ISLAM AGAMA SYUMUL: INFO KHILAFAH

Showing posts with label INFO KHILAFAH. Show all posts

APA ITU KHILAFAH?

Posted on Friday, February 19, 2010 No Comments
Labels: INFO KHILAFAH

Apa Itu Khilafah?

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia. Khilafah bertanggung jawab menerapkan hukum Islam, dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi. Khilafah terkadang juga disebut Imamah; dua kata ini mengandung pengertian yang sama dan banyak digunakan dalam hadits-hadits shahih.
Sistem pemerintahan Khilafah tidak sama dengan sistem manapun yang sekarang ada di Dunia Islam. Meskipun banyak pengamat dan sejarawan berupaya menginterpretasikan Khilafah menurut kerangka politik yang ada sekarang, tetap saja hal itu tidak berhasil, karena memang Khilafah adalah sistem politik yang khas.
Khalifah adalah kepala negara dalam sistem Khilafah. Dia bukanlah raja atau diktator, melainkan seorang pemimpin terpilih yang mendapat otoritas kepemimpinan dari kaum Muslim, yang secara ikhlas memberikannya berdasarkan kontrak politik yang khas, yaitu bai’at. Tanpa bai’at, seseorang tidak bisa menjadi kepala negara. Ini sangat berbeda dengan konsep raja atau dictator, yang menerapkan kekuasaan dengan cara paksa dan kekerasan. Contohnya bisa dilihat pada para raja dan diktator di Dunia Islam saat ini, yang menahan dan menyiksa kaum Muslim, serta menjarah kekayaan dan sumber daya milik umat.
Kontrak bai’at mengharuskan Khalifah untuk bertindak adil dan memerintah rakyatnya berdasarkan syariat Islam. Dia tidak memiliki kedaulatan dan tidak dapat melegislasi hukum dari pendapatnya sendiri yang sesuai dengan kepentingan pribadi dan keluarganya. Setiap undang-undang yang hendak dia tetapkan haruslah berasal dari sumber hukum Islam, yang digali dengan metodologi yang terperinci, yaitu ijtihad. Apabila Khalifah menetapkan aturan yang bertentangan dengan sumber hukum Islam, atau melakukan tindakan opresif terhadap rakyatnya, maka pengadilan tertinggi dan paling berkuasa dalam sistem Negara Khilafah, yaitu Mahkamah Mazhalim dapat memberikan impeachment kepada Khalifah dan menggantinya.
Sebagian kalangan menyamakan Khalifah dengan Paus, seolah-olah Khalifah adalah Pemimpin Spiritual kaum Muslim yang sempurna dan ditunjuk oleh Tuhan. Ini tidak tepat, karena Khalifah bukanlah pendeta. Jabatan yang diembannya merupakan jabatan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Dia tidak sempurna dan tetap berpotensi melakukan kesalahan. Itu sebabnya dalam sistem Islam banyak sarana check and balance untuk memastikan agar Khalifah dan jajaran pemerintahannya tetap akuntabel.
Khalifah tidak ditunjuk oleh Allah, tetapi dipilih oleh kaum Muslim, dan memperoleh kekuasaannya melalui akad bai’at. Sistem Khilafah bukanlah sistem teokrasi. Konstitusinya tidak terbatas pada masalah religi dan moral sehingga mengabaikan masalah-masalah sosial, ekonomi, kebijakan luar negeri dan peradilan. Kemajuan ekonomi, penghapusan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup masyarakat adalah tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh Khilafah. Ini sangat berbeda dengan sistem teokrasi kuno di zaman pertengahan Eropa dimana kaum miskin dipaksa bekerja dan hidup dalam kondisi memprihatinkan dengan imbalan berupa janji-janji surgawi. Secara histories, Khilafah terbukti sebagai negara yang kaya raya, sejahtera, dengan perekonomian yang makmur, standar hidup yang tinggi, dan menjadi pemimpin dunia dalam bidang industri serta riset ilmiah selama berabad-abad.
Khilafah bukanlah kerajaan yang mementingkan satu wilayah dengan mengorbankan wilayah lain. Nasionalisme dan rasisme tidak memiliki tempat dalam Islam, dan hal itu diharamkan. Seorang Khalifah bisa berasal dari kalangan mana saja, ras apapun, warna kulit apapun, dan dari mazhab manapun, yang penting dia adalah Muslim. Khilafah memang memiliki karakter ekspansionis, tapi Khilafah tidak melakukan penaklukkan wilayah baru untuk tujuan menjarah kekayaan dan sumber daya alam wilayah lain. Khilafah memperluas kekuasaannya sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya, yaitu menyebarkan risalah Islam.
Khilafah sama sekali berbeda dengan sistem Republik yang kini secara luas dipraktekkan di Dunia Islam. Sistem Republik didasarkan pada demokrasi, dimana kedaulatan berada pada tangan rakyat. Ini berarti, rakyat memiliki hak untuk membuat hukum dan konstitusi. Di dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syariat. Tidak ada satu orang pun dalam sistem Khilafah, bahkan termasuk Khalifahnya sendiri, yang boleh melegislasi hukum yang bersumber dari pikirannya sendiri.
Khilafah bukanlah negara totaliter. Khilafah tidak boleh memata-matai rakyatnya sendiri, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim. Setiap orang dalam Negara Khilafah berhak menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan-kebijakan negara tanpa harus merasa takut akan ditahan atau dipenjara. Penahanan dan penyiksaan tanpa melalui proses peradilan adalah hal yang terlarang.
Khilafah tidak boleh menindas kaum minoritas. Orang-orang non Muslim dilindungi oleh negara dan tidak dipaksa meninggalkan keyakinannya untuk kemudian memeluk agama Islam. Rumah, nyawa, dan harta mereka, tetap mendapat perlindungan dari negara dan tidak seorangpun boleh melanggar aturan ini. Imam Qarafi, seorang ulama salaf merangkum tanggung jawab Khalifah terhadap kaum dzimmi: “Adalah kewajiban seluruh kaum Muslim terhadap orang-orang dzimmi untuk melindungi mereka yang lemah, memenuhi kebutuhan mereka yang miskin, memberi makan yang lapar, memberikan pakaian, menegur mereka dengan santun, dan bahkan menoleransi kesalahan mereka bahkan jika itu berasal dari tetangganya, walaupun tangan kaum Muslim sebetulnya berada di atas (karena faktanya itu adalah Negara Islam). Kaum Muslim juga harus menasehati mereka dalam urusannya dan melindungi mereka dari ancaman siapa saja yang berupaya menyakiti mereka atau keluarganya, mencuri harta kekayaannya, atau melanggar hak-haknya.”
Dalam sistem Khilafah, wanita tidak berada pada posisi inferior atau menjadi warga kelas dua. Islam memberikan hak bagi wanita untuk memiliki kekayaan, hak pernikahan dan perceraian, sekaligus memegang jabatan di masyarakat. Islam menetapkan aturan berpakaian yang khas bagi wanita – yaitu khimar dan jilbab, dalam rangka membentuk masyarakat yang produktif serta bebas dari pola hubungan yang negatif dan merusak, seperti yang terjadi di Barat.
Menegakkan Khilafah dan menunjuk seorang Khalifah adalah kewajiban bagi setiap Muslim di seluruh dunia, lelaki dan perempuan. Melaksanakan kewajiban ini sama saja seperti menjalankan kewajiban lain yang telah Allah Swt perintahkan kepada kita, tanpa boleh merasa puas kepada diri sendiri. Khilafah adalah persoalan vital bagi kaum Muslim.
Khilafah yang akan datang akan melahirkan era baru yang penuh kedamaian, stabilitas dan kemakmuran bagi Dunia Islam, mengakhiri tahun-tahun penindasan oleh para tiran paling kejam yang pernah ada dalam sejarah. Masa-masa kolonialisme dan eksploitasi Dunia Islam pada akhirnya akan berakhir, dan Khilafah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk melindungi kepentingan Islam dan kaum Muslim, sekaligus menjadi alternatif pilihan rakyat terhadap sistem Kapitalisme. (hti)

KHILAFAH BUKAN SISTEM TOTALITER

Posted on Friday, February 19, 2010 No Comments
Labels: INFO KHILAFAH

Khilafah Bukan Sistem Totaliter :

Kebolehan Berdirinya Banyak Partai Politik

Dalam model totalitarian ala Nazisme atau Komunisme, selalu ada satu partai massa tunggal. Di Uni Sovyet terdapat Partai Komunis, dan di Jerman terdapat Partai Nasional-Sosialis Jerman (Nazi: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Di zaman sekarang masih hangat dalam ingatan saat di Irak terdapat Partai Ba’ath di bawah pimpinan Saddam Hussein yang menjadi partai resmi negara dan merupakan satu-satunya partai karena partai lain tidak diizinkan berdiri.

Dalam pencapaian tujuan kemajuan masyarakat, setiap warga negara perlu menjadi anggota partai resmi negara. Mereka yang tidak mau bergabung dengan partai negara akan dicurigai dan tidak memiliki hak dan perlindungan yang sama sebagaimana anggota partai.

Negara-negara Barat menjalankan model demokrasi multi-partai, dengan banyak partai politik terlibat dalam usaha memegang kekuasaan. Namun pada kenyataannya, biasanya hanya ada dua partai politik besar yang punya kesempatan memegang kekuasaan. Di Amerika, pilihannya hanya berkisar pada Partai Republik dan Partai Demokrat, dan di Inggris hanya pada Partai Buruh dan Partai Konservatif.

Partai Politik dalam Islam

Islam tidak hanya membolehkan berdirinya banyak partai politik, bahkan mewajibkan umatnya untuk mendirikan sekurang-kurangnya satu partai. Walau aparatur pemerintahan dalam banyak kasus merupakan para anggota partai politik, Negara Khilafah tidak memakai sistem satu partai, yang memerintah sebagaimana ditemukan dalam demokrasi ala Barat. Dengan kata lain, tidak ada satu partai berkuasa dalam negara.

Partai-partai politik dalam Negara Khilafah didirikan untuk tujuan mengawasi kepala negara (Khalifah) dan pemerintahannya. Tugas mereka adalah menjaga pemikiran Islam di tengah masyarakat dan memastikan pemerintah tidak menyimpang dari implementasi dan penyebaran Islam. Namun, untuk menjadi bagian dari pemerintahan atau untuk mencapai keberhasilan di tengah masyarakat tak harus bergabung dengan salah satu partai.

Hak warga negara Khilafah untuk mendirikan partai politik berlandaskan pada kitab suci al-Qur’an. Untuk mendirikan sebuah partai politik, tidak diperlukan izin dari pemerintah karena syariat telah memberi izin untuk itu.

