrir sejak didirikan pada tahun 1953 tidak pernah mengubah pendiriannya. Sejak berdirinya, Hizbut Tahrir hanya beranggotakan kaum Muslim saja. Di dalam Kitab At-Ta’rif (Mengenal Hizbut Tahrir (terj.) dalam bab Keanggotaan Hizbut Tahrir tertulis dengan jelas:

Hizbut Tahrir menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan, berkulit putih ataupun hitam. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai untuk seluruh kaum Muslim dan menyeru umat untuk mengemban dakwah Islam… (Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, hlm. 27, 2008, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor).

Membolehkan Mencium Wanita Asing?

Pada halaman 55 juga dinyatakan: “Boleh berciuman dengan wanita asing (bukan istri), baik disertai nafsu atau tidak.”

Jelas ini adalah tuduhan palsu. Pasalnya, Hizbut Tahrir mengharamkan kaum Muslim mencium wanita ajnabiyyah atau sebaliknya. Keharaman mencium wanita ajnabiyyahatau sebaliknya disebutkan dengan jelas dalam Kitab An-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam, ed. IV (Mu’tamadah) halaman 53 yang menjadi kitab rujukan utama Hizbut Tahrir: Ciuman seorang laki-laki terhadap wanita asing yang diinginkannya, atau sebaliknya, adalahciuman yang diharamkan.

Tentang Memandang Gambar Porno

Pada halaman 55 pun dinyatakan (mengutip buku keluaran WAMY): “Boleh memandang gambar-gambar porno”.

Pernyataan seperti ini pun tak pernah tercantum dalam kitab-kitab mutabannat, nasyrah,ta’mim, qarar maupun kutaib yang dikeluarkan Hizbut Tahrir. Al-‘Alim al-’Allam Syaikh Atha’ Abu Rusytah, Amir Hizb, dalam tulisannya telah mengharamkan kaum Muslim melihat gambar porno. Pasalnya, melihat gambar porno adalah wasilah menuju tindak keharaman (Lihat: Website Hizbut Tahrir Pusat).

Ikhtilaf Bukanlah Kesesatan

Majalah Sabili juga mengangkat pendapat-pendapat Hizbut Tahrir yang dikesankan sebagai pendapat sesat dan menyimpang. Padahal pendapat-pendapat tersebut adalah pendapat islami meski masih dijadikan perdebatan oleh ulama-ulama mu’tabar. Namun sayang, pendapat-pendapat tersebut dikesankan sebagai pendapat aneh dan menyimpang dari Islam. Pada halaman 56, Sabili, misalnya, menyebutkan, “Seorang laki-laki dan perempuan yang berzina dengan salah seorang muhrimnya harus dipenjara selama 10 tahun.”

Pernyataan ini berasal dari Kitab Nizham al-’Uqubat karya Dr. Abdurrahman al-Maliki. Namun, redaksinya tidak lengkap. Lengkapnya: “Siapapun yang menikah (bukan berzina) dengan salah seorang mahram yang abadi, seperti ibu dan saudara perempuan, dipenjara 10 tahun.”

Dr. ‘Abdurrahman al-Maliki berpendapat bahwa orang yang menikahi mahram abadinya tidak boleh dikenai had zina, sebab masih ada syubhat akad yang menghalalkan farji seseorang, meskipun akad nikah itu fasid. Pendapat seperti ini juga dipegang oleh ulama Hanafiyah. ‘Abdul Qadir al-Audah dalam kitabnya (At-Tasyri’ al-Jana’i al-Islami, II/363), menyatakan, “Akan tetapi Abu Hanifah sendiri berpendapat, orang yang menikahi ibunya, anak perempuannya, bibi, (mahram abadi), kemudian menyetubuhinya, maka untuk kasus ini tidak dikenai had zina, meskipun mereka mengaku mengetahui hal itu adalah tindakan haram. Untuk kasus semacam ini cukup dikenai hukuman ta’zir.”

Ia melanjutkan, “Imam Abu Hanifah tidak menjatuhkan had untuk kasus semacam ini karena ada syubhat.”

Atas dasar itu, pendapat Dr. ‘Abdurrahman al-Maliki bukanlah pendapat yang menyimpang. Bahkan pendapat ini merupakan pendapat tangguh yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah.

Pada halaman 56 juga dinyatakan bahwa Hizbut Tahrir berpandangan bahwa Negara Islam boleh menyerahkan jizyah (upeti) kepada negara kafir.

Pernyataannya ini juga tidak lengkap. Yang benar, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa dalam keadaan darurat Daulah Islam boleh meminta damai dengan kaum kafir dengan menyerahkan sejumlah harta kepada mereka. Pendapat ini juga dikesankan seolah-olah menyimpang dari Islam. Padahal para fukaha empat mazhab telah membahas masalah ini dalam kitab-kitab mereka dan mayoritas mereka membolehkan menyerahkan harta kepada negara kafir dalam keadaan darurat.

Di dalam Kitab Bada’i’ ash-Shanai’ (Kitab Fikih Mazhab Hanafi) disebutkan: “Tidak mengapa kaum Muslim meminta perjanjian damai dari orang kafir yang untuk itu, kaum Muslim harus menyerahkan sejumlah harta, jika keadaannya darurat, berdasarkan firman: Wa in janahu lis salmi fajnah laha. ‘ (Bada’i’ ash-Shanai’, XV/316).

Pendapat senada dikemukakan oleh ulama Malikiyah (Lihat: Qawanin al-Ahkam asy-Syar’iyyah [Kitab Fikih Madzhab Maliki], hlm. 175; maupun Syafi’i dan Hanbali.

Demikianlah, semoga risalah ini mampu menyingkap mana yang benar dan mana yang batil, sekaligus mengembalikan kita pada pangkuan kebenaran dan cahaya persaudaraan karena Allah. WaLlâhu a’lam bi ash-shawâb.

KERAJAANKAH PEMERINTAHAN PASCA KHULAFAUR RASYIDIN?

2010-06-18T00:19:00.000+08:00

Soal:

Ada sebagian orang menuduh Muawiyah telah mengubah sistem Khilafah menjadi kerajaan (monarki). Bagaimana sebenarnya kita mendudukkan masalah ini?

Jawab:

Sebagian orang berkesimpulan seperti itu karena ada isyarat yang dinyatakan dalam hadis riwayat Ahmad:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ e وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلا يَكُفُّ حَدِيثَهُ فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ فَقَالَ يَا بَشِيرُ بْنَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ e فِي الأُمَرَاءِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ.

An-Nu’man bin Basyir berkata: Kami pernah duduk-duduk di dalam masjid bersama Rasulullah saw., kemudian Basyir menahan pembacaan hadisnya. Lalu datanglah Abu Tsa’labah al-Khusyani dan berkata, “Wahai Basyir bin Sa’d, apakah kamu hapal hadis Rasulullah saw. berkenaan dengan Umara’. (para pemimpin)?” Kemudian Hudzaifah berkata, “Aku hapal khutbah beliau.” Abu Tsa’labah pun duduk, kemudian Hudzaifah berkata, “Rasulullah saw. bersabda, ‘Akan berlangsung nubuwwah (kenabian) di tengah-tengah kalian selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki lalu Dia mengangkatnya (berakhir) bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian berlangsung Kekhilafahan menurut sistem Kenabian selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki lalu Dia mengangkatnya bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian berlangsung kerajaan yang bengis selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki lalu Dia mengangkatnya bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian berlangsung pemerintahan yang menindas (diktator) selama kurun waktu tertentu yang Allah kehendaki lalu Dia mengangkatnya bila Dia menghendaki untuk mengakhirinya. Kemudian akan berelangsung kembali Kekahalifahan menurut sistem Kenabian. Kemudian beliau berhenti.’”

Dari pernyataan Nabi saw. yang menyatakan akan adanya mulkan ‘addhan (kerajaan yang bengis), mereka berkesimpulan, bahwa periode ini berlangsung sejak Muawiyah berkuasa. Hadis ini pula yang dijadikan sebagai justifikasi, bahwa Muawiyahlah yang mengubah sistem Khilafah menjadi sistem kerajaan (monarchi). Pertanyaannya, apakah memang benar demikian?

Tentu tidak demikian. Sebab, apa yang dinyatakan dalam hadis-hadis tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan status Khilafah tetap sebagai sistem pemerintahan hingga akhir Kekhilafahan Utsmani. Muawiyah sendiri dibaiat untuk menduduki jabatan khalifah sebagaimana khalifah yang lain. Meski tetap tidak bisa dipungkiri, bahwa peristiwa Perang Shiffin, hingga naiknya Muawiyyah adalah fase abnormal, karena status pemerintahannya merupakan hukm at-tasalluth (pemerintah yang diperoleh melalui kudeta). Dari segi fakta, bahwa ini merupakan kesalahan, jelas. Karenanya, pada fase ini, status pemerintahannya tidak sah, memang benar.

Namun, setelah peristiwa ‘Am al-Jama’ah (Tahun Rekonsiliasi), yaitu ketika Sayidina Hasan bin Ali ra. menyatakan mundur dari jabatannya sebagai khalifah pada 25 Rabiul Awwal 41 H, atau 6 bulan setelah wafatnya Imam Ali kw., maka status hukumnya berbeda. Peristiwa ‘Am al-Jama’ah adalah peristiwa saat Sayidina Hasan menyerahkan kekuasaan (Khilafah) kepada Muawiyah. Dengan begitu terjadilah rekonsialisasi (ishlah) dan kekuasaan Muawiyah yang asalnya tidak sah pun akhirnya menjadi sah. Setelah peristiwa itu, Muawiyah secara resmi menjadi khalifah kaum Muslim yang kelima, yang dibaiat dengan baiat yang sah, yaitu bi ar-ridha wa al-ikhtiyar (dengan sukarela).

Karena itu, al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyimpulkan, bahwa Muawiyah adalah khalifah yang dibaiat sebagaimana pembaiatan Abu Bakar as-Shiddiq. Demikian juga penunjukkan yang dilakukan oleh Muawiyah kepada anaknya, Yazid, menurut beliau, sebenarnya sama dengan penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar. Meski tidak sama persis, keduanya sama-sama melakukan penunjukan. Hal yang sama kemudian dilakukan oleh para khalifah setelahnya, yaitu melakukan penunjukan putra mahkota, kemudian setelahnya dibaiat.

Bedanya, mekanisme dan tatacara penunjukan dan baiatnya tidak tepat. Abu Bakar menunjuk Umar bukan karena faktor kekerabatan, tetapi karena, dalam pandangan Khalifah Abu Bakar, beliaulah orang yang paling layak dan tepat untuk memimpin kaum Muslim. Setelah itu, beliau pun menyampaikan pandangan beliau kepada kaum Muslim. Baru kemudian beliau ditunjuk setelah mayoritas kaum Muslim setuju dengan pandangan beliau. Dengan begitu, status penunjukan beliau kepada Umar ini sama dengan praktik pencalonan dan pemilihan. Setelah itu, mereka pun dibiarkan memilih dan membaiat Umar dengan sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun.

Namun, Muawiyah menunjuk anaknya, Yazid, sebagai putra mahkota, sedangkan para khalifah setelahnya menunjuk kerabatnya sebagai putra mahkota. Pada saat yang sama, Yazid pun mengambil baiat dari kaum Muslim bukan dengan sukarela, melainkan dengan kekuatan senjata dan paksaan, sehingga disebut oleh ahli sejarah dengan bai’at bi as-sayf wa al-mal (baiat yang diambil dengan pedang dan uang). Tidak sedikit Khalifah setelahnya mengambil baiat untuk diri mereka sendiri dengan kekuatan kekuasaan yang dimilikinya.

Karena itu, jika pertanyaannya, apakah sistem ini masih layak disebut sistem Khilafah? Jawabanya, tetap layak, karena tidak ada yang berubah dalam sistem tersebut. Kesalahan-kesalahan dalam praktik penunjukan dan baiat tersebut tidak bisa mengubah status sistem Khilafah menjadi sistem kerajaan atau yang lain. Juga harus dipahami, bahwa kesalahan-kesalahan seperti ini juga lazim terjadi dalam praktik sistem apapun, tetapi tetap tidak mengubah status sistem itu. Sebab, di sana ada faktor manusia; pelaksana sistem tersebut adalah manusia, bukan malaikat. Karena itu, negara Khilafah adalah negara manusia (dawlah basyariyyah), bukan dawlah uluhiyyah (negara teokrasi), yakni para penguasanya adalah manusia, bukan malaikat, bukan wakil tuhan atau dalam bahasa kekaisaran disebut titisan dewa. Dengan demikian, sistem pemerintahan dalam sepanjang sejarah Islam tetap merupakan sistem Khilafah. Itulah fakta hukum dan sejarah yang harus dipahami oleh kaum Muslim.[1]

Adapun apa yang dituduhkan oleh kaum kafir penjajah yang bekerjasama dengan para orientalis, bahwa sistem Khilafah itu telah berakhir pada zaman Sayidina Ali, itu menunjukkan ketidakpahaman mereka tentang fakta sistem pemerintahan Islam yang sesungguhnya. Celakanya, ada orang yang diklaim sebagai intelektual Muslim berpandangan dangkal seperti mereka.

Catatan kaki:

[1] Pandangan ini tertuang dalam nasyrah yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir pada awal dekade tujuh puluhan, ketika al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani masih menjadi Amir Hizb, sebelum beliau wafat pada tahun 1977 M.

source : Hizbut Tahrir Indonesia

HUKUM ARAH QIBLAT

2010-06-17T21:14:00.000+08:00

Tanya :

Ustadz, benarkah arah kiblat telah bergeser? Sahkah shalat kita sementara kita belum tahu pergeseran arah kiblat itu? (Sukiyono, Pekanbaru)

Jawab :

Memang terjadi pergeseran arah kiblat akibat pergeseran lempeng bumi, tapi itu kecil sekali sehingga dapat diabaikan. Pergeseran arah kiblat hingga 30 cm ke arah kanan seperti diberitakan, menurut pakar astronomi ITB Dr Moedji Raharto, hanya mengubah arah kiblat kurang dari sepersejuta derajat saja. Jadi tidak mengubah arah kiblat masjid atau arah kiblat kita saat shalat di luar masjid.

Namun harus diakui banyak masjid yang arah kiblatnya kurang tepat. Bukan karena pergeseran arah kiblat, melainkan karena penentuan arah kiblat sebelum pembangunannya memang tidak akurat, atau sekedar mengikuti arah kiblat masjid terdekat yang ternyata kurang akurat.

Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat (istiqbal al-qiblah) wajib hukumnya bagi orang yang shalat. (Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1/667; Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, hal. 51; Muhammad al-Mas’udi, Al-Ka’bah al-Musyarrafah Adabuha wa Ahkamuha, hal. 41). Imam Ibnu Hazm berkata,”Para ulama sepakat menghadap kiblat wajib bagi yang melihat ka’bah atau yang mengetahui petunjuk-petunjuk arah kiblat, selama ia bukan orang yang berperang (muharib) atau orang yang sedang ketakutan (kha`if) [karena perang].” (Maratibul Ijma’, hal. 11).