Ayat al-Qur’an di bawah ini memerintahkan pendirian partai-partai politik. Allah Swt berfirman:Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. (TQS. Ali Imran [3]: 104)18

Perintah untuk adanya segolongan umat merupakan perintah untuk pembentukan partai-partai politik. Ini dilandaskan pada fakta bahwa ayat ini membebankan tugas segolongan umat untuk menyerukan Islam, menyuruh kepada yang makruf (kebaikan) dan mencegah dari yang munkar (keburukan). Tugas menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar bersifat umum dan tak dibatasi. Maka tugas itu juga mencakup penguasa, dan ini mengimplikasikan untuk tetap menjaga akuntabilitas mereka dalam mejalankan pemerintahan. Menjaga akuntabilitas penguasa merupakan suatu aktivitas politik yang biasa dijalankan oleh partai politik, serta merupakan tugas terpenting dari partai-partai politik.

Dengan demikian, ayat ini mengindikasikan tugas mendirikan partai-partai politik yang menyerukan Islam, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, serta menjaga penguasa agar segala sikap dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan19.

Karena itu, fungsi berbagai partai politik di dalam Negara Khilafah bukan untuk memegang kekuasaan, karena tidak ada konsep partai penguasa dalam Negara Khilafah. Banyaknya partai politik Islam dimungkinkan dan semuanya bekerja demi kebaikan seluruh lapisan masyarakat, bukan demi kepentingan mereka sendiri sebagaimana lazim ditemukan di negara-negara Barat.(FW)

KHALIFAH TIDAK MENGADOPSI HUKUM-HUKUM IBADAH DAN IDE-IDE YANG TERKAIT AQIDAH ISLAM

Posted on Friday, February 19, 2010 No Comments
Labels: INFO KHILAFAH

Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi

Pengantar

Di tengah masyarakat sering kita jumpai khilafiyah dalam hukum-hukum ibadah. Misalnya dalam jumlah rakaat shalat tarawih. Ada yang tarawih 11 rakaat dan ada yang tarawih 23 rakaat. Mungkin muncul pertanyaan, apakah Khilafah akan mengadopsi pendapat tertentu dalam masalah ini dan mengharuskan rakyat untuk mengamalkannya?

Demikian pula, ada khilafiyah dalam ide-ide yang berkaitan dengan Aqidah. Misalnya dulu pernah muncul perdebatan sengit apakah Al-Qur`an makhluq atau kalamullah. Pada masa Khilafah Abbasiyah, Khalifah Al-Ma’mun (berkuasa 813-833 M) yang terpengaruh aliran Mu’tazilah mengadopsi ide Al-Qur`an adalah makhluq dan mengharuskan rakyat menganut pendapat itu. Sementara Imam Ahmad bin Hambal yang dianggap sebagai representasi aliran Ahlus Sunnah bersiteguh bahwa Al-Qur`an adalah kalamullah, bukan makhluq. Akibatnya beliau mendapat perlakuan kejam dari penguasa saat itu. Apakah Khilafah akan mengadopsi ide tertentu dalam persoalan Aqidah seperti itu dan mengharuskan rakyat untuk menganutnya?

Hizbut Tahrir telah menjawab pertanyaan semacam ini dalam kitabnya Rancangan UUD Negara Khilafah (Masyru’ ad-Dustur). Pasal 4 Rancangan UUD itu berbunyi, "Khalifah tidak mengadopsi hukum syara’ tertentu dalam ibadah, kecuali zakat dan jihad serta apa saja yang menjadi keharusan untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Khalifah juga tidak mengadopsi ide apa pun yang berkaitan dengan Akidah Islam." (An-Nabhani, Muqaddimah al-Dustur, hal. 19). Telaah kitab kali ini akan menjelaskan lebih jauh pasal tersebut berdasarkan uraian dalam kitab Muqaddimah al-Dustur karya Imam Taqiyyuddin An-Nabhani (2009).

Tak Mengadopsi Lebih Baik Daripada Mengadopsi

Jelas dari bunyi pasal itu, bahwa kelak Khalifah tidak akan mengadopsi hukum-hukum syara’ tertentu yang khilafiyah dalam persoalan ibadah. Khalifah kelak juga tidak akan mengadopsi ide-ide tertentu yang terkait dengan Aqidah Islam, misalnya mengadopsi mazhab (aliran) Mu’tazilah atau aliran Wahabi (Salafi).

Imam An-Nabhani menyatakan sikap Khalifah yang demikian itu dimaksudkan untuk menjauhkan diri dari berbagai masalah serta untuk mewujudkan ketenteraman dan kerukunan di tengah umat. (Muqaddimah al-Dustur, hal. 19).

Dapat dibayangkan, andaikata Khalifah mengadopsi satu hukum tertentu dalam persoalan ibadah atau mengadopsi suatu aliran Aqidah tertentu, akan banyak masalah yang harus dihadapi Khalifah. Misalnya, munculnya rasa tidak senang dari rakyat kepada Khalifah. Ketidakpuasan rakyat ini dapat berkembang ke arah sikap pembangkangan rakyat yang tentu tidak baik bagi stabilitas negara.

Sebagai contoh, misal Khalifah mengadopsi pendapat bahwa melafalkan niat dalam ibadah (seperti wudhu, sholat, puasa, dsb) adalah bid’ah. Umat pun dilarang oleh Khalifah untuk melafalkan niat. Apa yang akan terjadi? Pasti di antara umat Islam ada yang tersinggung dan sangat keberatan dengan pelarangan oleh Khalifah itu, meski memang ada ulama yang berpendapat melafalkan niat itu bid’ah. (Abdat, Risalah Bid’ah, hal. 175). Akan timbul pro kontra yang merusak kerukunan umat. Karena sebagian umat yang tidak terima akan menjawab bahwa melafalkan niat bukanlah suatu bid’ah. (Harmi dkk, Kiai NU Tidak Berbuat Bid’ah, hal. 15).

Contoh lain, misal Khalifah mengadopsi pendapat Wahabi (Salafi) bahwa ayat-ayat sifat tidak boleh ditakwilkan. Kelompok Wahabi tidak membenarkan pemahaman penganut Asy’ariyah yang menakwilkan "tangan Allah" (yadullah) sebagai "kekuasaan Allah" (qudratullah) (QS Al-Fath [48] : 10). Penganut Wahabi pun seringkali menganggap penganut Asy’ariyah sebagai kelompok sesat, meski paham Asy’ariyah itu sesungguhnya didasarkan pada pemahaman lughawi dan pemahaman syar’i yang kuat. Jika Khalifah mengadopsi paham Wahabi ini, pasti di antara umat Islam ada yang tidak terima disebut sesat atau menyimpang. Kondisinya akan semakin runyam kalau Khalifah itu lalu menangkap dan menghukum para penganut Asy’ariyah. Tak mustahil Khalifah penganut Wahabi seperti ini akan bertindak kejam seperti Khalifah Al-Ma`mun yang menyiksa Imam Ahmad tanpa rasa perikemanusiaan.

Di sinilah kita dapat mengerti bahwa memang lebih bijaksana dan lebih tepat kalau Khalifah tidak mengadopsi. Baik itu menyangkut hukum-hukum tertentu yang khilafiyah dalam masalah ibadah, maupun menyangkut ide-ide tertentu yang berkaitan dengan Aqidah. Khalifah cukup melakukan pengawasan secara umum (isyraf ‘aam) kepada masyarakat dan mencegah tindakan saling membid’ahkan atau mengkafirkan di antara anggota masyarakat.

Namun Imam An-Nabhani menegaskan, bahwa ketika Khalifah tidak mengadopsi, bukan berarti mengadopsi itu haram bagi Khalifah. Namun artinya ialah Khalifah memilih untuk tidak mengadopsi. Sebab mengadopsi suatu hukum asalnya adalah mubah bagi Khalifah. Jadi Khalifah boleh mengadopsi dan boleh tidak mengadopsi. Namun Imam An-Nabhani lebih cenderung Khalifah tidak mengadopsi. Maka bunyi pasal 4 di atas redaksinya adalah,"Khalifah tidak mengadopsi..." dan bukannya, "Khalifah haram mengadopsi..." (Muqaddimah al-Dustur, hal. 20).

Alasan Memilih Tidak Mengadopsi

Lalu apa alasannya Imam An-Nabhani lebih cenderung agar Khalifah tidak mengadopsi? Ada dua alasan yang dikemukakan beliau.

Pertama, karena adopsi dalam hukum-hukum ibadah dan ide yang berkaitan dengan Aqidah dapat menimbulkan haraj (rasa sempit di dalam hati). Padahal Islam tidak menghendaki adanya kesempitan dalam mengamalkan ajaran Islam. Firman Allah SWT :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (QS Al-Hajj [22] : 78)

Kedua, karena adopsi seperti itu menyalahi fakta adopsi. Sebab adopsi itu berada pada interaksi antara sesama manusia, bukan pada interaksi antara manusia dengan Allah SWT. Adopsi itu faktanya terkait dengan hukum-hukum muamalat atau uqubat, yang memang akan menimbulkan konflik dan sengketa di antara individu masyarakat jika tidak diatur dengan hukum yang sama.

Sedang hukum-hukum ibadah dan juga ide yang berkaitan dengan Aqidah, faktanya adalah pengaturan interaksi antara manusia dengan Allah SWT, bukan interaksi antara sesama manusia. Jika ada perbedaan hukum, relatif tidak akan menimbulkan konflik atau sengketa di antara individu masyarakat.

Berdasarkan dua alasan itulah, yang lebih tepat adalah Khalifah itu hendaknya tidak mengadopsi. (Muqaddimah al-Dustur, hal. 21).

Perkecualian

Meski sikap yang lebih baik adalah Khalifah tidak mengadopsi, namun ini ada perkecualiannya. Yaitu boleh saja Khalifah mengadopsi hukum-hukum ibadah atau ide yang berkaitan dengan Aqidah, dalam rangka untuk memelihara persatuan umat, meskipun dapat menimbulkan rasa sempit di dalam hati (haraj) dan menyalahi fakta adopsi.

Pengecualian ini dikarenakan adanya tarjih (pengunggulan) pada nash-nash yang qath’i (pasti), yaitu nash yang qath’i tsubut (pasti penetapannya) dan qath’i dalalah (pasti pengertiannya). Nash qath’i seperti ini lebih kuat daripada nash yang tak menghendaki adanya kesempitan dalam agama Islam.

Misalnya, nash qath’i yang mewajibkan kaum muslimin bersatu dengan ikatan Islam dan melarang mereka untuk bercerai berai (QS Ali ‘Imran [3] : 103). Nash qath’i ini lebih rajih (kuat) daripada nash yang tak menghendaki rasa sempit dalam agama Islam (QS Al-Hajj [22] : 78).