Kewajiban menghadap kiblat dalilnya firman Allah (artinya),”Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.” (QS Al-Baqarah : 144). Dalil as-Sunnah sabda Nabi SAW,”Jika kamu berdiri hendak shalat, sempurnakanlah wudhu lalu menghadaplah ke kiblat, dan bertakbirlah.” (HR Bukhari). Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata,”Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya meninggalkan arah kiblat pada shalat wajib. Ini merupakan ijma’ tapi ada rukhsah dalam kondisi ketakutan yang sangat [karena perang].” (Fathul Bari, 1/501).

Bagi orang yang dapat melihat Ka’bah, arah kiblatnya adalah bangunan Ka’bah (‘ainul ka’bah) itu sendiri. Dalilnya firman Allah SWT (artinya) : “Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.” (QS al-Baqarah : 149). Imam Qurthubi berkata,”Ayat ini berlaku untuk orang yang melihat Ka’bah.” (Tafsir al-Qurthubi, 2/160). Imam Syafi’i berkata,“Orang Makkah yang dapat melihat Ka’bah, harus tepat menghadap ke bangunan Ka’bah (‘ainul bait).” (Al-Umm, 1/114).

Sedang bagi orang tidak dapat melihat bangunan Ka’bah (‘ainul ka’bah), yang wajib adalah menghadap ke arah Ka’bah (jihatul ka’bah), tidak harus tepat/eksak ke arah bangunan Ka’bah. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Syafi’i (dalam salah satu riwayat). (Imam Syaukani, Nailul Authar, hal. 366).

Dalilnya sabda Nabi SAW,”Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat.” (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi). Imam Shan’ani menjelaskan,”Hadis ini menunjukkan yang wajib adalah menghadap arah Ka’bah (jihatul ka’bah), bukan menghadap ke bangunan Ka’bah (ainul ka’bah), yakni bagi orang yang tidak dapat melihat bangunan Ka’bah.” (Subulus Salam, 1/134).

Dengan demikian, bagi penduduk Indonesia yang berada di sebelah timur Masjidil Haram, pada dasarnya cukup menghadap arah Ka’bah (jihat ka’bah), yaitu ke arah Barat. Menurut kami ini sudah cukup dan sudah sah shalatnya. Kalaupun melenceng beberapa derajat, menurut kami itu dapat dimaafkan, selama masih mengarah ke Barat. Kaidah fiqih menyebutkan : Maa qaaraba al-syai’a u’thiya hukmuhu (Apa yang mendekati sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu itu). (M. Said al-Burnu, Mausu’ah al-Qawaid al-Fiqhiyyah, 9/252). Wallahu a’lam. (KH Siddiq Al Jawie)

source : Hizbut Tahrir Indonesia

KOLEKSI SOAL-JAWAB

2010-06-17T21:09:00.000+08:00

Soal Jawab Tentang Mahar dan Lain-lain

بسم الله الرحمن الرحيم

Soal Jawab :

Mahar di an-Nizhâm al-Ijtimâ’î
Hukuman Disetrika Dengan Api di Muqaddimah ad-Dustûr
Kata Masy’aril Haram di Mafâhîm Hizb at-Tahrîr
Kasus Warisan Salim di Ajhizah Dawlah al-Khilâfah

Pertanyaan pertama:

Di dalam kitab an-Nizhâm al-Ijtimâ’î halaman 121 disebutkan syarat-syara in’iqad perkawainan yang jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad perkawinan itu batil. Dan di halaman 122 disebutkan syarat-syarat sah perkawinan yang jika tidak terpenuhi maka akad pernikahan itu fasad. Tetapi saya tidak menemukan di kedua halaman itu disebutkan “mahar”. Jika mahar itu bukan merupakan syarat in’iqad maupun syarat sah, artinya akad perkawinan itu sah tanpa mahar. Jika demikian apa posisi mahar dari sebuah akad perkawinan?

Jawab:

Terkait mahar, betul mahar bukan syarat in’iqad maupun syarat sah. Artinya akad perkawinan jika memenuhi syarat-syarat in’iqad dan syarat-syarat sahnya maka akad tersebut sah meski tidak disebutkan mahar. Hanya saja hukum syara’ itu ada dua jenis:

Hukum-hukum wadh’i, diantaranya adalah syarat dan sebab… Dan hukum-hukum taklifi diantaranya adalah haram, wajib… Dan hukum-hukum permasalahan syar’iyah tidak keluar dari kedua jenis tersebut. Kadang hukumnya masuk dalam cakupan hukum taklif sehingga hukumnya wajib, mandhub, mubah, makruh atau haram. Dan kadang hukumnya masuk dalam bagian hukum-hukum wadh’i sehingga berupa sah, batil, fasid, syarat, sebab, mâni’… Begitulah.

Dengan mengkaji masalah mahar jelas bahwa mahar itu masuk dalam hukum taklif. Mahar itu adalah fardhu yang wajib atas suami kepada isteri. Jika disebutkan maka mahar itu seperti yang disebutkan. Jika tidak disebutkan maka wajib berupa mahar mitsli.

Adapun kenapa wajib, hal itu sesuai hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari jalur Sahal bin Sa’ad:

An-Nasai mengeluarkan hadits semisal itu di Sunan al-Kubrâ dan di dalam riwayatnya dinyatakan:

Rasul saw telah meminta laki-laki yang ingin dinikahkan oleh Rasul dengan salah seorang wanita itu untuk membayar mahar meski berupa cincin besi. Ketika laki-laki itu tidak mampu karena hanya memiliki sepotong izar (kain bawahan) maka ia menawarkan untuk merobek izarnya menjadi dua bagian dan ia berikan separonya sebagai mahar untuk isteri. Ketika izar itu tidak cukup untuk menutupi aurat suami dan isteri, Rasul saw memintanya untuk mengajari isterinya al-Quran yang dia hafal. Upah mengajarkan al-Quran itu menjadi mahar isterinya. Semua itu menjadi indikasi jazim (tegas) atas wajibnya mahar.

Sedangkan bahwa bagi wanita, mahar semisalnya (mahar mitsli) jika mahar itu belum disebutkan, hal itu berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh imam at-Tirmidzi dari jalur Abdullah bin Mas’ud dan at-Tirmidzi berkata: hadits hasan sahih:

« أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ»

Dia (Ibn Mas’ud) ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan belum menetapkan mahar wanita itu dan ia tidak menggauli isterinya hingga ia meninggal. Ibn Mas’ud berkata: bagi wanita itu semisal mahar isterinya tidak lebih dan tidak kurang. Wanita itu harus menjalani masa ‘iddah dan berhak atas harta waris. Maka Ma’qil bin Sinan al-Asyja’iy berdiri dan berkata: “Rasulullah saw memutuskan dalam kasus Birwa’ binti Wasyiq isteri salah seorang dari kami seperti yang engkau putuskan.” Maka Ibn Mas’ud gembira karenanya.

Hadits yang semisal juga dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam Sunannya.

Wanita itu menikah dan belum disebutkan maharnya. Maka Rasulullah saw memutuskan bahwa baginya mahar semisal (mahar mitsli) wanita dia.

Atas dasar itu , meskipun mahar itu bukan syarat in’iqad maupun syarat sah, namun mahar itu hukumnya fardhu yang wajib, milik isteri dan menjadi tanggungan suaminya yang wajib dia bayar. Suami berdosa jika tidak membayarnya. Daulah Islamiyah akan mengambilnya secara paksa dari suami untuk isteri seperti halnya hak apapun yang wajib ia tunaikan. Daulah Islamiyah akan menjatuhkan sanksi ta’zir kepada suami itu jika ia menunda-nunda pembayaran mahar isterinya sementara ia mampu. Hal itu dia lakukan untuk menyempitkan siteri atau untuk bisa memakan sesuatu dari hak isteri.

Ringkasnya: mahar bukan merupakan syarat akan tetap hukumnya wajib atas suami untuk isteri. Yaitu mahar itu ada di dalam cakupan hukum taklif bukan dalam cakupan hukum wadh’i.

Pertanyaan kedua:

Di dalam kitab Muqaddimah ad-Dustûr, juz I hal 79 paragraf ketiga dinyatakan sebagai berikut:

“… ketidakbolehan menjatuhkan sanksi dengan bentuk sanksi yang ditetapkan oleh Allah sebagai sanksi di akhirat yaitu api, artinya adalah ketidakbolehan sanksi membakar dengan api”.

Dan pada halaman 82 dibagian tengah halaman dinyatakan sebagai berikut:

“… asy-Syâri’ telah membatasi sanksi untuk menghukum pelaku dosa (pelaku kriminal) adalah: dibunuh, jilid, rajam, pengasingan, potong tangan, ditahan, dirampas hartanya, denda, diekspos, dan disetrika dengan api pada sebagian tubuh. Selain sanksi-sanksi itu maka tidak halal digunakan mengukum seseorang”.

Pertanyaannya bagaimana mempertemukan antara ketidakbolehan menghukum dengan api kemudian perkataan bolehnya menyetrika dengan api?

Jawab:

Membakar dengan api adalah meletakkan api di atas tubuh seseorang. Seperti menyalakan api dan meletakkan seseorang di dalamnya atau meletakkan tangan atau kakinya di dalam api itu… Atau meletakkan sesuatu yang termasuk jenis api di atas tubuh orang itu. Misalnya menempelkan tubuh seseorang ke kabel listrik yang disambungkan ke sumber listrik. Atau sesuatu semisalnya yang bisa disebut api yang bisa membakar. Semua itu tidak boleh karena itu adalah penyiksaan menggunakan api yaitu membakar tubuh dengan sumber api yang memiliki khasiat membakar.
Adapun Anda panaskan batang besi atau paku dengan api kemudian batang besi atau paku panas itu Anda ambil dan Anda letakkan di atas tubuh seseorang maka di situ Anda tidak meletakkan sumber api di atas tubuh orang itu, tetapi Anda letakkan sesuatu yang dipanaskan dengan api dan dipisahkan dari sumber apinya. Ini disebut menyetrika dengan api. Praktek seperi itu dahulu digunakan di kalangan orang arab dan masih digunakan. Mereka menggunakannya dalam pengobatan. Batang besi dipanaskan dengan api lalu disetrikakan (ditempelkan) di tempat sakit atau semacam itu.
Anda bertanya dan Anda katakan bahwa menyetrika dengan api hal itu juga keras. Benar, itu keras. Dan itu adalah hukuman bagi orang yang layak mendapatkannya. Akan tetapi hukuman itu syar’i sesuai dengan konteksnya. Dan itu bukan membakar dengan api. Yaitu tidak meletakkan sumber api di atas tubuh.

Ringkasnya:

Membakar dengan api, yaitu menyiksa dengan meletakkan sumber api di atas tubuh, maka hal itu haram. Sesuai nas-nas syara’ itu tidak boleh digunakan.

Menyetrika dengan api, yaitu memanaskan batang besi dengan api dan meletakkan batang besi panas itu di atas tubuh, bukan meletakkan api di atas tubuh. Menyetrika dengan api itu sesuai nas-nash syara’ boleh (digunakan sebagai satu bentuk sanksi pidana).

Pertanyaan ketiga:

Di dalam kitab Mafâhîm halaman 50 dinyatakan: “Banyak masyâ’ir al-hajjimasyâ’ir juga dinyatakan di tempat-tempat lainnya seperti itu. seperti thawaf mengelilingi ka’bah, menyentuh hajar aswad, menciumnya, sa’iy antara Shafaa dan Marwah …”. Kata

Bukankah yang benar dikatakan “banyak sya’â`ir al-hajji dan bukan masyâ’ir al-hajji? Jika hal itu benar, apakah bisa dilakukan koreksi “masyâ’ir” menjadi “sya’â`ir” dan dinyatakan di dalam buku tersebut?

Jawab:

Kata sya’îrah adalah bentuk tunggal dari sya’â`ir dan kata mas’ar adalah bentuk tunggal dari masyâ’ir. Keduanya dinyatakan dalam makna yang sama. Hanya saja penggunaan yang lazim kata masyâ’ir untuk alamat-alamat haji seperti Shafaa, Marwah, Muzdalifah, ‘Arafah dan Jumrah…

Dan penggunaan kata sya’â`ir untuk aktifitas-aktifitas dan manasik haji seperti sa’i, thawaf, wukuf di ‘Arafah dan melempar jumrah…

Akan tetapi adalah benar bahwa makna keduanya saling menggantikan:

Allah SWT berfirman:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ…

Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syi`ar Allah… (QS al-Baqarah [2]: 158)

Di dalam ayat ini dinyatakan kata sya’â`ir menunjuk alamat-alamat haji. Bukan untuk menunjuk sa’i antara Shafaa dan Marwah.

Dan Allah SWT juga berfirman:

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ…

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari `Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam… (QS al-Baqarah [2]: 198)

Di sini kata al-masy’ar menunjuk pada Muzdalifah, yaitu menunjuk pada alamat-alamat haji.

Dinyatakan di dalam kitab-kitab bahasa:

Di dalam al-Qâmûs al-Muhîth, I/434 dinyatakan:

Syi’âr al-hajj adalah manasik dan alamatnya. Dan asy-sya’îrah wa asy-sya’ârah wa al-masy’ar: sebagian besarnya.

Di dalam al-Muhîth fî al-Lughah, I/43:

Sya’â`ir al-hajj adalah aktifitas-aktifitas dan alamat-alamat haji, bentuk tunggalnya sya’îrah.

Di dalam Lisân al-‘Arab, IV/410 :

Syi’âr al-hajj adalah manasik, alamat, pengaruh dan aktifitas-aktifitas haji. Bentuk jamak dari sya’îrah… dan asy-sya’îrah wa asy-sya’ârah wa al-masy’ar seperti asy-syi’âr…

Al-Lihyani berkata: sya’â`ir al-hajj adalah manasik haji. Bentuk tunggalnya sya’îrah… Dan al-masyâ’ir adalah al-ma’âlim (ajaran) yang disunahkan oleh Allah dan diperintahkan untuk dilakukan. Dari situ disebut al-masy’ar al-harâm.

Az-Zujaj berkata: sya’â`irilLâh artinya semua ibadah kepada Allah yang disimbolkan oleh Allah yaitu dijadikan sebagai tanda-tanda untuk kita… Semua simbol yang digunakan untuk beribadah disebut sya’â`ir… Karena itu tanda-tanda (simbol-simbol) yang merupakan peribadatan kepada Allah disebut sya’â`ir…

Al-Azhari mengatakan: “saya tidak tahu masyâ’ir al-hajj kecuali dari posisi isy’âr adalah informasi dan asy-syi’âr adalah al-‘alâmah (simbol). Maka masyâ’ir al-hajj adalah ‘alâmât (simbol-simbol) haji..

Jelaslah bahwa sya’â`ir dan masyâ’ir maknanya saling menggantikan. Hanya saja seperti yang kami sebutkan di awal, yang lebih terkenal penggunaan kata masyâ’ir untuk simbol-simbol haj seperti Shafaa, Marwah, Muzdalifah, ‘Arafah dan Jumrah… Sedangkan penggunaan kata sya’â`ir untuk perbuatan-perbuatan dan manasik haji seperti sa’i, thawaf, wukuf di ‘Arafah dan melempar jumrah…
Adapun masalah koreksi, jika jelas bagi kita bahwa penggunaan seperti itu membingungkan, dan cocok dilakukan koreksi, maka pada waktu itu kami akan melakukannya, insya Allah.