Maka dari itu, sebagai perkecualian, boleh Khalifah mengadopsi hukum-hukum ibadah tertentu, seperti hukum-hukum jihad dan zakat, demi menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Sulit dibayangkan negara Khilafah dapat memungut zakat secara optimal dari umat Islam, kalau Khilafah tidak mengadopsi hukum-hukum tertentu dalam masalah zakat.

Termasuk pula dalam hal ini, Khalifah boleh mengadopsi kesatuan awal puasa Ramadhan, kesatuan pelaksanaan haji, juga kesatuan Idul Fitri dan Idul Adha, dalam rangka untuk memelihara persatuan kaum muslimin.

Fakta menunjukkan bahwa perbedaan hari raya seringkali menimbulkan suasana tidak nyaman bahkan permusuhan di antara anggota masyarakat, atau bahkan, di antara sesama anggota keluarga yang kebetulan berbeda mazhab. Mereka terbukti lebih senang dan lebih berbahagia jika Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari yang sama. Maka sudah selayaknya, Khalifah nanti mengadopsi kesatuan Idul Fitri dan Idul Adha bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Wallahu a’lam.

DAFTAR BACAAN

Abdat, Abdul Hakim bin Amir, Risalah Bid’ah, (Jakarta : Pustaka Abdullah), 2004

Al-Baghdadi, Abdul Qahir, Al-Farqu Baina Al-Firaq, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 2005

Al-Ghumari, Ahmad bin Muhammad, Taujih Al-Anzhar li Tauhid Al-Muslimin fi Ash-Shaum wa Al-Ifthar, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 2006

Al-Hafni, Abdul Mun’im, Ensiklopedi Golongan, Kelompok, Aliran, Mazhab, Partai, dan Gerakan Islam (Mausu’ah al-Harakat wa al-Madzahib Al-Islamiyyah fi Al-‘Alam), Penerjemah Muhtarom, (Jakarta : Soegeng Saryadi Syndicate & Grafindo Khazanah Ilmu), 2006

Al-Hawali, Safar bin Abdurrahman, Ushul al-Firaq wa Al-Adyan wa Al-Madzahib al-Fikriyah, (t.tp. : t.p.), t.t.

Al-Hamd, Muhammad bin Ibrahim, Rasa`il fi al-Adyan wa Al-Firaq wa Al-Madzahib, (t.tp. : t.p.), 1426

Al-Khalidi, Mahmud Abdul Majid, Qawaid Nizham Al-Hukm fi Al-Islam, (Kuwait : Dar Al-Buhuts Al-Ilmiyyah), 1980

An-Nabhani, Taqiyuddin, Muqaddimah al-Dustur aw Al-Asbab Al-Mujibah Lahu, Jilid I, (Beirut : Darul Ummah), Cetakan II, 2009

Harmi, Bakhtiar dkk, Kiai NU Tidak Berbuat Bid’ah, (Ponorogo : Lajnah Ta`lif wan Nasyr NU Ponorogo), 2009

Hawari, Muhammad, 'Isyruuna Nadwah fi Syarh wa Munaqasyah Masyru' Tathbiq Al-Islam fi Al-Hayah, (t.t.p. : t.p), 2002

Mufti, M. Ahmad & Al-Wakil, Sami Shalih, At-Tasyri’ wa Sann al-Qawanin fi Ad-Daulah Al-Islamiyyah, (Beirut : Dar Al-Nahdhah Al-Islamiyyah), 1992

Zarkasyi, Amal Fathullah, ‘Ilmu al-Kalam Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyyah wa Qadhayaha Al-Kalamiyyah, (Gontor : Darus Salam), 2006

HAK KHALIFAH MELEGISLASI HUKUM SYARA’ MENJADI UNDANG-UNDANG

Posted on Saturday, January 16, 2010 No Comments
Labels: INFO KHILAFAH

Oleh : KH. M. Shiddiq Al-Jawi

Pengantar

Seperti layaknya negara mana pun di dunia, Khilafah juga memerlukan seperangkat undang-undang untuk mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakatnya. Tentu ada bedanya. Pertama, substansi hukum dalam UU di negara Khilafah hanyalah hukum syara’ yang digali dari Al-Qur`an dan As-Sunnah. Sedang dalam negara sekuler, substansi hukumnya bukan hukum syara’, melainkan hukum kufur buatan manusia. Kedua, yang berhak melegislasi UU dalam negara Khilafah hanyalah Khalifah sebagai kepala negara. Sedang dalam negara demokrasi sekarang, yang berhak melegislasi UU adalah badan legislatif, yakni DPR sebagai wakil rakyat.

Tulisan ini bermaksud menjelaskan lebih jauh kewenangan Khalifah tersebut, yaitu melegislasi hukum syara’ menjadi UU. Hal ini sebagaimana pasal 3 Rancangan UUD Negara Khilafah yang digagas Hizbut Tahrir (HT), yang berbunyi,"Khalifah mengadopsi hukum-hukum syara’ tertentu yang dilegislasinya sebagai undang-undang dasar dan undang-undang. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah diadopsi oleh khalifah menjadi satu-satunya hukum syara’ yang wajib dilaksanakan dan menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati oleh setiap individu rakyat, baik secara lahir maupun secara batin." (Muqaddimah ad-Dustur, Cet. II, 2009, hal. 16). Pasal ini mengandung 2 (dua) poin. Pertama, hak khusus Khalifah melegislasi UU. Kedua, kewajiban rakyat mentaati UU yang dilegislasi khalifah.

Antara Adopsi dan Legislasi

Adopsi (tabanni) dalam pandangan HT artinya adalah tindakan seorang muslim memilih suatu hukum syara’ dan menjadikannya hukum untuk dirinya, disertai keharusan untuk mengamalkan, mengajarkan, dan mendakwahkan hukum itu pada saat dia mendakwahkan hukum dan pemikiran Islami. (An-Nabhani, 2003:136; Baba, 2008:26; Radhi, 2006:13).

Adopsi merupakan keharusan pada saat terdapat khilafiyah dalam suatu hukum syara’. Misalnya masalah menyentuh perempuan, ada khilafiyah apakah itu membatalkan wudhu atau tidak. Menurut mazhab Syafii, membatalkan. Sedang menurut mazhab Hanafi, tidak membatalkan. Dalam kondisi seperti inilah, seorang muslim wajib mengadopsi satu hukum syara’ tertentu bagi dirinya. Sebab hukum Allah bagi satu individu dalam satu masalah adalah satu saja, tidak berbilang. (An-Nabhani, 2003:135). Adopsi ini dilakukan oleh tiga subjek.

Pertama, oleh individu. Misalnya adopsi dalam khilafiyah wudhu seperti dicontohkan di atas.

Kedua, oleh jamaah (kelompok). Misalnya adopsi mengenai metode yang ditempuh untuk menegakkan Khilafah.

Ketiga, oleh negara (Khalifah). Misalnya adopsi mengenai hukum-hukum ijtihadiyah dalam masalah jihad, zakat, pajak, kharaj, jizyah, dan sebagainya. (Baba, 2008:79)

Dengan demikian, ada perbedaan antara istilah adopsi (tabanni) dan legislasi (sann al-dustur wa al-qawanin; taqnin al-syari’ah). Perbedaannya terletak pada cakupannya. Adopsi bersifat umum mencakup adopsi oleh individu, jamaah, dan negara. Sedang legislasi bersifat khusus, yaitu hanya dilakukan oleh Khalifah sebagai kewenangan khusus baginya. Ketika dilakukan oleh Khalifah inilah, adopsi identik dengan legislasi, yang didefinisikan sebagai tindakan khalifah menetapkan suatu hukum syara’ sebagai undang-undang dasar (UUD) atau undang-undang (UU) resmi yang berlaku mengikat untuk seluruh aparat pemerintah dan individu rakyat.

Hak Khusus Khalifah Melegislasi UU

Poin pertama pasal 3 Rancangan UUD Khilafah menegaskan bahwa dalam negara Khilafah, otoritas legislasi ada di tangan Khalifah selaku kepala negara. Dalilnya adalah Ijma’ Sahabat, ridhwanullahi ’alaihim. Pada saat Abu Bakar menjadi Khalifah, beliau menetapkan ucapan talak sebanyak tiga kali jatuh sebagai talak satu. Beliau juga menetapkan harta Baitul Mal dibagi dalam jumlah yang sama besarnya kepada seluruh rakyat. Khalifah Abu Bakar memerintahkan kebijakan ini atas seluruh aparat pemerintah dan rakyat.

Namun saat Umar bin Khathab menjadi Khalifah, beliau menetapkan ucapan talak sebanyak tiga kali jatuh sebagai talak tiga (bukan talak satu). Beliau juga menetapkan pembagian harta Baitul Mal dengan cara berbeda dari cara Khalifah Abu Bakar. Jika Abu Bakar menyamaratakan, Umar membaginya tidak sama rata, bergantung siapa yang lebih dulu masuk Islam, tingkat kebutuhan hidup, dan partisipasi dalam jihad fi sabilillah. Khalifah Umar pun memerintahkan kebijakan ini atas seluruh aparat pemerintah dan rakyat.

Para sahabat Nabi SAW tidak ada yang mengingkari tindakan Khalifah Abu Bakar dan Umar itu. Dengan demikian, telah terwujud Ijma’ Sahabat dalam 2 (dua) persoalan. Pertama, bahwa seorang Khalifah berhak mengadopsi dan melegislasi suatu hukum syara’ yang diberlakukan secara umum kepada seluruh rakyat. Kedua, bahwa wajib hukumnya atas rakyat mentaati Khalifah dalam hukum-hukum syara’ yang telah dilegislasi oleh Khalifah. (Muqaddimah al-Dustur, hal. 17).

Berdasarkan Ijma’ Sahabat tersebut diistinbath beberapa kaidah syara’ yang terkenal, misalnya :

لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُحْدِثَ مِنَ الأَقْضِيَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْدُثُ مِنْ مُشْكِلاَتٍ

"Penguasa berhak menetapkan keputusan-keputusan baru sesuai problem-problem baru yang terjadi."

أَمْرُ الإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلاَفَ

"Perintah Imam (Khalifah) menghilangkan perbedaan pendapat."

أَمْرُ الإِمَامِ نَافِذٌ ظَاهِراً وَبَاطِناً

"Perintah Imam (Khalifah) wajib dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin." (Muqaddimah al-Dustur, hal. 17).

Jelaslah, bahwa hak legislasi dalam negara Khilafah ada di tangan Khalifah saja, bukan yang lain.

Maka, tidak tepat pendapat sebagian ulama yang menyatakan legislasi dalam negara Khilafah adalah hak Ahlul Halli wal Aqdi. Keliru pula pendapat Muhammad Abduh yang menjadikan legislasi sebagai hak Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen). (Al-Badrani, al-Nizham al-Siyasi Ba’da Hadm Daulah Al- Khilafah, hal. 11; Al-Hamdawi, Fiqih Al-Ahkam As-Sulthaniyah, hal 16).

Namun hak legislasi bagi Khalifah ini hukum asalnya adalah boleh (mubah), tidak wajib. Sebab Ijma’ Sahabat yang terwujud dalam persoalan ini menetapkan legislasi adalah hak Khalifah, bukan kewajiban Khalifah. Jadi Khalifah boleh melegislasi dan boleh pula tidak. Jika Khalifah dapat menyelenggarakan urusan negara tanpa legislasi, maka berlakulah hukum asal legislasi, yaitu mubah. Misalnya dalam masalah nishab (jumlah minimal) saksi dalam peradilan. Namun jika Khalifah tidak dapat menyelenggarakan urusan negara tanpa legislasi, maka legislasi hukumnya menjadi wajib, berdasarkan kaidah syara’ maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. (Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya). Hal ini berlaku pada segala persoalan yang menyangkut persatuan umat dan kesatuan penyelenggaraan negara. Misalnya, hukum-hukum zakat, jihad, perjanjian (mu’ahadat), penetapan awal Ramadhan, penetapan Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya.

Kewajiban Rakyat Mentaati UU Yang Dilegislasi Khalifah

Poin kedua pasal 3 Rancangan UUD Khilafah menegaskan bahwa wajib hukumnya atas seluruh aparat dan rakyat mentaati UU yang dilegislasi oleh khalifah, baik secara lahir maupun batin. Dengan kata lain, tidak boleh aparat ataupun rakyat mengamalkan hukum lain di luar hukum yang telah diadopsi oleh Khalifah. Sebab hukum Allah yang berlaku bagi kaum muslimin adalah hukum yang telah diadopsi oleh Khalifah. (Muqaddimah al-Dustur, hal. 17).

Namun ketaatan aparat dan rakyat di sini bukan berarti rakyat harus mengadopsi apa yang diadopsi oleh khalifah, namun cukup mereka tunduk pada apa yang diadopsi khalifah. Artinya, ketaatan rakyat hanya terbatas pada aspek amal, bukan pada aspek keyakinan (opini). Jadi rakyat tetap dibolehkan menganut pendapat yang berbeda dengan pendapat Khalifah, bahkan boleh pula mengajarkan atau mendakwahkan pendapat yang berbeda dengan pendapat Khalifah. (An-Nabhani, Al-Syakhshiyah al-Islamiyah, II/138-139; Baba, Tabanni Afkar Al-Islam wa Ahkamihi, hal. 113).

Misalnya Khalifah mengadopsi pendapat yang mengharamkan menyewakan lahan pertanian. Maka rakyat hanya wajib mentaati dari segi amal saja, yaitu melaksanakan hukum tersebut, dan tidak boleh melaksanakan hukum selainnya. Tapi dari segi keyakinan, rakyat boleh menganut, mengajarkan, dan mendakwahkan pendapat yang membolehkan menyewa lahan pertanian.

Dengan demikian, tidak tepat perkataan Nashiruddin Al-Albani,"Seorang hakim tidak wajib dalam peradilan untuk mengadopsi pendapat Khalifah, jika terbukti baginya bahwa pendapat Khalifah menyalahi Sunnah." (Al-Albani, As-Silsilah Ash-Shahihah, 2/163). Artinya, dalam pandangan Al-Albani, jika pendapat Khalifah tidak menyalahi As-Sunnah, wajib atas hakim mengadopsi apa yang diadopsi Khalifah. (Al-Mas’ari, Al-Hakimiyah wa Siyadah Al-Syara’, hal. 320).

Pemahaman Al-Albani itu tidak tepat. Sebab kewajiban hakim bukanlah mengadopsi apa yang diadopsi Khalifah, melainkan melaksanakan apa yang diadopsi Khalifah. Jadi, ketaatan yang wajib dilakukan hakim adalah aspek amal saja, bukan aspek keyakinan atau opini. Hakim tetap boleh mengadopsi pendapat yang berbeda dengan pendapat yang diadopsi khalifah, meski yang wajib dijalankan dalam praktik hanyalah pendapat Khalifah saja, bukan pendapatnya sendiri. Sejalan dengan pengertian ini, maka yang dimaksud mentaati Khalifah secara lahir dan batin, bukanlah mentaati dalam perbuatan lahiriyah dan keyakinan dalam hati. Melainkan mentaati secara rahasia (fi as-sirr) dan secara terang-terangan (fi al-’alaniyyah). (Hawari,’Isyruna Nadwah, hal. 190; An-Nabhani, Al-Daulah Al-Islamiyah, hal. 143).

Maka dari itu, dengan memahami persoalan ini secara jernih dalam segala dimensinya, tidak perlu muncul kekhawatiran akan macetnya ijtihad, sebagaimana kritikan sebagian pihak yang salah paham terhadap Hizbut Tahrir.

Menurut mereka, mentaati apa yang diadopsi oleh Khalifah akan menumpulkan ijtihad. Tidak demikian. Sebab, sekali lagi, ketaatan rakyat hanya pada aspek amal, bukan aspek opini. Rakyat tetap boleh berijtihad walau pun menghasilkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang diadopsi Khalifah. Wallahu a’lam.

DAFTAR BACAAN

Al-Asyqar, Umar Sulaiman, Mu’awwiqat Tathbiq al-Syariat Al-Islamiyyah, (Amman : Darun Nafa`is), 1992

Al-Badrani, Hisyam, Tabshirah Al-Afham (Syarah Nizham Al-Islam), (t.tp : t.p.), t.t

----------, Al-Nizham Al-Siyasi Ba’da Hadm Daulah Al-Khilafah, (t.tp : t.p.), t.t

Al-Hamdawi, Abdul Karim, Fiqih Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (t.tp : t.p.), 1421

Al-Lahwu, ’Amir bin Isa, Harakah Taqnin Al-Fiqh Al-Islami, (t.tp. : t.p.), t.t.

Al-Mas’ari, Muhammad Abdullah, Al-Hakimiyah wa Siyadah Al-Syara’, (London : Lajnah Al-Difa’ ’An Huquq Al-Syar’iyyah), 2002

----------, Tha’at Ulil Amri Hududuha wa Quyuduha, (London : Lajnah Al-Difa’ ’An Huquq Al-Syar’iyyah), 2002

An-Nabhani, Taqiyuddin, Nizham Al-Islam, (Beirut : Darul Ummah), 2001

----------, Al-Daulah Al-Islamiyah, (Beirut : Darul Ummah), 2002

----------, Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah, Juz II, (Beirut : Darul Ummah), 2003

Al-Syatsry, Abdurrahman, Taqnin Al-Syariah Bayna Al-Tahlil wa Al-Tahrim, (t.tp. : t.p.), 1426

Baba, Awat Muhammad Agha, Tabanni Afkar Al-Islam wa Ahkamihi, (t.t.p : Al-Jami’ah Al-Mustanshiriyyah), 2008

Bassam, Abdullah, Taqnin Al-Syariah Adhrarahu wa Mafasiduhu, (Makkah : Dar Al-Tsaqafah), 1379

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. Ke-14, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 1992

Hawari, Muhammad, ’Isyruna Nadwah fi Syarh wa Munaqasyah Masyru’ Tathbiq Al-Islam fi Al-Hayah, (t.tp : t.p), 2002

Hizbut Tahrir, Ajhizah Daulah Al-Khilafah, (Beirut : Darul Ummah), 2005

----------, Muqaddimah Ad-Dustur, Cetakan II, (Beirut : Darul Ummah), 2009

Mufti, M. Ahmad, dan Sami Shalih Al-Wakil, Formalisasi Syariah dalam Negara Khilafah (Al-Tasyri’ wa Sann Al-Qawanin fi Al-Daulah Al-Islamiyah), Penerjemah M. Fakhrur Rozi, (Yogyakarta : Media Pustaka Ilmu), 2002

Radhi, Muhammad Muhsin, Hizbut Tahrir Tsaqafatuhu wa Manhajuhu fi Iqamah Daulah Al-Khilafah Al-Islamiyah, (Baghdad : Al-Jami’ah Al-Islamiyah), 2006

KHAZANAH KHILAFAH DALAM BIDANG KEDOKTORAN

Posted on Saturday, January 16, 2010 No Comments
Labels: INFO KHILAFAH

Banyak naskah berserak yang mengungkapkan temuan sejumlah penyakit mental dan syaraf di masa Turki Ottoman. Perkembangan ilmu pengetahuan terus melaju di masa Islam. Beragam temuan di berbagai bidang terungkap pula. Demikian pula yang terjadi di bidang kedokteran atau pengobatan. Pada masa Turki Ottoman, tabib Muslim menemukan sejumlah penyakit mental dan syaraf (neurologis).

Ada banyak naskah berserak mengenai penemuan jenis penyakit tersebut. Ada pula naskah yang hilang akibat penghancuran saat wilayah Islam diinvasi. Di sisi lain, terdapat naskah yang hancur karena ditelan masa. Namun, ada sejumlah naskah yang bisa terselamatkan.

Naskah yang mengungkap temuan-temuan itu dibuat antara abad ke-15 dan ke-18. Sejumlah penyakit mental dan syaraf yang dijelaskan dalam naskah itu, di antaranya ihtinak rahm (histeris) dan hafakan atau yurek oynamasi (kegelisahan).

Di samping itu, ada pula beberapa penyakit suciye muptela olanlar (kecanduan alkohol), afyonkesler ve berse muptel olanlar (kecanduan opium), dan kecanduan tembakau yang sekarang orang yang mengalaminya sering disebut sebagai perokok akut.

Dalam naskah medis itu, terungkap pula penyakit yang disebut teza’zu-i dimag (cedera kepala traumatis). Hal ini bisa terjadi jika seseorang jatuh dari tempat yang tinggi, mendapat pukulan keras di kepala, dan jika kepala dipukul dengan keras berkali-kali saat berkelahi.

Penyakit mental yang disebutkan dalam naskah medis ini, termasuk dalam pembahasan penyakit kepala yang disebut dengan sersam. Secara etimologi ser itu berarti kepala dan sam berarti bengkak. Gejala utama penyakit sersam adalah kebingungan pikiran.

Gejala lainnya, mereka yang menderita penyakit itu, selalu berbicara melantur dan tak jelas, merasakan demam, dan tubuh gemetar. Ada jenis sersam lainnya yaitu feranitis. Penyakit ini merupakan pembengkakan pada selaput otak. Di dunia kedokteran modern disebut meningitis.

Tipe lain dari sersam adalah demevi verem (flegmoni) yang merupakan penyakit berupa peradangan pada otak. Penyakit itu, sering disebut ensefalitis. Beberapa gejalanya, antara lain, wajah dan mata pasien berubah menjadi merah, mata lebih menonjol, dan sakit kepala hebat.