Pertanyaan keempat:

Di dalam kitab Ajhizah Dawlah al-Khilâfah halaman 136 baris keempat dari bawah dinyatakan: “… ketika Salim maula Abu Hudzaifah syahid di perang Yamamah, warisannya didatangkan kepada Umar bin al-Khaththab…”

Sudah jadi pengetahuan bahwa perang Yamamah terjadi pada masa khalifah Abu Bakar. Tetapi dinyatakan di buku tersebut Umar bin al-Khaththab, lalu bagaimana kita mempertemukan hal itu?

Jawaban pertanyaan keempat:

Benar dinyataan di buku Ajhizah Dawlah al-Khilâfah pada halaman tersebut sebagai berikut:

Imam asy-Syafi’iy meriwayatkan di dalam al-Umm, dan Ibn Hajar mensahihkannya, dari Abdullah bin Wadi’ah, ia berkata: “Salim maula Abu Hudzaifah adalah maula salah seorang wanita dari kami yang dikatakan Salma binti Ya’ar yang dimerdekakan oleh Sa`ibah pada masa Jahiliyah. Ketika Salim syahid di Yamamah, warisannya didatangkan kepada Umar bin al-Khaththab. Maka Wadi’ah bin Khidzam berseru: “ini warisan maula kalian dan kalian yang paling berhak atasnya. Maka maula Salim berkata: “ya Amirul Mukminin Allah telah membuat kami tidak membutuhkannya. Teman kami Sai`ibah telah memerdekakannya. Kami tidak ingin mempermalukan urusannya sedikitpun, atau ia berkata melukai. Maka Umar menetapkan harta itu (dimasukkan) di baitul mal.

Jelas dari nas tersebut bahwa warisan Salim di datangkan kepada Umar pada masa kekhilafahannya. Sementara syahidnya Salim maula Abu Hudzaifah terjadi di perang Yamamah yang terjadi pada masa khilafah Abu Bakar ra.
Penjelasan hal itu adalah bahwa perang Yamamah terjadi pada akhir rangkaian perang terhadap orang-orang murtad. Dalam hal itu terdapat perbedaan pendapat tahun kejadiannya. Ibn al-Atsiar mengatakan di al-Kâmil:

Ada perbedaan pendapat tentang tahun peperangan kaum muslim melawan orang-orang murtad. Ibn Ishaq mengatakan: “pembebasan Yamamah, Yaman, Bahrain dan pengiriman pasukan ke Syam terjadi pada tahun 12″. Abu Mu’syir, Yazid bin ‘Iyadh bin Ja’dabah dan Abu ‘Ubaidah bin Muhammad bin ‘Amar bin Yasir mengatakan: “pembebasan (wilayah) orang-orang yang murtad, semuanya baik oleh Khalid bin Walid maupun lainnya, terjadi pada tahun 11, kecuali masalah Rubai’ah bin Bujair yang terjadi pada tahun 13.’

Tampak bahwa yang lebih rajih adalah perang Yamamah terjadi menjelang pengiriman pasukan ke Syam yang terjadi pada tahun 13 H. Jadi mungkin perang Yamamah terjadi pada akhir tahun 12 H atau awal tahun 13 H. Jika kita tahu Khilafah Umar dimulai pada akhir Jumaduts Tsaniyah tahun 13 H, itu artinya penghitungan warisan Salim maula Abu Hudzaifah selesai dilakukan setelah Abu Bakar ra., wafat dan Umar bin al-Khaththab dibaiat menjadi Khalifah. Karena itu masalah warisan Salim itu diajukan kepada Umar ra.

08 Jumadul Awal 1431 H

22 April 2010 M

source : Hizbut Tahrir Indonesia

APABILA GOLONGAN RUWAIBIDHAH BERBICARA

2010-02-27T04:50:00.000+08:00

Nampaknya kes perbicaraan liwat Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim melewati dimensi baru apabila pihak luar seperti Amerika melalui Pengerusi Jawatankuasa Perhubungan Luar Senat Amerika Syarikat (AS), John Kerry mengeluarkan kenyataan supaya kes tersebut dikendalikan secara adil dan begitu juga sekutunya Australia, apabila seramai 50 Ahli Parlimen Australia meminta supaya kerajaan Malaysia menggugurkan pertuduhan liwat ke atas Anwar. Sehubungan dengan desakan ahli parlimen Australia itu, pihak parti pemerintah yang diketuai oleh UMNO mengerahkan ahlinya yang diketuai oleh sayap pemudanya untuk turun berdemonstrasi di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Australia baru-baru ini. Diberitakan hampir 500 individu dari parti-parti politik dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) berhimpun dan berarak secara aman dalam demonstrasi tersebut. Keadaan dalam negeri juga tidak kurang kecohnya apabila sekutu baik PKR iaitu DAP melalui desakan penasihatnya Lim Kit Siang, mengesyorkan agar usul pengguguran kes liwat Anwar itu dibawa ke Parlimen. Begitu juga dengan Anwar sendiri yang nampaknya menggunakan talian hayat negara luar seperti Amerika dan Turki dalam menanggapi isu ini, di mana Anwar mengatakan bahawa beliau mendapat sokongan daripada Setiausaha Amerika Syarikat (AS), Hillary Clinton dan juga Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogen yang ditemuinya ketika berlangsungnya Forum Dunia Islam-Amerika Syarikat di Doha, Qatar baru-baru ini.

Kerajaan Malaysia nampaknya agak melenting dengan campurtangan kuasa asing ini, namun anehnya dalam masa yang sama berusaha memberikan penjelasan. Timbalan Perdana Menteri dengan tegas berkata bahawa Malaysia tidak akan tunduk dengan desakan negara asing [UM 20/02/10]. Namun pada masa yang sama Perdana Menteri sendiri, semasa berucap di Maran berkata, “Kita (kerajaan) kena terangkan, sebab mereka (Ahli Parlimen Australia) tidak dapat maklumat sebenar. Maklumat diperoleh hanya daripada pembangkang,” katanya. Najib juga memberitahu bahawa Kedutaan Malaysia di AS telah menjelaskan kepada Washington mengenai kedudukan sebenar kes pendakwaan liwat tersebut [UM 20/02/10]. Mengapa perlu memberi penjelasan jika benar tidak tunduk kepada kuasa asing? Takkan setiap kali mereka mendesak maka Malaysia perlu menjawab dengan panjang lebar? Adakah ini sikap orang yang tidak tunduk kepada kuasa asing? Umum mengetahui bahawa AS dan negara-negara kuffar yang lain seperti Australia memang akan menangguk di air keruh. Amerika telah lama berlagak sebagai polis dunia yang kononnya prihatin dengan keamanan dunia dan hak asasi manusia. Walhal orang buta sekalipun mengetahui bahawa Amerikalah syaitan besar dunia pada saat ini. Secara faktanya, semua undang-undang mahupun sistem penghakiman yang diguna pakai di Malaysia tidak ada bezanya dengan Australia dan Amerika, iaitu sama-sama buatan manusia dan sama-sama kufur kerana bertentangan dengan hukum Allah. Justeru, mengapa mereka perlu campurtangan dalam kes Anwar Ibrahim? Walaupun AS dan Australia bercakap tentang keadilan dan hak asasi manusia, namun orang kampung sekalipun tahu bahawa bukan ‘kedaulatan undang-undang’ yang menjadi fokus negara kuffar tersebut dalam kes ini, tetapi ‘Anwar Ibrahim’ itu sendirilah yang menjadi minat dan sasaran mereka. Persoalannya, kenapa dan untuk apa mereka begitu berminat dengan Ketua Pembangkang Malaysia ini? Mungkin para pembaca sekalian ada jawapannya...