Selain itu, pasien terus merasa terganggu, kejang-kejang, mudah mengantuk, dan muntah-muntah. Jenis terburuk dari sersam adalah subari yang dalam bahasa Turki disebut ifratla olan sersam-i tiz. Gejala utama subari adalah divanelik (kegilaan) dan asuftelik (kegelisahan).

Gejala lainnya, penderita tak dapat tidur dengan baik, mengalami mimpi buruk, lalu terbangun dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, matanya kadang berubah menjadi merah darah, kadang-kadang bagian putih dari matanya menjadi kuning, gerakan matanya lambat, dan melantur.

Pada awalnya penderita subari merasa sangat gelisah, tetapi rasa gelisah itu kemudian menurun hingga dia hampir tidak dapat membuka matanya, mengalami demam tinggi, lidah bengkak, mulut kering, denyut nadi semula cepat dan kuat tetapi kemudian menjadi lemah dan lambat.

Napas penderita penyakit ini, semula kuat tetapi kemudian melemah, merasa seperti sakit di leher sehingga tampak pembuluh darahnya sedang tegang. Jenis terakhir sersam adalah soguk sersam (sersam dingin). Ini merupakan jenis sersam tanpa demam.

Dalam bahasa Arab-Turki, penyakit ini sering disebut nisyan dan unutsaguluk yang berarti kelupaan. Gejala utama dari sersam dingin adalah pelupa. Beberapa gejala khusus dari sersam dingin, antara lain, sakit kepala ringan tanpa disertai demam.

Selain itu, gejala lain yang menyerang penderita adalah perasaan mengantuk yang sangat kuat, mengalami lupa pada tingkat yang ekstrem, lambat dalam bergerak, denyut nadi perlahan-lahan dan ringan, sesak napas, sering menguap, dan memiliki air liur berlebihan.

Penderita penyakit ini, mengalami pula kebingungan dan tak mampu membedakan antara baik dan buruk. Penyakit ini seperti gejala penyakit demensia. Naskah medis tersebut, juga menjelaskan mengenai penyakit humre dan demregu, yang masuk kategori penyakit yang menyerang otak.

Tak ada penjelasan yang lengkap dan perinci apakah humre dan demregu termasuk dalam jenis sersam atau tidak. Namun, dalam kamus disebutkan bahwa humre adalah erysipelas (api luka) yang dalam bahasa Turki disebut yilancik, alazlama.

Sedangkan demregu merupakan penyakit yang disebut dengan tarama sozlugu atau penyakit lumut. Penyakit tersebut memiliki tiga gejala yang berbeda di antaranya, sakit kepala, merasakan kepanasan, merasakan kedinginan pada kulit wajah, dan warna mata kekuning-kuningan.

Lalu, dari waktu ke waktu wajah penderita memanas dan matanya menjadi merah. Penderita akan merasa demam dan gemetar. Bahkan, demam dan gemetar itu Jauh lebih hebat daripada penderita penyakit flegmoni. Sebagian besar dari mereka akhirnya meninggal dalam kurun tiga hari.

Jika mereka mampu menghadapi masa kritis dan sanggup bertahan selama tiga hari, mereka memiliki banyak harapan hidup. Penyakit tersebut kemungkinan menyebabkan komplikasi ketika dibiarkan tanpa pengobatan yang baik, efektif, dan teratur.

Melatih Para Calon Tabib

Perkembangan di bidang medis, tak terjadi begitu saja. Demikian pula dengan sejumlah penyakit yang berhasil diidentifikasi dan ditemukan para tabib Muslim di masa Turki Ottoman. Ada konsep dan metode yang memang diterapkan untuk melakukan pelatihan bagi mereka yang bergelut di bidang medis.

Selain para tabib, yang sering pula disebut sebagai ahli penyakit dalam, ada pula spesialis lainnya misalnya di bidang bedah, orthopedist, herbalis, dan mereka yang memiliki spesialisasi lainnya yang terkait dengan layanan kesehatan publik. Mereka mendapatkan pelatihan dan pendidikan dengan cara yang berbeda-beda.

Dokter atau tabib, memiliki posisi tertinggi dalam kelas pelatihan. Mereka biasanya mendapatkan pengajaran di sebuah madrasah dan dar al-shifa atau rumah sakit. Di rumah sakit Ottoman, seperti di Rumah Sakit Seljuk Kayseri (1205-6), mereka mendapatkan pelatihan baik dalam bentuk teori maupun praktik.

Seseorang yang ingin menjadi tabib disebut talib dan mereka yang menjadi siswa madrasah yang kelak menjadi tabib disebut shaqirdi tabib. Mereka mempelajari sejumlah kasus klinis di rumah sakit dan belajar tentang teori pengobatan di madrasah, juga membaca manuksrip medis di perpustakaan.

Untuk memberikan pelatihan yang baik, Pemerintah Ottoman melakukan sejumlah langkah. Di antaranya adalah membangun sejumlah rumah sakit baru. Salah satu rumah sakit yang dibangun untuk keperluan itu adalah RS Bursa (1399), yang merupakan bagian dari kompleks Sultan Yildirim, di mana para siswa kedokteran mendapat pelatihan di sana.

Sejumlah kalangan menyebutnya sebagai dar al-tib atau sekolah kedokteran. Ada pula Rumah Sakit Fatih (1470) yang terletak di Istanbul. Mereka yang mengajar kedokteran disebut darsiam dan para siswa kedokteran disebut dengan tabib shaqirdi.

Sebuah sekolah kedokteran yang terpisah didirikan di Kompleks Suleymaniye (1556-7), di mana kedokteran menjadi sebuah disiplin ilmu yang independen. Para siswa kedokteran yang belajar di sekolah tersebut melakukan praktik kedokteran di rumah sakit yang ada di dekat sekolah tersebut.

Mereka tak hanya mendalami ilmu kedokteran tetapi juga mempelajari hukum Islam, filsafat, literatur, dan bahasa Arab. Bahkan, mereka juga mesti mampu menguasai beragam ilmu pengetahuan. Biasanya, selama pendidikan di madrasah mereka dibekali berbagai ilmu itu sebelum melakukan praktik di rumah sakit.

Sumber: republika.co.id (9/12/2009)

KALIMAH "DAAR"

Posted on Saturday, January 02, 2010 No Comments
Labels: INFO KHILAFAH

Kata dâr, dalam bahasa Arab, adalah isim musytarak; satu kata dengan banyak makna. Konotasi kata tersebut meliputi: al-arshah (halaman rumah); al-bina’ (bangunan rumah); dan al-mahallah (distrik atau wilayah). Oleh karena itu, setiap tempat yang didiami oleh suatu kaum, disebut dar (negeri atau wilayah) mereka.(1) Al.Quran dan al-Hadits sama-sama menggunakan kata tersebut dengan konotasi etimotogisnya:tempat yang dihuni. Al-Quran telah menggunakan kata tersebut sebanyak 26 kali.(2 ) Allah Swt. berfirman:

Sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. (QS aI-An’am [6]: 32).

Hadist Nabi saw. juga menggunakan kata tersebut dengan konotasi yang sama, misalnya: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah datang ke kuburan, kemudlan beliau bersabda, ‘As’SaIam(u) ‘alaykum dar qawm(in) mu’minin wa inna insya Allah(u) bikum lãhiqun (Semoga keselamatan tetap dilimpahkan kepada kalian, tempat kaum Mukmin. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. (HR Muslim dari Abu Hurairah)

Dar (jamaknya ad-dur) juga bisa berkonotasi kabilah; bisa juga berkonotasi balad (negeri atau wilayah).[3 ] Namun demikian, konotasi etimologis tersebut telah dikonversi oleh Pembuat Syariat ketika menggunakan kata dar dalam konteks: Dar al-Islam, Dar al-Kufr, dan Dar al-harb. Ini antara lain tertihat dalam Hadis Nabi saw. yang menyatakan:

Jika kamu bertemu musuhmu, orang-orang Musyrik, ajaklah mereka pada tiga pilihan atau alternatif; mana saja di antara ketiganya, selama mereka memenuhi (seruan)-mu, terimalah dan tahanlah (untuk menyerang) mereka. Kemudian, ajaklah mereka pada Islam. Jika mereka memenuhi (seruan)-mu, terimalah dan tahanlah (untuk menyerang) mereka. Kemudian, ajaklah mereka berhijrah dari negeri mereka (Dâr Kufr) ke negeri Muhajirin (Dar Islam). Jika mereka enggan berhijrah dari sana, sampaikan kepada mereka, bahwa mereka layaknya kaum Muslim yang lain, yang kepada mereka akan diberlakukan hukum Allah, sebagaimana yang diberlakukan kepada kaum Mukmin; mereka tidak berhak mendapat bagian sedikitpun dari ghanimah dan fai’, kecuali jika mereka berjihad bersama kaum Muslim. Jika mereka enggan, mintalah mereka membayar jlzyah; jika mereka bersedia, terimalah dan tahanlah (untuk menyerang). Namun, jika mereka enggan, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. (HR Muslim dari Sulaiman bin Buraidah).

Dalam hadis lain disebutkan:

Dar Islam telah melindungi (rakyatnya) apa saja (darah, harta, dan kehormatan mereka) yang ada di dalamnya; sementara Dar Syirk telah menjadikan apa saja (milik rakyatnya)yang ada di dalamnya menjadi halal. (HR al-Mâwardi dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah).

Setelah adanya konversi dan konotasi etimologis ke konotasi syar’i, maka istilah tersebut telah menjadi istilah syariat. Sebab, syariat telah menggunakannya dengan istilah dan maksud yang dikehendakinya. Dari sini akhirnya berlaku kaidah umum di kalangan ulama ushul; jika ada kata musytarak dan manqul (yang dikorversi), maka yang manqul harus dikuatkan ketimbang yang musytarak. Para fukaha kemudian membuat definisi Dar Islam. Mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasâni, menyatakan bahwa Dar Kufr akan merijadi Dar Islam jika hukum Islam berkuasa di negeri tersebut.[5] Mazhab Syâfi’i, sebagaimana yang dikemukakan oleh ar-Ramli, menyebut Dar al-Islam jika penduduknya mampu melindungi diri dari serangan musuh.[6] Sedangkan mazhab Hanbali, seperti yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim, menyebut demikian jika negeri tersebut didiami oleh kaum Muslim dan hukum-hukum Islam diterapkan di sana.[7]

Dari batasan yang dikemukakan oleh para fukaha di atas dapat disimpulkan, bahwa status Dar lslam tersebut dapat dikembalikan kepada dua hal: (1) penerapan hukum Islam; (2) kekuatan Islam yang melindungi negeri dan penduduknya, baik di dalam maupun luar negeri. Keniscayaan dua syarat tersebut sebenarnya digali dari fakta Makkah dan Madinah setelah hijrah, juga dari perintah Rasulullah saw. untuk hijrah dari negeri kufur ke negeri kaum Muhajirin (Madinah) serta dari perintah untuk memerangi wilayah yang didiami kaum Muslim ketika ada Khilafah Islam, sementara di wilayah tersebut hukum dan keamanan tidak berada di tangan Islam.’

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa kata Dar Islam adalah bilad (negeri) atau wilayah yang didalamnya hukum Islam diterapkan secara total dan keamanannya berada di tangan kaum Muslim. Negeri atau wilayah ini tidak pernah ada tanpa adanya Khilafah Islam atau negara Islam. Sebab, adanya kedua syarat tersebut meniscayakan adanya Khilafah Islam. Artinya, hanya dibawah Khilafah Islamlah kedua syarat tersebut benar-benar terwujud. Oleh karena itu, juga bisa disimpulkan, bahwa Dar Islam adalah negeri atau wilayah yang benaung di bawah Khilafah Islam. Dari sini juga bisa ditarik kesimpulan bahwa negeri atau wilayah yang layak untuk dijadikan Khilafah atau Negara Islam adalah negeri atau wilayah yang mempunyai kekuasaan yang independen dari semua bentuk intervensi asing dalam mewujudkan “keamanan” dalam urusan domestik maupun luar negeri; di dalamnya juga diterapkan hukum Islam secara menyeluruh dan serentak

Dengan demikian, istilah Dâr Islam mempunyai makna yang berbeda dengan istilah KhiIafah atau Dawlah Islamiyyah, meski rmasing-masing merupakan istilah syariat. Dar al-Islam mempunyai konotasi tempat di mana hukum Islam secara totalitas diterapkan dan tempat tersebut dilindungi oleh kekuasaan kaum Muslim di bawah Khilafah Islam, sedangkan Khilafah atau Dawlah Islamiyyah mempunyai konotasi institusi—dalam wujud entitas operatif—yang menerapkan hukum Islam secara total sekaligus berarti kekuasaan politik yang menerapkan hukum dan melindungi rakyat.

Berbeda dengan istilah bilâd. Istilah bilad bukan istilah syariat, karena istilah ini tidak digunakan oleh nash syariat, baik al-Quran maupun as-Sunnah, kecuali dengan konotasi etimologis; tempat.[9] Penggunaan istilah biIad—yang kemudian mendapat adjektif Islam atau kufur—bukan karena hukum dan keamanannya, sebagaimana dar-, melainkan karena faktor: (1) hiyazah (penguasaan) dan (2) milk (hak milik).[10]

Dari sini, Bilad Islamiyah (negeri Islam) dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1. Wilayah yang pernah dikuasai oleh kaum Muslim atau tunduk di bawah Khilafah Islam, walaupun saat ini dikuasai oleh orang kafir, seperti Andalusia. Wilayah ini tetap disebut Bilad islamiyyah karena status asalnya tetap; sebagai wilayah yang dikuasai oleh kaum muslim dan karena kewajiban ke depan untuk mengambilnya kembali dari tangan orang Kafir.

2. Wilayah yang menjadi milik kaum Muslim karena selurub atau mayonitaspenduduknya pada saat ini adalah Muslim, sekalipun secara politik, para penguasa atau kepala negaranya adalah orang nonIslam, seperti lebanon.

Sifat Islam pada negeri ini tetap sekalipun hukum yang diterapkan tidak lagi hukum Islam atau keamanan untuk melindungi urusan domestik maupun luar negeri tidak berada di tangan kaum Muslim. Sebab, adjektif Islam tersebut dikembalikan pada hiyazah (penguasaan) dan milk (hak milik), bukan pada hukum dan keamanan. Oleh karena itu, sebuah Bilad Islamiyyah dapat disebut Dar al-Islam jika bergabung dengan Khilafah Islam atau Negara Islam; ketika hukum Islam diterapkan di sana secara total dan keamanannya di tangan kaum Muslim. Demikian sebaliknya. Negeri tersebut juga dapat disebut Dar al-Kufr jika tidak bergabung dengan Khilafah Islam atau Negara Islam. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Catatan Kaki:

1. Ibn Manzhur, Lisan al- ‘Arab, Dar al-Fikr, Beirut, tt., juz IV, hIm. 298.

2. QS al-Baqarah: 94; al-An’âm: 32, 127, dan 135; ai A’râf 145 dan 169; Yünus: 25; YOsuf: 109; ar-Ra’d: 22, 24, 25 dan 42; Ibrâhim: 28; an-NahI: 30; al Qashash 37, 77, dan 83; al-Ankabut: 64; al-Ahzâb: 29; Fâthir: 35; Shad: 46; Ghâfir: 39 dan 52; Fushitat: 28 dan al-Hasyr: 9.

3. Ibn Manzhur, Lisan al- ‘Arab, juz IV, him. 298-9.

4. Hafidz Abdurrahman, Ushul Fiqh: Membangun Paradigma Berfikir Tasyri’i, al-Azhar Press, Bogor, cet. I, 2003, hlm. 323-24.

5. Al-Kasâni, &dd’I’ cs-Shanâi’, Dâr ai-Kitâb al‘Arabi, Beirut, cet. II, 1982, juz VII, htm. 130; an-Nabhâni, Syakhshiyyah al-IsIamiyyah, Dâr al-ummah, Beirut, cet. III, 1994, juz Ii, him. 259.

6. Ar-Ramli, Nihayah al-Mutdj ‘ala Syarh al-Minhdj, Dâr ai-Fikr, Beirut, cet. terakhir, 1984, juz VIII, hIm. 82.

7. be al-QaMm, Ahkam Ahl ad-Dzimmah, ed. Shubhi Shâlih, Dâr al-’Ilm li al-Malâyin, Beirut, cet. II, 1983, htm. 366.

8. Abd al-Wahhãb Khallâf, as-Siyasah as-Syar’iyyah, Muassasah ar-Risâlah, Beirut, cet. V, 1993, hIm. 71; an-Nabhâni, Syakhshiyyah al-Islamiyyah, juz II, hlm. 259-60; Muhammad Khayr Haikal, al-Jihad wa al-Qital fi as-Siyasah as-Syar’iyyah, Dâr al-Bayâriq, Beirut, cet. I, 1996, juz I, him. 669. Al-Qur’an, surah al-A’raf (7): 57, 58 dan sebagainya.

9. Haikal, op. cit., Juz I, hlm. 678.

ISTILAH DAR AL-ISLAM

Posted on Saturday, January 02, 2010 No Comments
Labels: INFO KHILAFAH

Untuk mengkaji "Negara Islam" sebagai wacana politik dan kenegaraan dalam perspektif Islam, maka perlu mengkaji beberapa persoalan penting yang berkenaan dengan sejarah penggunaan istilah "Negara Islam" dalam wacana pemikiran Islam. Dari sini, perlu dianalisis penggunaan istilah dawlah, dawlah Islamiyyah, al-khilafah, dar al-Islam dan bilad Islamiyyah, yang semuanya sering digunakan untuk menjelaskan maksud yang sama. Dengan demikian akan nampak perbezaan atau persamaan istilah berkenaan, serta ciri masing-masing wacana berkenaan sebagai sebuah hakikat.

Tulisan ini berusaha menjelaskan hakikat "Negara Islam" yang sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Islam berdasarkan analisis penggunaan istilah, ketika ada pihak yang menuduh bahawa Islam tidak pernah menjelaskan tentang "Negara" kerana istilah berkenaan (dawlah) tidak ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, dan ketika ada pihak yang menggunakan istilah "Negara Islam" dengan gambaran yang bercanggah dengan Islam.

Perkataan dawlah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menerjemahkan perkataan state dalam bahasa Inggeris belum pernah digunakan oleh orang Arab, khususnya pada zaman permulaan Islam, iaitu abad ke-1 H/ke-7 M. Ini dapat dibuktikan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, yang masing-masing tidak pernah menggunakan istilah tersebut dengan pengertian state. Al-Qur’an menggunakan perkataan: dulah dalam konteks mal (kekayaan), iaitu: Kay la yakuna dulatan bayn al-aghniya’ minkum (supaya kekayaan itu tidak bergilir-gilir di tangan orang-orang kaya di antara kamu).

Ibn al-Manzur (w. 711 H/1211 M) yang menghimpun semua perkataan orang Arab asli (iqhah) dalam karya monumentalnya, Lisan al-’Arab, juga membuktikan, bahawa perkataan dawlah tidak pernah digunakan oleh orang Arab dengan pengertian state. Menurutnya, perkataan dawlah dan dulah bererti sama, iaitu al-’uqbah fi al-mal wa al-harb (pusingan kekayaan dan peperangan). Dawlah (jamaknya duwal) digunakan untuk "peperangan" yang bererti, salah satu kumpulan bergilir untuk menggantikan kumpulan yang lain. Sedangkan dulah (jamaknya dulat dan duwal) digunakan untuk "kekayaan" yang bererti, kekayaan tersebut digilirkan sekali untuk ini, dan sekali untuk yang lain.

Terakhir perkataan dawlah dan dulah dikatakan sebagai dua perkataan yang berbeza maknanya (lughatan). Di antaranya ada yang bermakna al-idalah al-ghalabah (kemenangan). Adalana Allah min ‘aduwwina (Allah telah memenangkan kami dari musuh kami) adalah makna perkataan dawlah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahawa perkataan dawlah dengan pengertian state tersebut sebenarnya merupakan perkataan yang diterjemahkan dari perkataan asing. Setelah mengkaji buku-buku rujukan klasik, perkataan state tersebut akan ditemukan dalam karya Plato dan muridnya, Aristotle. Plato mempunyai buku Republic (Republik) dan Statesman (Negarawan) yang memuat gagasan tentang state, sedangkan anak muridnya, Aristotle memuat gagasan tersebut dalam buku Politic.

Akan tetapi, tidak jelas apabila perkataan dawlah dengan pengertian state tersebut diperkenalkan kepada kaum muslimin. Jika merujuk kepada orang yang mula-mula menggunakan perkataan state tersebut adalah Plato dan muridnya, maka tidak menutup kemungkinan perkataan tersebut diperkenalkan ketika buku-buku falsafah diterjemahkan pada zaman ‘Abbasiyyah. Dalam laporan an-Nadim (w. 380 H), buku Politic Plato telah diterjemahkan oleh Hunain bin Ishaq (w. 260 H). Ini bererti sekitar pertengahan abad ke-3 H, istilah berkenaan baru dikenali oleh kaum muslimin.

Bukti yang lebih pasti berkenaan dengan penggunaan istilah tersebut dapat ditemukan dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun yang ditulis pada tahun 779 H atau sekitar pertengahan abad ke-8 H. Sekalipun demikian, Ibn Khaldun telah mengasingkan pembahasan ad-dawlah (negara), al-mulk (kerajaan) dengan al-khilafah wa al-imamah. Pembahasan yang terakhir ini, beliau jadikan satu sub-pembahasan dengan tajuk: fi ma’na al-khilafah wa al-imamah.