Hudud Adalah Hak Allah Yang Tidak Boleh Digugurkan

Had liwat, sebagaimana hudud yang lain adalah hak Allah SWT meskipun di dalam sesetengah kes hudud (seperti mencuri), terdapat hak anak Adam di dalamnya. Dalam kes hudud, ia tidak boleh digugurkan dengan pengampunan, permintaan, tekanan atau arahan daripada sesiapa pun. Semua hadis yang menyentuh tentang liwat adalah bersifat umum sebagaimana ayat tentang zina dan mencuri. Rasulullah SAW bersabda,

“Barang siapa yang kamu dapati ia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut (liwat), maka bunuhlah kedua-duanya” [HR Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dan Tirmizi].

Hadis ini dengan jelas mewajibkan perlaksanaan hukuman (hudud) ke atas kedua-dua pelaku liwat, baik yang meliwat mahupun yang diliwat. Jika dakwaan liwat telah terbukti, maka had wajib dijatuhkan. Atau jika tiada dakwaan sekalipun, tetapi pelaku liwat tersebut tampil di hadapan qadhi dan mengaku akan perbuatannya, maka hukuman had wajib dijatuhkan ke atasnya. Tidak ada seorang pun terkecuali daripada hukuman apabila kes ke atasnya telah terbukti, baik dibuktikan dengan kesaksian mahupun pengakuan.

Dalilnya adalah hadis tentang wanita Makhzumiyah, bahawa Rasulullah SAW begitu marah atas tuntutan pengampunan atau pengguguran hukuman yang diajukan oleh Usamah. Rasulullah SAW bersabda,

“Sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian adalah disebabkan apabila ada orang yang terhormat di kalangan mereka mencuri, ia dibiarkan. Akan tetapi apabila orang yang lemah mencuri, tangannya dipotong. Demi Zat yang jiwaku berada di tanganNya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan ku potong tangannya”.

Dalam hadis ini, Rasulullah menerangkan bahawa kehancuran umat sebelum kita adalah kerana tidak dilaksanakannya hudud Allah. Nabi SAW juga bersabda,

“Had yang ditegakkan di muka bumi lebih baik bagi penduduk bumi daripada turunnya hujan selama 40 hari.”

Daripada Ibnu Umar ra, daripada Nabi SAW,

“Barangsiapa memberikan pengampunan dengan tidak melaksanakan had dari had-had (hudud) Allah, maka ia telah menjadi pembangkang terhadap perintah Allah”.

Kesemua nas ini menunjukkan bahawa tidak boleh menggugurkan hudud Allah. Sebab hudud adalah hak Allah. Hatta Rasulullah sendiri tidak boleh menggugurkan dakwaan atau hukuman ke atas pesalah hudud.

Sebahagian ulama yang terkeliru berpendapat bahawa hukuman hudud boleh digugurkan sekiranya ada pengampunan sebelum kesnya dibawa ke muka pengadilan. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan daripada Safwan bin Umayyah, yang berkata,

“Aku sedang tidur di masjid dengan membawa baju berjalur hitam dan merah (khamisah) milikku. Lalu baju itu dicuri. Kami berjaya menangkap pencuri itu kemudian kami melaporkan kepada Rasulullah SAW. Baginda memerintahkan untuk memotong tangannya. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, ‘Wahai Rasulullah, adakah ia dipotong tangannya hanya kerana mencuri khamisah yang bernilai 3 dirham? Baiklah, (kalau begitu) akan ku berikan sahaja khamisah ini kepadanya atau aku jualkan kepadanya’. Nabi menjawab, ‘Mengapa (hal ini) tidak (dilakukan) sebelum engkau serahkan dia ke mari?”.

Mereka yang terkeliru juga berdalil dengan apa yang dikeluarkan oleh Abu Daud daripada hadis Amru bin Syuaib daripada bapanya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah SAW bersabda,

“Saling bermaafanlah kalian dalam masalah hudud yang terjadi di antara kalian. Kerana kalau kes pelanggaran itu telah sampai kepadaku, maka hukuman itu pasti aku laksanakan.”

Daruquthni mengeluarkan riwayat daripada hadis Zubair bahawa Rasulullah SAW bersabda,

“Saling bermaafanlah di antara kalian selama mana belum dilaporkan kepada wali. Jika terdapat pengampunan setelah kes dilaporkan kepada wali, maka Allah tidak memaafkannya”.

Bagi orang yang meneliti dengan mendalam dan mustanir (jernih) kesemua nas-nas mengenai perkara ini, akan mendapati bahawa hudud (potong tangan) tidak boleh digugurkan dengan adanya pengampunan secara mutlak, baik sebelum atau setelah kes dilaporkan kepada pihak yang berkuasa. Dalilnya adalah keumuman ayat tentang mencuri. Ini adalah kerana, jika kes mencuri itu telah terbukti, maka hukuman potong tangan wajib dilakukan walaupun tidak ada laporan sekalipun. Apatah lagi dalam kes yang mempunyai laporan (dakwaan) biarpun ia ditarik balik. Ibnu Abdilbarr telah meriwayatkan tentang Ijma’ Sahabat mengenai wajibnya penguasa menegakkan hudud apabila kes itu telah sampai kepadanya. Demikian pula diriwayatkan dalam kitab al-Bahr tentang Ijma’ Sahabat atas perkara tersebut. Di samping itu, hadis-hadis yang melarang pengampunan itu datangnya dalam bentuk yang umum. Nas-nas tersebut ternyata merangkumi kedua-dua keadaan kes sama ada sebelum atau setelah laporan/dakwaan dibuat. Hujah yang lain, kerana hukuman had bagi mencuri adalah hak Allah, meskipun di dalamnya terdapat juga hak anak Adam. Sedangkan hak Allah tidak boleh sama sekali digugurkan dengan pengampunan daripada manusia. Semua hal ini menunjukkan bahawa had pencurian tidak boleh digugurkan dengan pengampunan.

Adapun hadis-hadis daripada Safwan, Amru bin Syuaib dan Zubair, kesemuanya bukan menunjukkan adanya atau bolehnya ‘menggugurkan’ had, sebaliknya ia hanya menunjukkan tentang bolehnya memberi ‘pengampunan’ daripada pemilik barang (yang dicuri), itu sahaja. Dan hadis-hadis tersebut langsung tidak menyentuh mengenai kebolehan/kebenaran menggugurkan hukuman. Pengampunan daripada pemilik barang (jika diberikan) tidak boleh menggugurkan hudud Allah, sama halnya dengan pengampunan daripada penguasa, juga langsung tidak boleh menggugurkan hudud Allah. Pengampunan hanya membawa kepada hal ‘menghapuskan dosa’, bukannya (dan tidak boleh) membawa kepada ‘menghapuskan hukuman (hudud)’.

Hadis daripada Safwan dengan jelas menyatakan,

“Baiklah, (kalau begitu) akan ku berikan sahaja khamisah ini kepadanya atau aku jualkan kepadanya’. Nabi menjawab, ‘Mengapa (hal ini) tidak (dilakukan) sebelum engkau serahkan dia ke mari?”.