Sedangkan maksud perkataan tersebut dapat diterangkan mengikut penggunaan pencetusnya. Kerana perkataan tersebut mula-mula dipergunakan oleh ahli falsafah, maka dapat dikatakan bahawa lafaz (perkataan) ini merupakan haqiqah ‘urfiyyah khasah (kenyataan mengikut kebiasaan khas), yang merujuk kepada ahli falsafah.

Dalam pandangan mereka, perkataan state diertikan dengan:

1. Peringkat, tingkatan, kedudukan sesuatu, terutama dalam urutan dan .....hirarki.

2. kualiti wujud dan atau kedudukan dalam kehidupan.

Plato dan Aristotle tidak menakrifkan perkataan state (negara), kecuali menerangkan gagasan umum tentang sebuah negara yang mereka idam-idamkan. Plato menerangkan, bahawa negara lahir sebagai akibat dari perasaan manusia yang saling memerlukan (interdependency) dan pembahagian kerja secara sosial (social division of labour). Plato kemudian berangan-angan, bahawa negara yang baik adalah negara yang dipenuhi kebajikan, sementara negara yang dipenuhi kebajikan hanya negara yang dipimpin oleh orang yang baik. Kerana itu, menurutnya, ketua negara mestilah seorang raja yang baik (the Philosopher king). Sementara Aristotle berpendapat, bahawa negara merupakan organisme tubuh, dengan desa-desa yang terdiri dari keluarga-keluarga sebagai komponennya. Di samping itu, Aristotle menggambarkan, bahawa negara merupakan institusi politik yang paling berdaulat, yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Mungkin kerana perkataan state mempunyai ciri-ciri pembahagian kerja, kekuasaan politik yang berkuasa dan sebagainya, maka perkataan tersebut kemudian diterjemahkan dengan lafaz dawlah, yang mempunyai ciri-ciri al-uqbah (pergiliran) dan al-ghalabah (kemenangan atau kekuasaan), seperti yang dinyatakan di atas. Dengan demikian, perkataan dawlah (negara) tersebut bukan merupakan perkataan yang dinyatakan oleh nas, sama ada al-Qur’an dan as-Sunnah. Dan untuk menakrifkannya, tidak dapat menggunakan kedua nas tersebut, kecuali berpandukan pada realiti bahawa negara merupakan kumpulan manusia. Atau dengan lain perkataan untuk menakrifkannya, mestilah melihat realiti manusia dengan pelbagai ciri-cirinya.

Manusia adalah makhluk yang diberi akal oleh Allah. Oleh kerana itu, ia mampu melahirkan dan memahami pemikiran. Pemikiran dalam diri manusia sangat penting, kerana pemikiranlah yang mengawal perasaan dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Dari segi pemikiran, pemikiran manusia dapat dikelompokkan menurut fungsinya menjadi tiga jenis, iaitu: mafahim (pemahaman), maqayis (standard) dan qana’ah.

Disebut mafahim kerana pemikiran berkenaan mempunyai realiti yang dapat dijangkau oleh pancaindera manusia, yang dibenarkan kerana tidak bercanggah dengan realitinya. Contohnya adalah pemikiran akidah, yang dibenarkan kerana realitinya dapat dijangkau oleh pancaindera manusia. Pemikiran ini berfungsi menjadi asas dalam membina standard perbuatan dan benda, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai standard itu sendiri. Kerana itu, diperlukan pemikiran yang berfungsi sebagai standard untuk menentukan perbuatan dan benda, dan yang pasti ia bukan pemikiran akidah. Pemikiran ini disebut hukum, yang berfungsi sebagai miqyas (jamaknya maqayis), iaitu standard. Dalam Islam, ia berupa hukum halal-haram, sedangkan dalam Kapitalisme dan Sosialisme, ia berupa maslahat dan mudarat. Baik pemikiran akidah dan hukum syarak tidak akan mendorong orang yang memilikinya untuk berkorban demi mewujudkan dan mempertahankannya, sekiranya pemikiran tersebut tidak menjadi qana’ah, iaitu menjadi pemikiran yang diyakini dan diterima secara penuh, kerana dapat dibuktikan berdasarkan hujah-hujah yang logik.

Di sudut lain, sekalipun kekuatan (al-ghalabah) atau kekuasaan (as-sultah) dijalankan oleh orang tertentu, tetapi yang pasti ia bukan berasal dari seorang, melainkan dari sekelompok orang yang semuanya tadi merupakan satu entiti atau struktur. Dengan kedua realiti ini, iaitu realiti manusia dan tabiat kekuasaan, maka perkataan dawlah (negara) dapat ditakrifkan sebagai:

Entiti dan struktur (kiyan) pentadbiran yang berfungsi untuk menerapkan kumpulan pemahaman (mafahim), standard (maqayis) dan qana’ah yang diterima oleh umat.

Oleh kerana ini merupakan takrifan tentang realiti sebuah negara, berdasarkan realiti negara sebagai entiti dan struktur kekuasaan serta kumpulan manusia yang mempunyai pemikiran, maka takrifan ini boleh digunakan secara umum untuk semua negara, sama ada negara Kapitalis, Sosialis ataupun Islam. Jika semuanya tadi dilihat berdasarkan realiti di atas, maka masing-masing mempunyai gambaran yang sama. Sedangkan sifat Kapitalis, Sosialis dan Islam baru wujud apabila pemahaman, standard dan qana’ah masing-masing negara tersebut adalah Kapitalis, Sosialis atau Islam. Berdasarkan perbezaan pemahaman, standard dan qana’ah inilah, maka identiti sesebuah negara dapat ditentukan.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahawa perkataan dawlah memang tidak dinyatakan oleh al-Qur’an dan as-Sunnah, atau nas syarak. Akan tetapi, tidak bererti bahawa keterangan yang berkenaan dengan realiti tersebut tidak ada dalam Islam. Atau dengan lain perkataan, Islam tidak membahas realiti berkenaan, sebagaimana yang dituduhkan oleh Ali bin Abdurraziq (intelektual Mesir). Ini kerana tuduhan tersebut jelas bercanggah dengan nas al-Qur’an yang qat’i, bahawa Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Yang benar, realiti yang dimaksudkan oleh perkataan dawlah (negara) tersebut telah diterangkan oleh Islam, tetapi dengan menggunakan istilah yang unik, iaitu al-khilafah.

Perkataan al-khilafah ini terdapat dalam hadith hasan riwayat al-Bazzar yang menyatakan:

"Sesungguhnya permulaan (urusan) agama kamu adalah bermula dengan kenabian dan rahmat, kemudian akan ada khilafah dan rahmat, kemudian akan ada kerajaan dan kesengsaraan (jabariyyah)."

Perkataan khilafah dalam hadith di atas menunjukkan sistem pemerintahan, yang merupakan pewaris pemerintahan kenabian.

Ini juga diterangkan dalam hadith sahih riwayat Muslim yang menyatakan:

"Dahulu Bani Israel dipimpin (dan diuruskan) oleh para nabi. Apabila para nabi itu telah wafat, mereka digantikan oleh nabi yang baru. Sedangkan setelahku, tidak ada lagi seorang nabi, dan akan ada khalifah yang banyak."

Hadith yang kedua ini menerangkan, bahawa fasa pemerintahan yang pertama adalah fasa pemerintahan dengan sistem kenabian, tetapi setelah tidak ada lagi nabi yang diutus, sistem kenabian tersebut diteruskan oleh para khalifah (jamaknya khulafa’), iaitu orang yang menjawat jawatan pengerusi al-khilafah. Berdasarkan hadith di atas, juga dapat difahami, bahawa sistem yang diwariskan oleh Nabi saw. untuk menguruskan urusan umatnya adalah sistem al-khilafah, yang menjadi pewaris Nabi saw. dalam urusan pemerintahan, bukan dalam urusan kenabian. Ini kerana urusan kenabian adalah masalah pelantikan dari Allah, sedangkan urusan pemerintahan adalah masalah pelantikan dari manusia.

Bahawa al-khilafah merupakan sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Nabi saw. dapat dibuktikan melalui lafaz hadith sahih riwayat Bukhari dan Muslim di atas. Dalam hadith berkenaan disebutkan: Kanat bani Isra’il tasusuhum al-anbiya’ (dahulu Bani Israel dipimpin dan diuruskan oleh para nabi). Lafaz: tasusuhum al-anbiya’ (dipimpin dan diuruskan oleh para nabi) menunjukkan, bahawa para nabi tersebut memegang jawatan politik (siyasah), seperti yang dipegang oleh Nabi Dawud dan penerusnya, Sulaiman alyhima as-salam, ketika mereka bukan hanya menjadi Nabi, tetapi juga memegang jawatan pemerintahan. Apabila sampai pada Nabi Muhammad saw., baginda bersabda: Kullama halaka nabiyy khalafahu nabiyy wa innahu la nabiyya ba’di (Apabila para nabi itu telah wafat, mereka digantikan oleh nabi yang baru. Sedangkan setelahku, tidak ada lagi seorang nabi) yang dapat dipahami, bahawa Nabi saw. merupakan pengganti para nabi sebelumnya dalam urusan politik (siyasah) di samping pengganti dalam urusan kenabian. Ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam sirah Nabi saw., mulai dari menubuhkan parti, mengambil kuasa untuk menerapkan Islam di Madinah, membuat perjanjian dengan pihak Yahudi, kafir Quraisy, melakukan siri peperangan dan sebagainya. Semuanya ini merupakan aktiviti politik, sementara aktiviti kenabian dinyatakan oleh al-Qur’an sebagai aktiviti tabligh (penyampaian risalah).

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahawa realiti yang dimaksudkan oleh perkataan dawlah (bahasa Arab) atau state (bahasa Inggeris) tersebut dibahas oleh Islam dalam sebuah wacana yang unik, yang disebut oleh nas syarak dengan al-khilafah. Ibn Khaldun juga menggunakan perkataan dawlah Islamiyyah (negara Islam), iaitu perkataan dawlah (negara) yang disifatkan dengan Islamiyyah (Islam) untuk menyebut al-khilafah. Bahkan berkemungkinan Ibn Khaldun adalah sarjana Islam yang pertama menggunakan perkataan dawlah Islamiyyah untuk menyebut al-khilafah, sekalipun pada masa yang sama, beliau tetap menggunakan perkataan al-khilafah ini.

Dalam konteks ini, Ibn Khaldun memberikan sifat Islamiyyah kepada perkataan dawlah, kerana perkataan tersebut bermakna umum, meliputi Islam dan bukan Islam. Ini kerana beliau membezakan antara siyasah ‘aqliyyah (politik dan pemerintahan akal) dengan siyasah syar’iyyah (politik dan pemerintahan syarak). Dikatakan siyasah ‘aqliyyah kerana kanun yang diterapkan oleh negara berkenaan bersumber dari akal dan tokoh-tokoh negara, dan dikatakan siyasah syar’iyyah kerana kanun yang diterapkan oleh negara bersumber dari syariat Allah. Negara yang pertama, beliau sebut al-mulk (kerajaan) atau dawlah (negara), sedangkan yang kedua beliau sebut al-khilafah atau ad-dawlah al-Islamiyyah.

Oleh kerana itu, perkataan dawlah Islamiyyah (negara Islam) hanya mempunyai satu makna, iaitu al-khilafah, sebagaimana maksud yang dikehendaki oleh sarjana yang pertama menggunakan perkataan ini. Jika logik Ibn Khaldun ini digunakan, bererti selain al-khilafah bukan negara Islam. Sedangkan apa yang berlaku pada hari ini, iaitu penggunaan perkataan "negara Islam" dengan makna selain al-khilafah merupakan suatu kekeliruan, sama ada kerana ketidaktahuan tentang makna perkataan dawlah Islamiyyah yang hanya dapat diertikan dengan al-khilafah, ataupun kerana berniat jahat untuk menipu umat Islam dan menyesatkan mereka dari realiti yang sebenar.

Ini berkenaan dengan penggunaan istilah dawlah, dawlah Islamiyyah dan al-khilafah.

Dalam konteks ini, ada perkataan lain yang digunakan oleh ahli fikah, yang juga perlu diterangkan maksudnya dengan tepat, iaitu dar al-Islam dan bilad al-Islam atau untuk yang kedua ini lebih tepat digunakan dengan sebutan bilad al-muslimin. Kedua perkataan tersebut sering digunakan untuk menyebut negara Islam, sehingga adakalanya tidak dibezakan dengan perkataan dawlah Islamiyyah atau al-khilafah.

Perkataan dar al-Islam sesungguhnya merujuk kepada nas syarak, iaitu as-Sunnah. Untuk menjelaskan maksud penggunaan perkataan ini, perlu diterangkan makna lafaz dar itu sendiri. Dari segi bahasa, lafaz dar bererti al-mawdi’ (tempat) dan al-qabilah (kabilah). Al-Qur’an menggunakan perkataan dar yang secara keseluruhan digunakan mengikut makna bahasa (al-haqiqah al-lughawiyyah), iaitu tempat. Begitu juga as-Sunnah, menggunakan perkataan dar, sebahagian dengan makna bahasa, iaitu tempat, kabilah dan sebahagian lagi dengan makna syarak (al-haqiqah as-syar’iyyah).

Dar al-Islam iaitu lafaz dar yang disandarkan kepada al-Islam adalah perkataan yang mempunyai makna syarak (al-haqiqah as-syar’iyyah), sehingga dikenali dengan istilah syarak (istilah syar’i). Makna tersebut, sebagaimana yang dibahas oleh ahli fikah, dapat dikembalikan kepada nas as-Sunnah.

Pertama, hadith riwayat an-Nasa’i yang menyatakan:

"Dahulu Madinah adalah dar syirk (negeri kufur)."

Kedua, hadith riwayat Muslim dari Sulaiman bin Buraidah, yang menyatakan:

"Ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhi ajakanmu, terimalah mereka, dan cegahlah (tanganmu) untuk (memerangi) mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk berhijrah daripada negeri mereka (negeri kufur) kepada negeri kaum Muhajirin (Madinah/negeri Islam), dan beritahukanlah kepada mereka, jika mereka melakukan perkara berkenaan, mereka berhak memperolehi hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muhajirin."

Nas as-Sunnah yang pertama menerangkan, bahawa: "Dahulu Madinah adalah negeri atau wilayah kufur, tetapi sekarang tidak." Kenyataan Nabi saw. ini diungkapkan setelah Madinah menjadi dar al-Islam, yang sebelumnya berstatus sebagai dar al-syirk (negeri kufur), iaitu setelah wilayah (tempat) yang bernama Madinah itu di dalamnya diterapkan hukum Islam secara menyeluruh oleh Nabi saw. dengan baginda saw. dan kaum muslimin sebagai pemegang "keamanan" untuk urusan dalaman dan luaran. Di sinilah, rahsia perintah baginda kepada orang yang telah masuk Islam agar berhijrah ke negeri Muhajirin (Madinah) setelah ia menjadi dar al-Islam, dari negeri mereka (darihim), walhal mereka sudah memeluk Islam. Ini kerana hukum yang diterapkan di negeri mereka bukan hukum Islam, dan mereka yang memeluk Islam bukan sebagai pemegang "keamanan" di negeri mereka.

Berdasarkan hadith di atas, ulama fikah menerangkan status dar al-Islam (negeri Islam) dan dar al-kufr (negeri kufur) dengan standard penerapan hukum Islam dan keamanan. Jika hukum Islam diterapkan dalam suatu wilayah (tempat) dan keamanan untuk melindungi rakyatnya baik dari gangguan dalaman mahupun luaran dipegang oleh kaum muslimin, maka ia disebut dar al-Islam (negeri Islam). Sebaliknya, jika hukum Islam tidak diterapkan, atau keamanannya bukan di tangan kaum muslimin, maka ia disebut dar al-kufr (negeri kufur).

Dari sini dapat disimpulkan, bahawa perkataan dar al-Islam (negeri Islam) bererti bilad (negeri), wilayah atau daerah yang diterapkan hukum Islam, dan keamanannya di tangan kaum muslimin. Negeri, wilayah atau daerah ini tidak pernah wujud, tanpa adanya al-khilafah atau ad-dawlah al-Islamiyyah. Dengan keterangan ini, dapat disimpulkan, bahawa dar al-Islam atau bilad al-Islam adalah negeri, wilayah atau daerah yang menjadi negeri, wilayah atau daerah al-khilafah. Dengan alasan ini, juga boleh dinyatakan, bahawa negeri, wilayah atau daerah yang layak untuk dijadikan sebagai al-khilafah atau ad-dawlah al-Islamiyyah adalah negeri, wilayah atau daerah yang mempunyai kekuasaan yang merdeka dari semua bentuk pengaruh asing dalam mewujudkan "keamanan" dalam urusan dalaman dan luaran, yang di dalamnya hukum Islam diterapkan secara menyeluruh dan sekaligus.

Dengan demikian, perkataan dar al-Islam mempunyai makna yang berbeza dengan al-khilafah atau al-dawlah al-Islamiyyah, sekalipun kedua-duanya merupakan istilah syarak. Dar al-Islam bermakna tempat di mana hukum Islam secara menyeluruh diterapkan, dan tempat tersebut dilindungi oleh kekuasaan kaum muslimin, sedangkan al-khilafah atau ad-dawlah al-Islamiyyah bermakna institusi (yang berupa entiti dan struktur) pentadbiran yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, dan juga bererti kekuasaan politik yang menerapkan hukum dan melindungi rakyat.

Sedangkan perkataan bilad adalah bukan istilah syarak, kerana perkataan ini tidak digunakan oleh nas syarak, sama ada al-Qur’an ataupun as-Sunnah, kecuali dengan makna bahasa, iaitu tempat. Penggunaan perkataan bilad tersebut kemudian disifatkan dengan Islamiyyah (Islam) atau kufr (kufur), bukan kerana standard hukum dan keamanan, sebagaimana standard dar. Akan tetapi, sifat berkenaan dikembalikan kepada hiyazah (penguasaan) dan milk (hak milik). Dengan demikian, bilad Islamiyyah (negeri Islam) ada dua bentuk:

1) Wilayah yang pernah dikuasai oleh kaum muslimin atau tunduk di bawah al-khilafah, walaupun ketika ini dikuasai oleh orang kafir, seperti Andalusia. Wilayah ini tetap disebut bilad Islamiyyah kerana status asal, iaitu sebagai wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin, dan kerana kewajiban pada masa yang akan datang untuk mengambilnya semula dari tangan orang kafir.

2) Wilayah yang menjadi milik kaum muslimin, disebabkan oleh seluruh atau majoriti penduduknya pada ketika ini adalah muslim, sekalipun secara politik, pengerusi wilayahnya atau ketua negaranya adalah orang bukan Islam, seperti Lebanon.

Sifat Islam pada negeri ini tetap, sekalipun hukum yang diterapkan bukan hukum Islam, atau keamanan untuk melindungi urusan dalaman dan luaran bukan di tangan kaum muslimin. Ini kerana sifat "Islam" tersebut dikembalikan kepada hiyazah (penguasaan) dan milk (hak milik), bukan kepada hukum dan keamanan. Dari sini, bilad Islamiyyah tersebut dapat disebut dar al-Islam, jika bergabung dengan al-khilafah atau ad-dawlah al-Islamiyyah, sehingga hukum Islam diterapkan di sana secara menyeluruh dan keamanannya di tangan kaum muslimin. Sebaliknya, dapat disebut dar al-kufr, jika tidak bergabung dengan al-khilafah atau ad-dawlah al-Islamiyyah, kerana hukum Islam tidak diterapkan secara menyeluruh dan keamanannya bukan di tangan kaum muslimin.

Untuk memperjelaskan lagi makna seluruh istilah di atas, dapat dibuat andaian ketika al-khilafah atau ad-dawlah al-Islamiyyah telah berdiri. Al-Khilafah atau ad-dawlah al-Islamiyyah adalah institusi politik dan pentadbirannya yang meliputi seluruh negeri dan wilayah, sedangkan negeri-negeri atau wilayah-wilayah yang diperintah dan tunduk kepadanya disebut dar al-Islam, sama ada yang ketika ini berstatus sebagai bilad Islamiyyah atau bilad kufur, sedangkan bilad Islamiyyah adalah negeri atau wilayah yang pernah diperintah atau tunduk kepadanya, atau majoriti penduduknya beragama Islam, sama ada ketika itu mereka bergabung dengan al-khilafah ataupun tidak. Ketika bergabung dengannya, ia disebut dar al-Islam, dan ketika tidak atau belum bergabung dengannya, maka ia disebut dar al-kufr.

Berdasarkan huraian di atas, dapat disimpulkan, bahawa ketika ini tidak wujud satupun negara yang menepati realiti yang dimaksudkan oleh perkataan ad-dawlah al-Islamiyyah (negara Islam) atau al-khilafah (kekhilafahan Islam). Begitu juga, ketika ini tidak wujud satu negeri atau wilayah pun yang menepati realiti yang dimaksudkan oleh perkataan dar al-Islam (negeri Islam). Yang ada ketika ini hanyalah realiti yang dimaksudkan oleh perkataan bilad Islamiyyah.

Wallahu a’lam bi as-sawab.

ISLAM AGAMA SYUMUL