Maksud daripada hadis ini adalah, Rasulullah bertanya ‘mengapa pengampunanmu tidak diberikan kepadanya sebelum engkau membawanya kepadaku’. Hal ini tidak bererti bahawa, jika pemilik barang telah mengampuni si pencuri sebelum pencuri diserahkan kepada penguasa, maka dakwaannya boleh digugurkan kerana ia mengampuninya. Hadis ini langsung tidak memberi pengertian seperti ini. Adapun kata-kata pemilik baju kepada Rasulullah (setelah melihat si pencuri itu akan dipotong tangannya),

“Baiklah, (kalau begitu) akan ku berikan sahaja khamisah ini kepadanya atau aku jualkan kepadanya”,

ini hanyalah kinayah (kiasan) atas permintaan daripada pemilik baju agar baginda SAW mengampuni (tidak menghukum) pencuri tersebut. Jawapan Rasulullah,

“Mengapa (hal ini) tidak (dilakukan) sebelum engkau serahkan dia ke mari?”,

bermaksud adalah boleh bagi tuan punya baju untuk mengampuni si pencuri sebelum dia melaporkannya kepada Rasulullah (penguasa/qadhi). Namun, jika setelah dilaporkan, maka tuanpunya baju tadi tidak lagi boleh mengampunkannya. Hak untuk dia mengampunkannya hanya wujud sebelum kes tersebut di bawa ke muka pengadilan.

Hadis ini tidak menunjukkan bahawa pencuri yang telah dimaafkan oleh si pemilik barang sebelum ia diserahkan kepada penguasa, maka gugurlah had potong tangan bagi pencuri tersebut. Hadis ini juga tidak menunjukkan bahawa jika si pencuri itu diserahkan kepada penguasa oleh orang selain daripada pemilik barang, maka penguasa tidak perlu membicarakannya. Dan hadis ini juga tidak menunjukkan bahawa penguasa wajib untuk mengampuni pencuri tersebut jika adanya pengampunan daripada pemilik barang. Sesungguhnya hadis tersebut tidak menunjukkan pengertian tersebut secara mutlak. Dalalah hadis ini hanya menunjukkan gugurnya hak pemilik barang untuk mengampuni pencuri setelah kes dilaporkan kepada penguasa, serta kebolehan untuk memberi pengampunan sebelum kes itu dibawa kepada penguasa. Tidak ada pengertian lain lagi selain ini. Hadis ini langsung tidak menunjukkan tentang gugurnya hudud jika ada pengampunan kerana hadis ini hanya berbicara tentang persoalan pengguguran pengampunan, bukannya persoalan pengguguran hudud.

Adapun tentang hadis Amru bin Syuaib, ia menunjukkan bahawa pengampunan di kalangan mereka hukumnya adalah jaiz (boleh). Itulah sebabnya baginda SAW bersabda,

“Akan tetapi, kalau kes pelanggaran itu telah sampai kepadaku, maka hukuman itu pasti akan dilaksanakan.”

Hadis ini berbentuk umum, sama sahaja keadaannya baik kes itu dilaporkan oleh si pemilik barang mahupun oleh orang lain.

Sedangkan hadis Zubair di mana Rasulullah SAW bersabda,

“Saling bermaafanlah di antara kalian selama mana belum dilaporkan kepada wali”.

Ini adalah saranan daripada Rasulullah agar saling memaafkan, tidak ada kena mengena dengan persoalan gugurnya hudud jika ada kemaafan. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW bersabda,

“Jika ada pengampunan setelah dilaporkan kepada wali, maka Allah tidak memaafkannya”,

di mana hadis ini adalah bersifat umum yang menunjukkan pengertian bahawa tidak boleh memberi pengampunan apabila kes telah dilaporkan kepada wali, baik (laporan) oleh pemilik barang ataupun oleh orang lain. Keumuman hadis Amru bin Syuaib dan hadis Zubair memperkuatkan hujah bahawa pengampunan daripada pemilik barang sebelum kes dilaporkan kepada penguasa sama sekali tidak menggugurkan hudud, apatah lagi setelah dilaporkan. Seluruh hadis tersebut menunjukkan bahawa pemilik barang boleh memberikan pengampunan (bukan menggugurkan dakwaan atau menggugurkan hukuman hudud) sebelum kesnya dilaporkan kepada penguasa.

Dengan demikian, had (hukuman) pencuri adalah hak Allah SWT. Had tidak boleh digugurkan secara mutlak, baik pemilik barang memaafkannya sebelum atau sesudah kes di bawa kepada pengadilan. Jika seseorang penguasa/qadhi telah menerima laporan sesuatu kes hudud, maka dia wajib mendengar dakwaan si pelapor, tidak kira siapa sahaja yang melaporkannya. Bagaimanapun kes hudud tidak semestinya memerlukan adanya laporan/dakwaan. Hudud Allah wajib ditegakkan dalam apa keadaan sekalipun. Berdasarkan nas yang jelas, Islam menyatakan bahawa setelah sesuatu kes hudud di bawa ke mahkamah, maka kesnya wajib dijalankan dan tidak boleh digugurkan dengan apa jua cara sekalipun. Seseorang tertuduh hanya akan terlepas daripada hukuman sekiranya si pendakwa gagal membuktikan kesnya sama ada kerana ketiadaan saksi, kekurangan saksi atau ketiadaan bukti-bukti lain yang boleh mensabitkan kesalahan tertuduh. Dengan kata lain, tertuduh akan terlepas jika wujudnya sebab-sebab yang dibenarkan syarak sahaja, dan ia hanya berlaku setelah kes dibicarakan, bukan sebelumnya. Tertuduh juga tidak terlepas (dan tidak boleh dilepaskan) begitu sahaja hanya kerana adanya pengampunan, permintaan, tekanan atau arahan mana-mana pihak untuk menggugurkan kes. Sesungguhnya undang-undang sekular di bawah sistem pemerintahan sekular dengan pemimpin sekular yang ada pada hari inilah justeru menjadi penyebab kepada keberanian dan kebiadapan puak kuffar untuk memberi tekanan dalam hal ehwal yang melibatkan umat Islam!

Khatimah

Wahai kaum Muslimin! Masalah pokok yang kita perlu fahami di sini adalah, semua perkara yang dibincangkan di atas hanya berlaku apabila kes tersebut merupakan sebuah kes hudud yang dibicarakan mengikut undang-undang Islam di bawah mahkamah Islam dan di negara Islam, bukannya kes atau kesalahan di bawah Kanun Keseksaan (Penal Code) yang dibicarakan di mahkamah kufur dan di negara kufur. Apa yang berlaku sekarang di dalam kes Anwar Ibrahim, walaupun jelas bahawa dakwaan terhadapnya adalah atas kesalahan hudud (liwat), namun daripada A hingga Z hukum Allah telah dicampakkan oleh institusi kehakiman mahupun pemerintahan. Yang digunakan dalam perbicaraan sekarang adalah 100% undang-undang buatan akal manusia yang mustahil akan mewujudkan sebuah keadilan. Ingatlah wahai saudaraku, bahawa keadilan hakiki hanya akan terwujud apabila hukum daripada kitab Allah dilaksanakan sepenuhnya. Dan demi Allah, tidak akan ada keadilan walau sebesar zarah sekalipun apabila hukum daripada kitab Lord Reid yang diterapkan. Apabila hukum Allah dan Rasul telah dibuang, yang dapat kita saksikan sekarang adalah munculnya satu golongan yang disebut Rasulullah,

“Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Dan pada waktu itu orang yang berdusta dikatakan benar, dan orang yang benar dikatakan berdusta. Orang khianat akan disuruh memegang amanah, dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berpeluang bercakap hanyalah golongan ‘Ruwaibidhah’. Sahabat bertanya, ‘Apakah Ruwaibidhah wahai Rasulullah?’ Nabi menjawab, ‘Orang bodoh yang bercakap mengenai urusan orang ramai” [HR Ahmad].

APA ITU KHILAFAH?

2010-02-19T12:19:00.000+08:00

Apa Itu Khilafah?

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia. Khilafah bertanggung jawab menerapkan hukum Islam, dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi. Khilafah terkadang juga disebut Imamah; dua kata ini mengandung pengertian yang sama dan banyak digunakan dalam hadits-hadits shahih.
Sistem pemerintahan Khilafah tidak sama dengan sistem manapun yang sekarang ada di Dunia Islam. Meskipun banyak pengamat dan sejarawan berupaya menginterpretasikan Khilafah menurut kerangka politik yang ada sekarang, tetap saja hal itu tidak berhasil, karena memang Khilafah adalah sistem politik yang khas.
Khalifah adalah kepala negara dalam sistem Khilafah. Dia bukanlah raja atau diktator, melainkan seorang pemimpin terpilih yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum Muslim, yang secara ikhlas memberikannya berdasarkan kontrak politik yang khas, yaitu bai’at. Tanpa bai’at, seseorang tidak bisa menjadi kepala negara. Ini sangat berbeda dengan konsep raja atau dictator, yang menerapkan kekuasaan dengan cara paksa dan kekerasan. Contohnya bisa dilihat pada para raja dan diktator di Dunia Islam saat ini, yang menahan dan menyiksa kaum Muslim, serta menjarah kekayaan dan sumber daya milik umat.
Kontrak bai’at mengharuskan Khalifah untuk bertindak adil dan memerintah rakyatnya berdasarkan syariat Islam. Dia tidak memiliki kedaulatan dan tidak dapat melegislasi hukum dari pendapatnya sendiri yang sesuai dengan kepentingan pribadi dan keluarganya. Setiap undang-undang yang hendak dia tetapkan haruslah berasal dari sumber hukum Islam, yang digali dengan metodologi yang terperinci, yaitu ijtihad. Apabila Khalifah menetapkan aturan yang bertentangan dengan sumber hukum Islam, atau melakukan tindakan opresif terhadap rakyatnya, maka pengadilan tertinggi dan paling berkuasa dalam sistem Negara Khilafah, yaitu Mahkamah Mazhalim dapat memberikan impeachment kepada Khalifah dan menggantinya.
Sebagian kalangan menyamakan Khalifah dengan Paus, seolah-olah Khalifah adalah Pemimpin Spiritual kaum Muslim yang sempurna dan ditunjuk oleh Tuhan. Ini tidak tepat, karena Khalifah bukanlah pendeta. Jabatan yang diembannya merupakan jabatan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Dia tidak sempurna dan tetap berpotensi melakukan kesalahan. Itu sebabnya dalam sistem Islam banyak sarana check and balance untuk memastikan agar Khalifah dan jajaran pemerintahannya tetap akuntabel.
Khalifah tidak ditunjuk oleh Allah, tetapi dipilih oleh kaum Muslim, dan memperoleh kekuasaannya melalui akad bai’at. Sistem Khilafah bukanlah sistem teokrasi. Konstitusinya tidak terbatas pada masalah religi dan moral sehingga mengabaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, kebijakan luar negeri dan peradilan. Kemajuan ekonomi, penghapusan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup masyarakat adalah tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh Khilafah. Ini sangat berbeda dengan sistem teokrasi kuno di zaman pertengahan Eropa dimana kaum miskin dipaksa bekerja dan hidup dalam kondisi memprihatinkan dengan imbalan berupa janji-janji surgawi. Secara histories, Khilafah terbukti sebagai negara yang kaya raya, sejahtera, dengan perekonomian yang makmur, standar hidup yang tinggi, dan menjadi pemimpin dunia dalam bidang industri serta riset ilmiah selama berabad-abad.
Khilafah bukanlah kerajaan yang mementingkan satu wilayah dengan mengorbankan wilayah lain. Nasionalisme dan rasisme tidak memiliki tempat dalam Islam, dan hal itu diharamkan. Seorang Khalifah bisa berasal dari kalangan mana saja, ras apapun, warna kulit apapun, dan dari mazhab manapun, yang penting dia adalah Muslim. Khilafah memang memiliki karakter ekspansionis, tapi Khilafah tidak melakukan penaklukkan wilayah baru untuk tujuan menjarah kekayaan dan sumber daya alam wilayah lain. Khilafah memperluas kekuasaannya sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya, yaitu menyebarkan risalah Islam.
Khilafah sama sekali berbeda dengan sistem Republik yang kini secara luas dipraktekkan di Dunia Islam. Sistem Republik didasarkan pada demokrasi, dimana kedaulatan berada pada tangan rakyat. Ini berarti, rakyat memiliki hak untuk membuat hukum dan konstitusi. Di dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syariat. Tidak ada satu orang pun dalam sistem Khilafah, bahkan termasuk Khalifahnya sendiri, yang boleh melegislasi hukum yang bersumber dari pikirannya sendiri.
Khilafah bukanlah negara totaliter. Khilafah tidak boleh memata-matai rakyatnya sendiri, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim. Setiap orang dalam Negara Khilafah berhak menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan-kebijakan negara tanpa harus merasa takut akan ditahan atau dipenjara. Penahanan dan penyiksaan tanpa melalui proses peradilan adalah hal yang terlarang.
Khilafah tidak boleh menindas kaum minoritas. Orang-orang non Muslim dilindungi oleh negara dan tidak dipaksa meninggalkan keyakinannya untuk kemudian memeluk agama Islam. Rumah, nyawa, dan harta mereka, tetap mendapat perlindungan dari negara dan tidak seorangpun boleh melanggar aturan ini. Imam Qarafi, seorang ulama salaf merangkum tanggung jawab Khalifah terhadap kaum dzimmi: “Adalah kewajiban seluruh kaum Muslim terhadap orang-orang dzimmi untuk melindungi mereka yang lemah, memenuhi kebutuhan mereka yang miskin, memberi makan yang lapar, memberikan pakaian, menegur mereka dengan santun, dan bahkan menoleransi kesalahan mereka bahkan jika itu berasal dari tetangganya, walaupun tangan kaum Muslim sebetulnya berada di atas (karena faktanya itu adalah Negara Islam). Kaum Muslim juga harus menasehati mereka dalam urusannya dan melindungi mereka dari ancaman siapa saja yang berupaya menyakiti mereka atau keluarganya, mencuri harta kekayaannya, atau melanggar hak-haknya.”
Dalam sistem Khilafah, wanita tidak berada pada posisi inferior atau menjadi warga kelas dua. Islam memberikan hak bagi wanita untuk memiliki kekayaan, hak pernikahan dan perceraian, sekaligus memegang jabatan di masyarakat. Islam menetapkan aturan berpakaian yang khas bagi wanita – yaitu khimar dan jilbab, dalam rangka membentuk masyarakat yang produktif serta bebas dari pola hubungan yang negatif dan merusak, seperti yang terjadi di Barat.
Menegakkan Khilafah dan menunjuk seorang Khalifah adalah kewajiban bagi setiap Muslim di seluruh dunia, lelaki dan perempuan. Melaksanakan kewajiban ini sama saja seperti menjalankan kewajiban lain yang telah Allah Swt perintahkan kepada kita, tanpa boleh merasa puas kepada diri sendiri. Khilafah adalah persoalan vital bagi kaum Muslim.
Khilafah yang akan datang akan melahirkan era baru yang penuh kedamaian, stabilitas dan kemakmuran bagi Dunia Islam, mengakhiri tahun-tahun penindasan oleh para tiran paling kejam yang pernah ada dalam sejarah. Masa-masa kolonialisme dan eksploitasi Dunia Islam pada akhirnya akan berakhir, dan Khilafah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk melindungi kepentingan Islam dan kaum Muslim, sekaligus menjadi alternatif pilihan rakyat terhadap sistem Kapitalisme. (hti)